KPPN Madiun bersama Unit Kemenkeu Satu wilayah Madiun Raya melaksanakan Press Release, sehubungan dengan pelaksanaan APBN Tahun 2026, sebagai wujud transparansi informasi kepada masyarakat  untuk menyampaikan informasi kinerja pendapatan dan belanja negara di wilayah Madiun Raya (Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan) periode Semester I Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan secara daring, pada Kamis, 16 Juli 2026. Press release tersebut dihadiri oleh Para Kuasa Pengguna Anggaran Mitra Kerja KPPN Madiun dan KPPN Pacitan, serta Kepala BPKAD Wilayah Madiun Raya, Kepala Bapedda Wilayah Madiun Raya. Kegiatan tersebut merupakan wujud transparansi informasi terkait capaian/realisasi kinerja pendapatan dan belanja negara di wilayah Madiun Raya secara periodik.

Kepala KPPN Madiun, Joko Maryono, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran narasumber dari unit eselon I Kementerian Keuangan dan peserta undangan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala BPKAD dan Kepala BAPPEDA wilayah Madiun Raya, serta ucapan terima kasih atas sinergi, kolaborasi, dan atas kerjasama seluruh pihak sehingga pelaksanaan release APBN baik dari sisi pengeluaran dan penerimaan hingga Semester I Tahun Anggaran 2026 dapat terlaksana. “Tujuan penyelenggaraan kegiatan Press Release yaitu sebagai bentuk keterbukaan informasi atas kinerja pelaksanaan APBN yang meliputi pendapatan negara (pajak dan PNBP) dan belanja negara pada periode Semester I Tahun 2026 di wilayah Madiun Raya, “jelas Joko Maryono.

Paparan penyampaian update penerimaan negara, baik penerimaan negara pajak, penerimaan negara bukan pajak, maupun realisasi belanja APBN, disampaikan secara bergantian oleh Pimpinan atau perwakilan instansi vertikal Kementerian Keuangan di lingkup Madiun Raya, yaitu KPP Pratama Madiun, KPP Pratama Ngawi, KPP Pratama Ponorogo, KPKNL Madiun, KPPBC Madiun, KPPN Madiun dan KPPN Pacitan.

Secara umum, pelaksanaan APBN lingkup KPPN Madiun hingga Juni 2026 menunjukkan tren yang positif dengan tingkat realisasi belanja mencapai 56,28%, lebih baik dibandingkan persentase pada periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja Modal mengalami percepatan yang sangat signifikan, sedangkan Belanja Barang masih memerlukan optimalisasi pada semester II. Penyaluran TKD telah mencapai 57,3%, dengan Dana Desa hampir selesai disalurkan, sementara DAK Fisik masih menjadi komponen yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Diperlukan upaya percepatan pelaksanaan anggaran bagi K/L dan pemerintah daerah yang realisasinya masih rendah agar target penyerapan APBN tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.

Kinerja penerimaan perpajakan di wilayah Madiun secara umum masih menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan penerimaan pada sebagian besar unit kerja, meskipun capaian terhadap target masih perlu terus ditingkatkan pada semester II. Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan telah mencapai lebih dari 95%, menunjukkan kepatuhan formal wajib pajak tetap terjaga. Kinerja PNBP KPKNL Madiun sangat baik dengan realisasi yang telah melampaui target Triwulan II, didorong optimalisasi pengelolaan BMN dan pelaksanaan lelang. Penerimaan Bea dan Cukai mengalami kontraksi dibanding tahun sebelumnya, terutama akibat penurunan penerimaan Cukai Hasil Tembakau, namun fungsi pengawasan tetap berjalan efektif melalui penindakan terhadap barang kena cukai ilegal.

Secara keseluruhan, pelaksanaan APBN di wilayah kerja menunjukkan kondisi yang cukup baik, namun tetap diperlukan upaya percepatan penerimaan pada semester II agar target APBN Tahun 2026 dapat tercapai. Kinerja APBN tersebut seyogyanya tetap dijaga dan ditingkatkan untuk dapat memacu tingkat pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat untuk masyarakat terutama di wilayah Madiun dan sekitarnya.