Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun, pada Selasa, tanggal 10 Pebruari 2026, bertempat di Ruang Rapat menyelenggarakan kegiatan rapat Koordinasi Percepatan Pensertipikatan BMN Berupa Tanah Wilayah Kerja KPKNL Madiun Tahun 2026, terutama untuk target Kategori 1 (K1), bertempat di Ruang Rapat KPKNL Madiun. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Seksi Pengelolaan Kelayaan Negara (PKN), Machmud Yunus dihadiri oleh Iman Adi Marta Kepala Seksi PKN  Bidang PKN Kanwil DJKN Jawa Timur, dan pimpinan/perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan, Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk, KPU Kabupaten Madiun, Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, Direktorat Jenderal Kereta Api Kementerian Perhubungan, BBWS Bengawan Solo, PPK Jalan Tol, Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol (PTJT).

Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka  Percepatan Pensertipikatan BMN Berupa Tanah Wilayah Kerja KPKNL Madiun Tahun 2026, terutama untuk target Kategori 1 (K1), “Target sertipikasi BMN Kategori 1 (K1) pada KPKNL Madiun sejumlah 325 bidang menempati urutan pertama nasional, untuk itu diperlukan koordinasi aktif baik antara KPKNL, satker dan Kantor Pertanahan dalam rangka penyelesaian target tersebut,” jelas Machmud Yunus. Dalam kesempatan tersebut, Iman Adi Marta Kepala Seksi PKN  Bidang PKN Kanwil DJKN Jawa Timur menyampaikan bahwa untuk target sertipikasi BMN Kanwil DJKN Jawa Timur menempati urutan kedua nasional. Namun terdapat gap antara anggaran yang tersedia di ATR/BPN sebanyak 600 bidang dengan target Kanwil DJKN Jawa Timur sebanyak 758 bidang, untuk itu akan Kanwil DJKN Jatim mendorong Kanwil ATR/BPN agar berkoordinasi dengan biro perencanaan dan keuangan ATR/BPN untuk penyesuaian.

Sebagai penutup, disampaikan bahwa hasil rapat tersebut menyimpulkan hal-hal sebagai berikut bahwa dari 325 bidang tanah kategori 1 tersebut statusnya clean and clear, dapat segera diusulkan untuk penetapan panlok ke Kantor Pertanahan. Selanjutnya, akan diadakan rakor dengan mengundang kantah di wilayah Kanwil Jatim dan satker dalam rangka finalisasi penetapan lokasi (panlok) target sertipikasi BMN TA 2026 wilayah Jawa Timur. Terakhir, apabila anggaran kegiatan pengukuran sudah ada di Kantor Pertanahan, dan dokumen yang disampaikan Satker sudah lengkap agar segera didahulukan proses pensertipikatannya.