Madiun – Jumat (26/02/2021), Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun (KPKNL) Umardani Yusuf Wahyudi menghadiri acara pemusnahan serentak  Barang Milik Negara Hasil Penindakan di Bidang Cukai – seluruh satuan kerja dalam Lingkungan Kanwil DJBC Jawa Timur II. 

Pelaksanaan pemusnahan tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain yang Dirampas untuk Negara atau yang Dikuasai Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai.

Hasil dari penindakan yang telah diputuskan menjadi Barang Milik Negara dimaksud dan diusulkan kepada Kepala KPKNL Madiun selaku Pengelola Barang untuk dimusnahkan, telah ditetapkan persetujuan pemusnahan dari Kepala KPKNL Madiun sebagaimana dalam surat persetujuan Kepala KPKNL Madiun atas nama Menteri Keuangan nomor S-1/MK.6/WKN.10/KNL.06/2021 tanggal 13 Januari 2021 dan nomor S-3/MK.6/WKN.10/KNL.06/2021 tanggal 28 Januari 2021. Barang Milik Negara yang dimusnahkan berupa 11.340 batang rokok sigaret kretek mesin dan 158 batang sigaret kretek tangan dengan nilai sebesar Rp. 11.636.800,00 (sebelas juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Pemusnahan dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Madiun tersebut dihadiri juga oleh Wakil Wali Kota Madiun, Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Madiun, Kepala Seksi PKN KPKNL Madiun, Aparat Penegak Hukum, dan para undangan lainnya.

Kegiatan yang dimulai pukul 08.30 s.d. 11.00 WIB tersebut dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tidak ada kata menyerah dalam penegakan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pengelolaan BMN yang lebih baik. (seksi hukum dan informasi)