Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
   134      Login Pegawai
Artikel KPKNL Kendari
Bendungan Ameroro: Kehadiran BMN Untuk Menopang Harapan Petani Konawe Menuju Swasembada Pangan

Bendungan Ameroro: Kehadiran BMN Untuk Menopang Harapan Petani Konawe Menuju Swasembada Pangan

Yulia Yusmita
Jum'at, 25 September 2026 |   72 kali

 

Kabupaten Konawe merupakan salah satu kabupaten tertua yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Posisi geografis Kabupaten Konawe yang diapit oleh dataran rendah yang luas menjadikannya sebagai salah satu daerah dengan lahan pertanian terbesar khususnya persawahan yang mencapai 35.360 hektare. Hal ini juga yang membuat Kabupaten Konawe menjadi lumbung padi utama di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selama bertahun-tahun, para petani di beberapa desa dan kecamatan di Kabupaten Konawe menggantungkan nasib pada kondisi cuaca dan musim hujan karena menggarap sawah dengan pola sawah “tadah hujan”. Pola tadah hujan seperti ini membuat petani umumnya hanya bisa menanam padi sekali dalam setahun.

 


Dari Proyek Strategis Menjadi Sumber Kehidupan.

Bendungan Ameroro adalah Barang Milik Negara yang tercatat pada satuan kerja Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV, Kementerian Pekerjaan Umum. Terletak di Desa Tamesandi, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, Bendungan Ameroro dibangun menggunakan APBN sebesar Rp1,57 Triliun dengan masa pembangunannya dimulai dari Desember 2020 hingga Desember 2023 dan diresmikan pada 14 Mei 2024.

Dibangun di atas lahan seluas 546.000 meter persegi, Bendungan Ameroro dapat menampung 88 juta meter kubik air dengan luas genangan mencapai 376 hektare yang dapat mendukung daerah irigasi seluas 3.363 hektare di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Uepai, Kecamatan Lambuya dan Kecamatan Puriala.


Irigasi yang Lebih Luas dan Intensitas Tanam yang Meningkat

Manfaat utama Bendungan Ameroro bagi pertanian di Kabupaten Konawe terletak pada layanan irigasinya. Bendungan ini menyediakan layanan irigasi seluas 3.363 hektare yang diproyeksi bisa mencapai 3.604 hektare dan mendorong intensitas pertanaman hingga 300 persen dengan kata lain, ribuan hektare sawah kini memiliki jaminan pasokan air yang dapat mendorong peningkatan intensitas pertanaman. Peningkatan intensitas tanam berarti petani yang sebelumnya hanya panen sekali setahun berpeluang menanam dua hingga tiga kali dalam satu tahun. Suplai air dari bendungan diharapkan membantu petani menanam lebih sering dibandingkan sistem tadah hujan yang hanya memungkinkan satu kali tanam per tahun.

Dampak dari pembangunan Bendungan Ameroro ini mulai dirasakan tak lama setelah beroperasi. Pada tahun 2024 tercatat total produksi padi gabah kering giling (GKG) di Kabupaten Konawe sebesar 216.341 ton dan terus meningkat pada tahun 2025 sebesar 241.320 ton yang beberapa tahun sebelumnya nilainya berada di bawah 160.000 ton. Hal ini tentu saja menggembirakan karena kehadiran Bendungan Ameroro sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan hasil panen dalam rangka mendukung swasembada pangan.

 

Grafik 1: Produksi Padi Kabupaten Konawe (Ribuan Ton) 2022–2025

(sumber BPS Provinsi Sulawesi Tenggara)

 


Selain irigasi, Bendungan Ameroro juga memberi manfaat tidak langsung bagi pertanian. Kemampuannya mereduksi banjir hingga 443 meter kubik per detik membantu melindungi areal persawahan dari genangan yang dapat merusak tanaman menjelang panen. Bendungan ini juga mampu menyediakan air baku sebesar 511 liter per detik bagi Kabupaten Konawe.

 

 

Potensi di Masa Depan

 

Bendungan Ameroro adalah contoh bagaimana Barang Milik Negara dapat menjadi fondasi bagi kemajuan pertanian. Dari sawah tadah hujan yang hanya panen sekali setahun, petani di Kabupaten Konawe kini memiliki peluang untuk menanam lebih sering dengan hasil yang lebih baik. Jika dikelola dengan baik dan didukung kebijakan pertanian yang konsisten, bendungan ini berpotensi menjadikan Kabupaten Konawe bukan hanya lumbung padi di Provinsi Sulawesi Tenggara, tetapi juga salah satu penopang ketahanan pangan di kawasan timur Indonesia.


Sumber Data: BWS Sulawesi IV Sulawesi Tenggara, BPS Prov. Sulawesi Tenggara.

Disclaimer
Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja.
Floating Icon