Website DJKN

Artikel KPKNL Kendari

Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat

Mahenggiyang Bustan Basri
Selasa, 20 Mei 2025 | 1041 kali

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Bumi, air, dan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Amanat konstitusi ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengatur semua aset negara, baik yang fisik maupun non-fisik, agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Bagaimana cara menerapkan prinsip itu dalam tindakan yang terukur dan efisien?. Dalam artikel ini Penulis akan berusaha membahas signifikansi optimalisasi pemanfaatan aset negara (Barang Milik Negara/BMN) sebagai alat untuk pembangunan dan kesejahteraan nasional.

Apa sih yang dimaksud dengan Aset Negara?
Aset negara atau BMN meliputi seluruh barang yang dibeli atau didapatkan melalui pembiayaan APBN maupun dari sumber perolehan lainnya yang sah. Ini mencakup tanah, bangunan, infrastruktur, kendaraan, serta aset tidak berwujud seperti hak cipta atau perangkat lunak milik pemerintah.

Aset-aset ini di berbagai kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah, dengan jumlah yang sangat besar. Pada tahun 2024, total nilai BMN yang dikelola oleh Kementerian Keuangan mencapai lebih dari ±Rp11.000 triliun.

Beberapa Tantangan dalam Pengelolaan Kekayaan Negara

Meskipun nilai asetnya tinggi, belum semua kekayaan negara dimanfaatkan secara efektif. Berbagai tantangan yang masih dihadapi antara lain:

Aset yang terabaikan (mangkrak) dan tidak dimanfaatkan dengan maksimal.
Pemakaian yang tidak tepat sasaran, seperti bangunan perkantoran yang tidak terisi atau lahan strategis yang tidak digunakan.
Minimnya kolaborasi antar lembaga dalam penggunaan secara kolektif.
Pemanfaatan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum optimal.

Arah Kebijakan: Dari Hanya Menguasai Menjadi Pengelolaan Secara Optimal

Kementerian Keuangan, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), mendorong perubahan pola pikir dalam pengelolaan aset negara: dari sikap "penguasaan" menjadi "pengelolaan yang produktif dan berkelanjutan".

Berbagai Langkah Strategis yang dapat Dilakukan, diantaranya:

1. Pengelolaan aset melalui pemanfaatan

Perjanjian kerja sama pemanfaatan (KSP), sewa, dan bangun-guna-serah (BGS) memungkinkan aset negara digunakan oleh pihak ketiga secara sah dan memberikan pendapatan bagi negara.

2. Optimalisasi sumber daya strategis

Tanah di pusat kota, area pelabuhan, dan lokasi bekas tambang dimanfaatkan untuk aktivitas ekonomi dan sosial. Aset negara seperti tanah atau bangunan yang tidak terpakai dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM atau koperasi lokal melalui sistem sewa yang terjangkau dan sah.

3. Digitalisasi aset dan sistem akuntansi yang berbasis akrual

Pengelolaan BMN saat ini lebih transparan dan bisa diawasi oleh semua pihak terkait dan masyarakat.

Pengaruh Langsung Terhadap Masyarakat:

UMKM tumbuh, peluang pekerjaan muncul.
Area yang tadinya sepi menjadi ramai dan bermanfaat (contoh: lahan tak terpakai diubah menjadi pasar UMKM atau ruang kerja bersama).
Publik semakin percaya terhadap pengelolaan kekayaan negara.
Aset negara sulit untuk disalahgunakan atau digunakan untuk kepentingan pribadi.

Contoh Nyata:

• Bangunan tidak terpakai milik K/L diubah menjadi klinik tanpa biaya atau sekolah kejuruan.
• Tanah pemerintah diubah menjadi pasar terjangkau untuk UMKM.
• Aset tambang eks-PKP2B digunakan untuk ekowisata, menciptakan lapangan kerja, dan memberdayakan masyarakat.

Pengelolaan aset publik tidak hanya terkait dengan inventarisasi dan laporan keuangan, tetapi juga merupakan strategi konkret untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Apabila semua aset negara dikelola dengan cerdas dan produktif, hasilnya akan segera dirasakan oleh masyarakat, dalam bentuk layanan, kesempatan, dan kualitas hidup yang lebih baik.

Mari kita awasi dan dukung program ini bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita konstitusi yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Disclaimer
Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja.

Foto Terkait Artikel