Jakarta, 19 Mei 2025 — Dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) tahun 2025, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Penguatan Integritas dalam Mewujudkan Antikorupsi, Pengarusutamaan Gender (PUG), dan Kepuasan Pengguna Layanan, yang berlangsung di Pendopo Prapattan, Kanwil DJKN DKI Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai dan para pemangku kepentingan.

Kegiatan dibuka dengan sambutan Kepala KPKNL Jakarta II, Mokhamad Arif Setyawantika, yang menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak hanya sekadar pemenuhan dokumen administratif, tetapi juga merupakan upaya nyata membangun budaya kerja yang bersih, melayani, dan berintegritas tinggi.

Sesi pertama menghadirkan Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Aulia Rachma, yang menyampaikan materi tentang Penguatan Integritas dalam Mewujudkan Antikorupsi. Dalam paparannya, Aulia menjelaskan berbagai bentuk praktik korupsi yang kerap terjadi di lingkungan kerja, mulai dari gratifikasi, penyalahgunaan anggaran, hingga konflik kepentingan. Ia mengingatkan bahwa tindakan korupsi dapat merusak sistem pelayanan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dimulai dari seluruh pegawai melalui penguatan nilai-nilai integritas, etika, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas serta menjauhi praktik korupsi.

Sesi berikutnya, Pemaparan materi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang disampaikan oleh Radityarini Pranawengrum dari Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) Kanwil DJKN DKI Jakarta. Dalam paparannya, Nana menyampaikan bahwa PUG merupakan suatu strategi pembangunan yang dirancang untuk memastikan bahwa perspektif gender dijadikan arus utama dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program kerja instansi pemerintah. Penerapan nilai-nilai kesetaraan gender dalam lingkup tugas sehari-hari, seperti melalui pembagian kerja yang adil, pelibatan pegawai perempuan dalam proses pengambilan keputusan, serta penciptaan ruang kerja yang aman dan bebas dari kekerasan atau pelecehan berbasis gender dapat menjadi contoh nyata dari pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Kegiatan ditutup dengan sesi Sosialisasi Kepuasan Pengguna Layanan yang disampaikan oleh Pejabat Fungsional Pelelang dan Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, yang terdiri dari dua pembahasan utama diantaranya perubahan penting dalam regulasi terbaru, khususnya terkait format, penyusunan, serta kewenangan dalam penerbitan risalah lelang, yang tertera pada PMK Nomor 86 Tahun 2024. Serta pembahasan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dan pentingnya transparansi, kepatuhan terhadap prosedur, serta pelibatan stakeholder dalam setiap tahap pemanfaatan, guna menghindari penyalahgunaan aset dan memaksimalkan kontribusi BMN terhadap penerimaan negara berdasarkan PMK Nomor 115 Tahun 2020.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta memperkuat komitmen bersama terhadap nilai-nilai integritas, pemberantasan korupsi, kesetaraan gender, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan. Dengan semangat kolaborasi dan perubahan positif, KPKNL Jakarta II berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan publik.