Jakarta – KPKNL Jakarta I menyelenggarakan sosialisasi mengenai Implementasi Lelang Indonesia G2 kepada satuan kerja di wilayah kerjanya (11/2). Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman terkait prosedur lelang serta mendorong pemanfaatan sistem digital lelang yang kini diterapkan secara nasional.

Dalam paparannya, Agung Purwoko, Pelelang KPKNL Jakarta I, menjelaskan bahwa pelaksanaan lelang saat ini telah didukung implementasi Lelang Indonesia Generasi 2, sebuah platform digital yang dirancang untuk mempermudah masyarakat mengikuti lelang sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi. Melalui sistem ini, proses lelang dapat diikuti secara lebih terbuka, dengan potensi nilai barang yang lebih optimal bagi negara.

Agung juga memaparkan berbagai jenis objek lelang penghapusan BMN, mulai dari barang berwujud seperti peralatan dan kendaraan, hingga barang tidak berwujud seperti hak menikmati barang, hak tagih (piutang), hingga hak atas kekayaan intelektual. Ia menekankan bahwa pemahaman atas karakteristik objek lelang merupakan bagian penting dalam memastikan proses penghapusan berjalan sesuai ketentuan.

Selain itu, peserta sosialisasi diberi gambaran mengenai tahapan pelaksanaan lelang, termasuk proses permohonan, penelitian, penetapan jadwal, hingga pengiriman berkas fisik. Perubahan alur pada sistem baru yang lebih ringkas disebut mampu mempercepat penyelenggaraan lelang tanpa mengurangi akuntabilitas. Dalam materi juga ditekankan kembali ketentuan mengenai pihak-pihak yang dilarang mengikuti lelang, seperti pejabat lelang, pejabat penjual, penilai atau penaksir, juru sita, serta pihak yang memiliki kaitan langsung dengan objek lelang seperti debitur. Ketentuan ini ditegaskan untuk menjaga integritas dan mencegah konflik kepentingan.

Melalui sosialisasi ini, KPKNL Jakarta I berharap satuan kerja dapat mengelola penghapusan BMN secara lebih tertib dan profesional, seiring dengan penerapan sistem lelang yang semakin modern. Sosialisasi ini juga diharapkan memperkuat pemahaman satker terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahapan pelaksanaan lelang.