Cirebon – Wakil Walikota Cirebon Eti Herawati mengungkapkan bahwa Kota Cirebon memiliki mimpi untuk dapat memiliki Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Hal tersebut dapat terealisasi melalui Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati), namun saat ini terbentur masalah persyaratan lahan. “Sehingga pihaknya berencana menghibahkan sebagian kawasan stadion Bima kepada Unswagati,” ujarnya saat Forum Group Discussion (FGD) daring bersama KPKNL Cirebon dan LMAN pada Kamis (11/6).

Untuk merealisasikan mimpi itu, ujar Eti, saat ini pihaknya masih terbentur peraturan pada naskah perjanjian hibah. Ia berharap Kemenkeu dapat mencarikan solusi atas kendala ini. “(Diharapkan –red) dari Kementerian Pendidikan berkenan mengkaji kebijakan persyaratan atau dari Kementerian Keuangan dapat memberikan kebijakan terkait aset,” tuturnya. Sebagian kawasan Stadion Bima itu akan dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan Fakultas Kedokteran Unswagati diantaranya ruang kuliah, ruang praktikum, laboratorium, perpustakaan, auditorium, rumah sakit pendidikan utama, asrama mahasiswa, dan klinik berbasis masyarakat.

Terkait dengan keinginan Wakil Walikota mewujudkan mimpi Kota Cirebon memiliki PTN, Kepala KPKNL Cirebon Dwi Wahyudi mendukung pengembangan pendidikan tinggi di Cirebon, tapi menyatakan agar pengadaannya tetap melalui cara-cara yang benar dan sesuai ketentuan tata kelola yang berlaku, dimana aset yang dihibahkan tidak boleh dialihkan sebagaimana telah dinyatakan dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang hibah aset tersebut. Untuk itu Pemda Kota Cirebon dipersilakan berkonsultasi ke DJKN, dan mengirimkan surat ke LMAN untuk meminta advisory manajemen aset dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan Kawasan Stadion Bima.

Direktur Operasional dan Manajemen Risiko LMAN Candra Giri Artanto mengatakan siap membantu Pemerintah Kota Cirebon lebih detail termasuk perhitungan ekonominya, pengembangan nilai investasi, pendapatan, sampai dengan return on investment. “Kami juga siap advice strategi pembiayaan melalui kerjasama pemanfaatan dengan pihak ketiga agar tidak membebani APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah –red),” jelasnya.

Sebagai informasi, LMAN merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, yang salah satunya memberikan layanan jasa konsultasi terkait manajemen aset negara guna mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan aset. (Humas KPKNL Cirebon)