Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik negara (BMN) terdapat aset yang berwujud dan tidak berwujud.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 83/PMK.06/2016 penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Barang Milik Negara dihapuskan dari daftar barang dilatarbelakangi oleh beberapa hal terdapat diantaranya BMN yang sesuai dengan peraturan harus diserahkan kepada pengelolan barang yaitu tanah dan bangunan idle,  pengalihan status penggunaan dari pengguna barang (Kementerian/Lembaga) yang menatausahakan BMN ke pengguna barang (Kementerian/Lembaga) lain,  pemindahtanganan,  pemusnahan,  keputusan, pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maupun  sebab-sebab lain.

            KPKNL Cirebon selaku pengelola Barang milik negara (BMN) telah menetapkan penghapusan. Ditahun 2022 KPKNL Cirebon telah Menerbitkan persetujuan penghapusan sebanyak 4 Permohonan penghapusan BMN, berupa

1.      Penghapusan barang milik negara selain tanah bangunan pada Pengadilan Negeri Indramayu, dilakukan penghapusan karena barang hilang.

2.      Penghapusan barang milik negara selain tanah bangunan pada KPU Kabupaten Kuningan, dilakukan penghapusan karena barang hilang.

3.      Penghapusan barang milik negara selain tanah bangunan pada Kantor Pertahanan Kabupaten Majalengka, dilakukan penghapusan karena barang hilang.

4.      Penghapusan barang milik negara berupa tanah bangunan dan selain tanah dan bangunan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, dilakukan dengan cara pemusnahan.

Dalam ilmu akuntansi, neraca adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suaru periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tertentu. Menurut Munawir neraca adalah laporan yang menyajikan sumber – sumber ekonomis dari suatu perusahaan atau aktiva, kewajiban – kewajibannya atau hutang, dan hak para pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan tersebut atau modal pemilik pada suatu saat tertentu.

          Penghapusan BMN berpengaruh pada neraca keuangan pemerintah dintaranya adalah :

·         Membuat neraca lebih akuntable, dimana barang pada aset tetap contohnya berupa mobil yang sudah rusak dihapuskan maka uang yang ada di neraca lebih mudah di pertanggung jawabkan.

·         Sebagai gambaran pengambilan keputusan, karena penghapusan BMN pada neraca keuangan memudahkan pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat, contohnya : sebuah satuan kerja mempunyai kuota 3 mobil dari APBN, tetapi ada 1 mobil yang sudah rusak berat sehingga satuan kerja melakukan penghapusan terhadap mobil tersebut, sehingga didalam neraca keuangan satuan kerja hanya memiliki 2 mobil yang berarti satuan kerja masih memiliki 1 kuota mobil lagi. Hal ini bisa dijadikan acuan pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat.

·         Nilai neraca turun, maksudnya adalah apabila BMN dihapuskan dari neraca keuangan maka nilainya juga akan hilang dari neraca. Contohnya : sebuah satuan kerja memiliki 3 unit mobil dengan harga di neraca 100 juta per mobil, apabila 1 mobil di hapuskan maka sisa uang di neraca hanya tersisa 200 juta, sehingga nilai neraca menjadi turun.

·         Mempengaruhi pada anggaran akun pemeliharaan aset tetap, dengan dilakukannya penghapusan BMN maka anggaran untuk aset tersebut akan berkurang, contohnya dengan penghapusan Gedung kantor permanen pada suatu satuan kerja, maka di anggran tahun yang akan dating tidak ada lagi anggaran pemerliharaan untuk aset tersebut.

Penghapusan BMN sangat penting dalam neraca keuangan karena hal tersebut sangat berpengaruh pada naik turunnya nilai neraca dan juga sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan yang baru. Sehingga satuan kerja sebaiknya lebih mengetahui tentang bagaimana pengelolaan barang milik Negara yang benar khususnya dalam pengajuan penghapusan barang milik Negara.