Ambon, 2 Maret 2026 – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon kembali menunjukkan komitmennya dalam penguatan tata kelola pengurusan piutang negara melalui penyelenggaraan Pelantikan Anggota Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Maluku dari unsur Pemerintah Daerah pada Senin (2/3), bertempat di Gedung Keuangan Negara Lantai IV Ambon. Pejabat yang dilantik adalah S. Mohammad Assagaf, S.Sos., M.Si., Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Provinsi Maluku.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai amanat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/MK/KN/2026 tanggal 3 Februari 2026 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Maluku dari Unsur Pemerintah Daerah. Pelantikan dipimpin langsung oleh Kepala KPKNL Ambon selaku Ketua PUPN Cabang Maluku, Catur Setiono. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kompol Adjan Syahruddin, S.Sos., selaku Anggota Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Maluku dari unsur Kepolisian dan Mourits Palijama, S.H., M.H., selaku Anggota Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Maluku dari unsur Kejaksaan. Hadir pula H. Hijerin Aliah, S.Ag., M.H., selaku rohaniawan yang memandu pengambilan sumpah jabatan, serta para pejabat dan pegawai di lingkungan KPKNL Ambon.

Rangkaian acara diawali dengan pembukaan, pembacaan doa, dan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, Ketua PUPN Cabang Maluku membacakan naskah pelantikan, yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan oleh rohaniawan. Prosesi berlangsung khidmat dan penuh tanggung jawab, mencerminkan nilai integritas yang menjadi landasan pelaksanaan tugas PUPN. Sebagai bagian dari rangkaian prosesi pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh pejabat yang dilantik, Ketua PUPN Cabang Maluku, serta para saksi. Dengan ditandatanganinya berita acara tersebut, maka secara resmi S. Mohammad Assagaf, S.Sos., M.Si. telah sah menjabat sebagai Anggota PUPN Cabang Maluku dari unsur Pemerintah Daerah.

Dalam sambutannya, Catur Setiono menegaskan bahwa kehadiran unsur Pemerintah Daerah dalam struktur PUPN Cabang Maluku memiliki peran strategis dalam memperkuat sinergi dan kerja sama lintas instansi. Sinergi antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengoptimalkan pengurusan piutang negara dalam rangka pencapaian target tahun 2026 serta target pengurusan piutang negara pada tahun – tahun berikutnya, khususnya di wilayah Maluku.

Kegiatan pelantikan ini berjalan dengan tertib dan lancar. Melalui pelantikan ini, diharapkan pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pengurusan piutang negara yang efektif, transparan, dan berkeadilan.