Palembang, 3 November 2026 – Tim Penilai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung melaksanakan survei lapangan dalam rangka penilaian Barang Milik Daerah (BMD) milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang akan dimanfaatkan melalui skema sewa. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas permohonan penilaian yang diajukan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan untuk pemanfaatan sebagian aset tanah milik pemerintah daerah.

Objek yang dinilai berupa sebagian tanah seluas 3.845 meter persegi yang berlokasi di Jalan H. M. Noerdin Pandji, Kota Palembang. Aset tersebut direncanakan untuk dimanfaatkan sebagai fasilitas umum berupa akses jalan masuk dan area parkir bagi lingkungan pendidikan YPI Al Azhar dengan jangka waktu sewa satu tahun. 

Melalui kegiatan penilaian ini, Kanwil DJKN SJB memberikan dukungan teknis kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk memperoleh nilai sewa yang wajar, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penilaian akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pemanfaatan aset daerah sehingga pelaksanaannya memenuhi prinsip tata kelola yang baik serta memberikan manfaat optimal bagi pemerintah daerah maupun masyarakat. 

Optimalisasi pemanfaatan aset daerah merupakan salah satu langkah strategis dalam meningkatkan nilai guna aset yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Dengan pemanfaatan yang tepat, aset daerah tidak hanya terjaga keberadaannya, tetapi juga dapat menghasilkan penerimaan bagi pemerintah daerah yang selanjutnya dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan layanan publik dan pembangunan daerah. 

Selain memberikan manfaat berupa peningkatan potensi pendapatan daerah, pemanfaatan aset ini juga diharapkan mampu mendukung aktivitas masyarakat, khususnya di sektor pendidikan. Ketersediaan akses jalan dan area parkir yang memadai akan meningkatkan kenyamanan serta mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar dan mobilitas pengguna fasilitas pendidikan. Dengan demikian, manfaat yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh pemerintah sebagai pemilik aset, tetapi juga oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.

Kanwil DJKN SJB terus berkomitmen mendukung pengelolaan aset negara dan aset daerah yang profesional, akuntabel, serta memberikan nilai tambah bagi stakeholder. Melalui layanan penilaian yang independen dan terpercaya, DJKN berperan dalam mendorong optimalisasi aset untuk menghasilkan manfaat ekonomi, meningkatkan penerimaan negara maupun daerah, serta mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.