PANGKALPINANG – Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang efektif dan efisien menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan setiap aset negara dapat memberikan manfaat secara optimal. Untuk mendukung hal tersebut, Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung bersama KPKNL Pangkalpinang melaksanakan Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Negara Idle dan Optimalisasi Barang Milik Negara, Kamis (17/9).

Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid di Aula KPPN Pangkalpinang dan melalui Microsoft Teams tersebut diikuti oleh 35 Koordinator Wilayah dan 80 Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan pemahaman satuan kerja dalam mengidentifikasi serta mengoptimalkan BMN yang belum digunakan atau belum dimanfaatkan secara optimal.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai pengelolaan BMN idle dan optimalisasi BMN. Pemahaman tersebut diharapkan dapat membantu satuan kerja dalam mengenali kondisi BMN yang dikelolanya serta menentukan langkah pengelolaan yang sesuai dengan peruntukannya.

Selain penyampaian materi, kegiatan juga menjadi ruang diskusi bagi Koordinator Wilayah dan Satuan Kerja untuk memperkuat pemahaman terkait pengelolaan BMN. Melalui interaksi dan pembahasan yang dilakukan, satuan kerja diharapkan dapat semakin cermat dalam mengidentifikasi BMN yang belum digunakan atau belum dimanfaatkan secara optimal.

Pengelolaan BMN yang optimal tidak hanya berkaitan dengan tertib administrasi, tetapi juga memastikan aset negara dapat digunakan dan dimanfaatkan secara tepat untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Dengan demikian, potensi BMN yang belum optimal dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti sehingga tidak berkembang menjadi BMN yang terindikasi idle.

Melalui kegiatan sosialisasi dan diskusi ini, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung terus mendorong sinergi bersama satuan kerja dalam mewujudkan pengelolaan BMN yang efektif, efisien, dan optimal, sehingga setiap aset negara dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.