Palembang, 15 September 2026 – Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang tepat tidak hanya berkaitan dengan pencatatan aset, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memastikan aset pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka memperkuat pemahaman tersebut, Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung melalui pejabat di bidang Penilaian memberikan sosialisasi terkait Tata Cara Penaksiran BMD Selain Tanah dan/atau Bangunan oleh Tim Penaksir serta Tata Cara Pengajuan Formasi Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah (JFPP) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Salatin Palembang tersebut dihadiri oleh perwakilan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan dibuka oleh Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan dan dilanjutkan dengan pemaparan serta diskusi yang dipandu oleh Kepala Bidang Aset.

Melalui sosialisasi ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai tata cara melakukan penaksiran BMD selain tanah dan/atau bangunan oleh tim penaksir. Selain itu, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai mekanisme pengajuan formasi JFPP di lingkungan pemerintah daerah, termasuk perkembangan karier sebagai pejabat fungsional penilai pemerintah.

Pemahaman tersebut menjadi penting karena proses penilaian yang dilakukan secara tepat dapat mendukung pemerintah daerah dalam memperoleh informasi nilai aset yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pengelolaan aset yang semakin baik, BMD dapat dikelola dan dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Kegiatan ini juga menjadi bentuk sinergi antara Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan kekayaan daerah.

Dengan semakin baiknya kompetensi aparatur dalam melakukan penaksiran dan pengelolaan BMD, diharapkan aset daerah tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang lebih optimal bagi pemerintah daerah dan masyarakat.