Muara Enim – Dalam rangka memperkuat pengelolaan piutang daerah dan meningkatkan pemahaman perangkat daerah dalam melaksanakan mekanisme pengurusan piutang, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung (Kanwil DJKN SJB) melakukan kegiatan edukasi dan asistensi pengurusan piutang daerah kepada perangkat daerah di Kabupaten Muara Enim pada tanggal 10–12 Maret 2026.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas informasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan yang menyampaikan bahwa masih terdapat piutang daerah macet tak tertagih di Kabupaten Muara Enim dengan nilai mencapai sekitar Rp3,43 miliar yang berasal dari beberapa jenis piutang daerah. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah koordinasi, edukasi, serta pendampingan kepada perangkat daerah agar pengelolaan piutang dapat dilakukan secara lebih optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan kegiatan, tim Kanwil DJKN SJB melakukan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Muara Enim. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban, Kepala Bidang Anggaran, serta Kepala Bidang Aset. Pada kesempatan tersebut dibahas berbagai kendala yang dihadapi perangkat daerah dalam proses pengurusan piutang, termasuk kesulitan dalam menelusuri dokumen sumber yang menjadi dasar timbulnya piutang, mengingat sebagian temuan tersebut berasal dari tahun-tahun sebelumnya.

Pada kesempatan ini juga dilakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Muara Enim terkait piutang retribusi menara telekomunikasi yang tercatat untuk periode tahun 2014 hingga 2023 dengan nilai sekitar Rp802,6 juta. Berdasarkan hasil diskusi, perangkat daerah menghadapi kendala dalam proses penelusuran dokumen sumber, termasuk adanya beberapa dokumen yang sebelumnya telah dibawa oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan.

Melalui kegiatan edukasi dan asistensi tersebut, Kanwil DJKN SJB memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengurusan piutang daerah sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk kemungkinan penyerahan pengurusan piutang kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Tim juga mendorong perangkat daerah untuk melakukan pemilahan piutang macet serta melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses pengurusan piutang. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu optimalisasi penyelesaian piutang daerah sekaligus mencegah potensi kerugian keuangan daerah.

Kanwil DJKN SJB berharap dapat meningkatkan pemahaman perangkat daerah terkait mekanisme pengurusan piutang daerah serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan piutang secara lebih tertib, transparan, dan akuntabel.