Pekanbaru – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau (RSK) terus menunjukkan kinerja positif dan berkontribusi kepada APBN KiTa melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).  Mulai dari periode Januari hingga September 2025, Kanwil DJKN RSK berhasil mencatatkan kontribusi penerimaan negara sebesar Rp693,6 Miliar atau setara 103,3?ri target Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp671,3 Miliar. Secara khusus, capaian penerimaan negara dari Provinsi Riau tercatat sebesar Rp25,4 Miliar, meningkat 10,9% (month-to-month) yang berasal dari aktivitas pelaksanaan lelang, pengelolaan kekayaan negara, dan pengurusan piutang.

Pencapaian kinerja dari beberapa tugas dan fungsi Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat maupun Instansi/Kementerian/Lembaga seperti fungsi Pengelolaan Kekayaan Negara, fungsi Pelayanan Lelang, dan fungsi Pengurusan Piutang Negara telah berhasil mencapai target yang ditentukan sebelumnya.

Optimalisasi pengelolaan BMN menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Hingga 30 September 2025, tercatat PNBP Aset di Provinsi Riau sebesar Rp11,1 Miliar. Lebih dari itu, pengelolaan BMN juga memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi belanja negara, dengan nilai efisiensi mencapai Rp10,7 Triliun. Efisiensi tersebut diperoleh melalui berbagai skema Hibah, Pinjam Pakai, Penggunaan Sementara, dan Alih Status atas BMN. Skema ini memungkinkan pemanfaatan BMN yang idle atau kurang optimal untuk mendukung tugas dan fungsi kementerian/lembaga tanpa perlu adanya pengadaan baru, sehingga mampu menghemat belanja negara sekaligus memastikan aset tetap produktif.

Pengelolaan BMN turut berkontribusi terhadap pembiayaan yaitu fungsi BMN sebagai Underlying Asset/Penjaminan Aset, sebagai dasar penerbitan SBSN untuk membiayai Proyek Strategis Pemerintah. Per 30 September 2025, diketahui terdapat 79 aset BMN di Provinsi Riau yang dijadikan penjaminan SBSN dengan total nilai BMN Rp8,4 Triliun. Lebih lanjut, pengelolaan BMN juga diarahkan untuk memperkuat sertifikasi dan pengamanan aset negara. Sertifikasi BMN khususnya tanah, menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan negara sekaligus mencegah potensi sengketa maupun penyerobotan.

Kanwil DJKN RSK sebagai Pengawas Lelang (Superintenden) Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II berperan penting dalam mencapai target yang ditetapkan dan dapat memberikan kontribusi secara signifikan dalam perekonomian di Provinsi Riau, Sumbar, dan Kepri. Selain memberikan bimbingan kepada Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II, Kanwil DJKN RSK juga melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi, publikasi, serta penggalian potensi terkait lelang seperti sosialisasi lelang.go.id pada saat Car Free Day (CFD) dan Gebyar Lelang UMKM yang bekerja sama dengan para Satuan Kerja, Perbankan hingga Pelaku UMKM di wilayah Provinsi Riau.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kanwil DJKN RSK dari Bea Lelang Tahun 2025, dari target sebesar Rp26,4 M sampai dengan tanggal 30 September 2025 telah tercapai realisasi sebesar Rp14,1 M atau sebesar 62,30%.

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencapaian target diantaranya terus meningkatkan koordinasi dengan perbankan terkait potensi lelang UUHT, Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian, serta Dekranasda terkait potensi lelang UMKM, dan bekerja sama dengan UMKM Binaan Kemenkeu Satu Riau untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM di Riau dengan melaksanakan Lelang UMKM.

Narahubung Media Kanwil DJKN RSK :

1.  Junaedi Seto Saputro (082337361897) – Kepala Seksi Informasi

2.  Monica Silvia (089691193609) – Pelaksana Seksi Informasi