Berita Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau
Keterlibatan DJKN dalam Mendukung Optimalisasi Aset Pemkab Bengkalis untuk Meningkatkan PAD
Nur Hamidah Selasa, 19 Mei 2026 |
30 kali
Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis bersama BPKAD Kabupaten Bengkalis melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau pada Rabu, 13 Mei 2026, dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait dukungan optimalisasi aset pemerintah daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat pemahaman mengenai strategi pengelolaan aset daerah yang efektif, produktif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau, Jose Arif Lukito. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis, Sanusi, menyampaikan bahwa Kabupaten Bengkalis memiliki potensi aset yang cukup besar, baik berupa Barang Milik Daerah (BMD) maupun Barang Milik Negara (BMN), yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Optimalisasi aset tersebut juga diharapkan dapat mendukung program Asta Cita Presiden sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap PAD.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN), Antony Saputra, menjelaskan berbagai langkah strategis dalam optimalisasi aset, mulai dari penataan administrasi dan legalitas aset, pemanfaatan aset yang belum optimal, optimalisasi aset sektor hulu migas, hingga peluang kerja sama pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga. Menurutnya, optimalisasi aset memiliki peran penting dalam mendukung kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan penerimaan daerah secara berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau, Jose Arif Lukito, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, perangkat daerah pengelola aset, serta para pemangku kepentingan terkait agar pengelolaan aset dapat berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Melalui kolaborasi yang baik, aset-aset pemerintah diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal guna mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.