Penulis: Esap Mundi Hartono (esap@kemenkeu.go.id)

Pada tanggal 26 Februari 2024, PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) sebagai wakil Pemerintah Indonesia, bersama dengan Vale Canada Limited (VCL) dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd (SMM) menandatangani perjanjian definitif untuk divestasi saham kepemilikan asing PT Vale Indonesia Tbk (INCO) di Jakarta [1]. Kesepakatan ini melibatkan akuisisi sekitar 14% saham oleh MIND ID, yang akan menjadikan MIND ID sebagai pemegang saham terbesar PT Vale Indonesia Tbk. Harga saham yang disepakati adalah Rp3.050 per lembar. Setelah kesepakatan, komposisi pemegang saham PT Vale Indonesia Tbk akan menjadi: MIND ID 34,00%, VCL 33,88%, SMM 11,48%, dan Publik 20,63%. Dalam siaran pers nomor: 177.Pers/04/SJI/2024 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan bahwa target penyelesaian proses divestasi saham PT. Vale Indonesia Tbk kepada BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia, Mining Industry Indonesia (MIND ID) pada Bulan Juli 2024 [2].

Dalam kesepakatan divestasi tersebut terdapat beberapa komitmen yang harus dipenuhi baik oleh Pemerintah maupun oleh PT Vale Indonesia Tbk. Komitmen yang harus dilaksanan oleh PT Vale Indonesia Tbk diantaranya yaitu: proyek investasi tambang Nikel dan Smelter High Pressure Acid Leaching (HPAL) di Sorowako (Sulawesi Selatan) sebesar USD 2 miliar, investasi tambang nikel dan Smelter HPAL di Pomalaa (Sulawesi Tenggara) sebesar USD4,6 miliar, dan investasi tambang nikel dan Smelter Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) di Bahodopi (Sulawesi Tengah) sebesar USD2,6 miliar.

Divestasi PT Vale Indonesia, dengan MIND ID sebagai pemegang saham terbesar, merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan potensi industri nikel nasional. Langkah ini sejalan dengan visi hilirisasi, di mana pengendalian yang lebih besar atas sumber daya alam strategis diharapkan dapat mempercepat proses pengolahan nikel di dalam negeri. Dengan kepemilikan mayoritas oleh BUMN, pemerintah memiliki posisi yang lebih kuat untuk mengarahkan kebijakan perusahaan sesuai dengan agenda pembangunan nasional, terutama dalam mendorong industri hilir berbasis nikel. PT Vale Indonesia, sebagai salah satu produsen nikel terbesar di Indonesia, memiliki peran krusial dalam rantai pasok industri nikel nasional. Melalui divestasi ini, pemerintah dapat lebih efektif mengintegrasikan operasi PT Vale Indonesia dengan rencana pengembangan industri hilir, seperti produksi baterai kendaraan listrik dan komponen teknologi tinggi lainnya. Hal ini diharapkan dapat mempercepat realisasi target pemerintah dalam menciptakan ekosistem industri kendaraan listrik yang komprehensif di Indonesia. Sinergi dalam pengelolaan PT Vale Indonesia melalui joint control membuka peluang untuk transfer teknologi dan pengetahuan yang lebih intensif. Kolaborasi ini dapat mempercepat peningkatan kapasitas lokal dalam pengolahan nikel tingkat lanjut, mendukung upaya Indonesia untuk naik ke rantai nilai yang lebih tinggi dalam industri global. Dengan demikian, divestasi ini tidak hanya mendorong hilirisasi tetapi juga meningkatkan daya saing industri nikel Indonesia di pasar internasional.

Dari perspektif ekonomi makro, peningkatan kontrol nasional atas PT Vale Indonesia berpotensi meningkatkan kontribusi sektor pertambangan nikel terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Melalui kebijakan yang lebih terarah pada penciptaan nilai tambah di dalam negeri, diharapkan akan tercipta multiplier effect yang lebih besar, termasuk penciptaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan pendapatan daerah, dan stimulasi sektor-sektor ekonomi terkait [3]. Hal ini sejalan dengan target pemerintah untuk menjadikan industri nikel sebagai salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Divestasi PT Vale Indonesia juga membuka peluang untuk menyelaraskan praktik pertambangan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan yang lebih ketat. Dengan kendali yang lebih besar, pemerintah dapat mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan dan praktik pertambangan berkelanjutan, selaras dengan komitmen global Indonesia terhadap pengurangan emisi karbon. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hilirisasi industri nikel tidak hanya membawa manfaat ekonomi tetapi juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan jangka panjang.

Divestasi PT Vale Indonesia membawa implikasi signifikan bagi perekonomian regional Pulau Sulawesi, khususnya di mana operasi utama perusahaan berada. Dengan peningkatan kendali nasional melalui kepemilikan saham mayoritas oleh MIND ID, terbuka peluang untuk menyelaraskan strategi perusahaan dengan agenda pembangunan daerah. Hal ini berpotensi meningkatkan kontribusi PT Vale Indonesia terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menciptakan efek multiplier yang lebih besar bagi ekonomi lokal. Salah satu dampak potensial dari divestasi ini adalah peningkatan investasi dalam pengembangan infrastruktur di sekitar area operasi PT Vale Indonesia. Dengan fokus pemerintah pada hilirisasi, diharapkan akan ada pembangunan fasilitas pengolahan nikel tambahan di Sulawesi, yang tidak hanya akan menciptakan lapangan kerja baru tetapi juga merangsang pertumbuhan sektor-sektor pendukung seperti logistik, energi, dan jasa. Ini dapat menjadi katalis bagi pengembangan kawasan industri terpadu di Sulawesi, memperkuat posisi pulau ini sebagai pusat industri berbasis nikel di Indonesia.

Divestasi juga membuka peluang untuk peningkatan program pengembangan masyarakat (community development) yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan keterlibatan pemerintah yang lebih besar melalui MIND ID, ada potensi untuk memperluas dan mengoptimalkan program-program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PT Vale Indonesia. Ini dapat mencakup peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan untuk masyarakat lokal, dan dukungan terhadap UMKM di sekitar wilayah operasi, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di tingkat regional. Dari perspektif rantai pasok, divestasi PT Vale Indonesia dapat mendorong pengembangan industri pendukung di Sulawesi. Dengan fokus pada hilirisasi, diharapkan akan muncul perusahaan-perusahaan lokal yang dapat menjadi pemasok bagi operasi PT Vale Indonesia atau terlibat dalam proses pengolahan lebih lanjut dari produk nikel. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan nilai tambah ekonomi yang tetap di daerah tetapi juga mendiversifikasi struktur ekonomi regional, mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan semata.

Dampak divestasi terhadap transfer teknologi dan pengetahuan juga berpotensi signifikan bagi pengembangan sumber daya manusia di Sulawesi. Dengan potensi peningkatan investasi dalam riset dan pengembangan, serta kolaborasi dengan institusi pendidikan lokal, diharapkan akan tercipta ekosistem inovasi yang dapat mendorong pertumbuhan industri berbasis pengetahuan di wilayah tersebut. Dalam jangka panjang, ini dapat membantu Sulawesi beralih dari ekonomi berbasis sumber daya alam menjadi ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi.

Model Computable General Equilibrium (CGE) merupakan alat analisis ekonomi yang cukup andal untuk mengukur dampak kebijakan atau perubahan struktural dalam perekonomian. Konsep dasar CGE adalah keseimbangan umum, di mana seluruh pasar dalam ekonomi (pasar barang, jasa, faktor produksi, dan keuangan) berinteraksi dan mencapai keseimbangan secara simultan. CGE menggambarkan perekonomian sebagai sistem yang saling terkait, di mana perubahan di satu sektor atau pasar akan mempengaruhi sektor atau pasar lainnya melalui berbagai jalur transmisi ekonomi. Dalam konteks mengukur dampak ekonomi, CGE memiliki keunggulan karena kemampuannya untuk menangkap efek langsung, tidak langsung, dan induced dari suatu kebijakan atau shock ekonomi [4]. Model ini memperhitungkan interaksi kompleks antar agen ekonomi (rumah tangga, perusahaan, pemerintah) dan antar sektor, serta mekanisme penyesuaian harga dan kuantitas dalam mencapai keseimbangan baru. Dengan demikian, CGE dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dampak suatu kebijakan dibandingkan dengan model parsial atau analisis input-output tradisional.

Salah satu kekuatan utama CGE dalam mengukur dampak ekonomi adalah kemampuannya untuk menangkap efek substitusi dan efek pendapatan. Efek substitusi terjadi ketika perubahan harga relatif menyebabkan pergeseran dalam pola konsumsi atau produksi, sementara efek pendapatan muncul dari perubahan daya beli akibat perubahan pendapatan riil. CGE juga memungkinkan analisis dampak distribusi, menunjukkan bagaimana berbagai kelompok rumah tangga atau sektor ekonomi dipengaruhi secara berbeda oleh suatu kebijakan atau shock ekonomi. Dalam implementasinya, CGE menggunakan data ekonomi riil yang diorganisir dalam Matriks Akuntansi Sosial (Social Accounting Matrix/SAM) sebagai basis datanya. SAM menyediakan gambaran rinci tentang aliran ekonomi antar sektor dan agen ekonomi. Model CGE kemudian menggunakan serangkaian persamaan matematis untuk menggambarkan perilaku ekonomi dan kondisi keseimbangan. Ketika terjadi shock atau perubahan kebijakan, model akan menghitung keseimbangan baru, memungkinkan analisis komparatif statis antara kondisi awal dan kondisi setelah shock. Meskipun CGE sangat kuat dalam menganalisis dampak ekonomi, penting untuk dicatat bahwa hasilnya sangat bergantung pada asumsi yang digunakan dalam model, kualitas data input, dan spesifikasi model [4]. Oleh karena itu, dalam menginterpretasikan hasil CGE, penting untuk memahami batasan dan asumsi yang mendasarinya. Selain itu, CGE sering dikombinasikan dengan analisis sensitivitas atau skenario untuk memberikan rentang hasil yang mungkin dan meningkatkan robustness analisis.

Dalam konteks kebijakan seperti divestasi PT Vale Indonesia, CGE dapat digunakan untuk mensimulasikan berbagai skenario kebijakan dan mengukur dampaknya terhadap variabel makroekonomi (seperti PDB, inflasi, neraca perdagangan), sektoral (output industri, permintaan tenaga kerja), dan regional (PDRB, kesejahteraan rumah tangga di berbagai wilayah). Dengan demikian, CGE menjadi alat yang sangat berharga bagi pembuat kebijakan dalam mengevaluasi dan merancang kebijakan ekonomi yang efektif dan berbasis bukti.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanam Modal realisasi investasi penanaman modal asing untuk sektor pertambangan bijih logam (07-2020) dan sektor industry logam dasar (24-2020) dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 selalu meningkat.

Gambar 1 grafik realisasi penanaman modal asing sumber: BKPM, 2024 (diolah)

Data kewajiban PT Vale Indonesia untuk melakukan investasi diatas sebagai shock dengan menggunakan model IndoTerm yang merupakan model berdasarkan table input output 2010 yang mencakup 34 Provinsi dan 185 sektor. Model ini merupakan revisi data base IndoTerm oleh Professors Arief Anshory Yusuf (of Universitas Padjadjaran) and Mark Horridge (of Victoria University, Melbourne) pada tahun 2017 diperoleh hasil sebagai berikut:

1.    Secara nasional divestasi PT Vale Indonesia memberikan kenaikan pada PDB Real sebesar 0,42%. Sementara kenaikan PDRB ditingkat regional Sulawesi adalah Provinsi Sulawesi Utara 0,29%, Provinsi Gorontalo 0,14%, Provinsi Sulawes Tengah 0,5%, Provinsi Sulawesi Selatan 0,39%, Provinisi Sulawesi Barat 0,14?n di Sulawesi Tenggara sebesar 0,79%.

2.    Pada total tenaga kerja divestasi tersebut secara nasional memberikan kenaikan sebesar 0,21% dimana pada tingkat regional provinsi di pulau Sulawesi yang terbesar adalah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan kenaikan sebesar 0,32?n yang terkeci di Provinsi Sulawesi Selatan dengan tingkat kenaikan adalah 0,03%.

3.    Dari sisi volume ekspor secara nasional mengalami peningkatan sebesar 1,79% tetapi ditingkat regional pulau Sulawesi cukup beragam dimana kenaikan volume ekspor terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kenaikan sebesar 10,71%, diikuti Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 8,12%, kemudian Sulawesi Tenggara sebesar 1,81%. Sementara Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil simulasi dengan menggunakan model IndoTerm indikator PDB dan total tenaga kerja secara nasional maupun regional di Sulawesi mengalami kenaikan, tetapi pada indikator volume ekspor secara terdapat 3 provinsi di Sulawesi yang mengalami penurunan meskipun secara nasional dan 3 provinsi lainnya juga mengalami kenaikan.

Data BPS sampai dengan tahun 2023 menunjukan bahwa komoditas ekspor pada 3 provinsi yang mengalami penurunan didominasi oleh didominasi lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15) (Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Barat) sementara untuk Provinsi Gorontalo adalah komoditas Bungkil Kopra (HS 23) serta komoditas Gula dan Kembang Gula (HS 17). Oleh karena atas tiga komoditas dimaksud perlu diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi agar para ketiga sektor yang mengalami penurunan dapat ditekan dengan memberikan kebijakan yang tepat.

Referensi