JAYAPURA – Sinergi antar-lembaga dalam pengurusan piutang negara di wilayah Papua terus diperkuat. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Papua, Tunggul Yunianto, secara resmi melantik Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Papua, Kombes Pol Parasian Herman Gultom, sebagai Anggota PUPN Cabang Papua perwakilan dari unsur Kepolisian.

Acara pelantikan tersebut diselenggarakan di Gedung Keuangan Negara Jayapura, Papua, pada Rabu, 29 Juli 2026. Pelantikan ini dilaksanakan untuk mengisi kekosongan kursi perwakilan kepolisian, sehubungan dengan adanya mutasi dan pindah tugas dari pejabat anggota PUPN Cabang Papua unsur kepolisian sebelumnya.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dengan dihadiri oleh jajaran penting yang tergabung dalam keanggotaan PUPN. Turut hadir menyaksikan pelantikan tersebut antara lain Anggota PUPN Cabang Papua dari unsur Kejaksaan, Indawan Kuswadi, serta delegasi perwakilan dari unsur Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Kehadiran pimpinan dari berbagai instansi ini menegaskan komitmen kuat kelembagaan dalam mendukung upaya penegakan hukum dan penyelesaian piutang negara di Bumi Cenderawasih.

Dalam keanggotaan PUPN, keterlibatan unsur Kepolisian, Kejaksaan, dan Pemerintah Daerah merupakan amanat undang-undang untuk membantu Kementerian Keuangan. Sinergi lintas instansi ini sangat krusial dalam mempercepat proses penagihan, pelacakan aset, hingga penindakan hukum bagi para penunggak utang negara yang tidak kooperatif.

Usai upacara pelantikan, agenda di Gedung Keuangan Negara Jayapura langsung dilanjutkan dengan pelaksanaan Rapat PUPN Cabang Papua Semester I Tahun 2026. Rapat paripurna ini menjadi momentum strategis bagi para anggota, termasuk anggota yang baru saja dilantik, untuk menyusun langkah strategis dan mengevaluasi kinerja pengurusan piutang negara selama paruh pertama tahun ini.

Diharapkan, dengan bergabungnya Kombes Pol Parasian Herman Gultom di dalam kepanitiaan, langkah PUPN Cabang Papua dalam melakukan pendekatan hukum dan penyelesaian piutang negara macet akan semakin tegas, terukur, dan optimal guna memulihkan hak-hak keuangan negara.