Jayapura, Papua – Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku bersama Pemerintah Kota Jayapura dan Pemerintah Kabupaten Jayapura menandatangani perjanjian kerja sama tentang Penyusunan dan Penggunaan Daftar Komponen Penilaian Bangunan. Penandatanganan berlangsung pada Selasa, 4 November 2025 di Gedung Keuangan Negara Jayapura dan dihadiri oleh Kepala BPKAD Kota Jayapura, Desi Yanti Wanggai beserta jajaran pejabat terkait; Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura, Hermanus Kensimai beserta jajaran pejabat terkait; serta perwakilan Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku yang dipimpin oleh Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, Badrud Duja, didampingi oleh Kepala Bidang Penilaian, Hari Sutarmin, beserta perwakilan pejabat dan pelaksana.

Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam penyusunan Daftar Komponen Penilaian Bangunan yang selama ini telah digunakan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan DJKN sebagai alat bantu penilaian khususnya penilaian BMN berupa bangunan.

Bagi DJKN, kerja sama ini memberikan nilai tambah berupa efisiensi biaya, peningkatan kualitas hasil survei DKPB, serta sebagai wujud peran aktif dalam mendukung pemerintah daerah. Sementara bagi pemerintah daerah, perjanjian ini memberikan akses terhadap instrumen alat bantu penilaian yang telah terstandardisasi dan dapat dimanfaatkan dalam proses penilaian BMD dalam rangka pengelolaan aset daerah.

Acara penandatanganan diteruskan dengan asistensi penyusunan dan penggunaan DKPB oleh Bidang Penilaian Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, kepada para calon surveyor dan pengguna DKPB pada pemerintah daerah.

Dengan kolaborasi ini, diharapkan terwujud tata kelola aset yang lebih profesional, akurat, dan berorientasi pada nilai manfaat bagi masyarakat.