Jayapura (13/8) — Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Gedung Keuangan Negara Lantai 10. Kegiatan ini dihadiri oleh Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA — Dosen Senior Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih sekaligus mantan Menteri Lingkungan Hidup RI (2011–2014), serta Yohanes B.J. Rusmanta — Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua (2022–2027). Peserta forum terdiri dari pengguna layanan, perwakilan instansi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat umum. Kehadiran beragam pihak ini mencerminkan sinergi bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

FKP menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, saran, dan kritik konstruktif terkait kebijakan maupun layanan yang diselenggarakan instansi. Forum ini diharapkan dapat membangun komunikasi dua arah yang efektif antara penyelenggara dan pengguna layanan.

Penyelenggaraan FKP ini merupakan implementasi Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kegiatan dilaksanakan secara kolaboratif antara Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku dengan seluruh KPKNL di bawahnya, yakni KPKNL Ambon, Sorong, Jayapura, dan Biak.

Rancangan standar pelayanan dibahas dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait, agar selaras dengan kemampuan organisasi penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Sebagai penyelenggara layanan publik di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang, DJKN menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan, baik dari sisi sistem maupun pola pikir, guna memberikan pelayanan terbaik dan sepenuh hati. Perbaikan ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan, disertai peningkatan kualitas komunikasi publik yang efektif dan terpercaya.

Dalam sambutannya, Badrud Duja, mewakili Kepala Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, menyampaikan bahwa FKP adalah langkah penting untuk mewujudkan pelayanan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan masyarakat. “Partisipasi publik menjadi kunci terciptanya layanan yang berkualitas dan tepat sasaran,” ujarnya.

Selanjutnya, disampaikan materi mengenai layanan DJKN yang meliputi lelang, pengurusan piutang negara (PN), pengelolaan kekayaan negara (PKN), dan penilaian. Seluruh layanan DJKN pada dasarnya tidak dikenakan biaya, kecuali untuk layanan yang tarifnya telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Acara dilanjutkan dengan sesi dialog dan diskusi interaktif. Prof. Balthasar menekankan pentingnya strong leadership dalam mewujudkan layanan prima, serta perlunya internalisasi dan sosialisasi berkelanjutan kepada seluruh pegawai, khususnya yang terlibat langsung dalam penyediaan layanan, agar senantiasa memberikan pelayanan terbaik.

Sementara itu, Yohanes B.J. Rusmanta menegaskan bahwa menuju layanan prima diperlukan continuous improvement untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Menurutnya, Kementerian Keuangan, khususnya DJKN, telah memiliki standar pelayanan yang tinggi, namun tetap harus dibarengi perbaikan berkelanjutan.

Daniel Pangabean, Kepala KPKNL, menambahkan bahwa layanan DJKN telah memenuhi asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif, dan efisien, serta mengutamakan kepuasan masyarakat. Layanan tersebut memiliki prosedur yang jelas, persyaratan yang mudah dipahami, jangka waktu pasti, dan kepastian biaya. Selain itu, penyelenggara telah memberikan bukti atau tanda terima atas setiap permohonan layanan yang diajukan masyarakat.

Peserta forum aktif memberikan masukan yang akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan layanan di masa depan. Kepala BPKAD Kota Jayapura, Desi Wanggai, menyampaikan bahwa layanan DJKN sudah baik, khususnya dalam asistensi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan pembekalan penilaian. Ia berharap layanan tersebut dapat terus ditingkatkan.

Kepala Kementerian Agama Kota Jayapura, Ani Maldiat, juga menyampaikan apresiasi dan berharap kerja sama yang terjalin dapat semakin erat. Sementara itu, perwakilan perbankan, BRI, mengungkapkan terima kasih atas layanan DJKN, khususnya di bidang lelang. Bahkan, BRI tercatat sebagai salah satu mitra lelang yang paling aktif untuk wilayah Papua.

Dengan terselenggaranya FKP ini, Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku berkomitmen menindaklanjuti seluruh masukan yang telah disampaikan. Hal ini menjadi wujud nyata semangat kolaborasi untuk membangun pelayanan publik yang prima. Profesionalisme dan integritas dinilai tidak dapat digantikan oleh teknologi. Digitalisasi adalah keniscayaan, namun yang terpenting adalah peran manusia dalam mengoperasikan proses bisnis berbasis digital agar menghasilkan layanan yang semakin produktif, memuaskan pengguna jasa, dan memberikan manfaat terbaik bagi pemangku kepentingan, dengan tetap menjunjung tinggi integritas.