Senin (18/10), Kakanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku (Papabaruku), Nikodemus Sigit Rahardjo, menghadiri 2 (dua) kegiatan penting mulai dari pagi hingga menjelang siang waktu Jayapura. Diawali dengan bersama para kepala satuan kerja Kemenkeu di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Kakanwil DJPB Papua, Kakanwil DJPB Papua Barat, dan Kakanwil DJBC Khusus Papua) menerima kunjungan dari Desk Papua Kementerian PPN/Bappenas RI yang dipimpin oleh Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan (Oktorialdi), Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur (Velix Vernando Wanggai), dan Plt. Direktur Regional III Kedeputian Bidang Pengembangan Regional (Ika Retna Wulandary).

Dalam kunjungan tersebut, Kepala Perwakilan Kemenkeu Papua yang juga merupakan Kakanwil DJPB Papua (Burhani AS) mengajak Desk Papua Kementerian PPN/Bappenas untuk melakukan office tour new Gedung Keuangan Negara (GKN) Jayapura. Sebagaimana diketahui bahwa Desk Papua dibentuk oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan program/kegiatan Kementerian/Lembaga dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Selanjutnya, Kakanwil DJKN Papabaruku menghadiri kegiatan penyerahan Penghargaan Piagam dan Plakat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 Lingkup Provinsi Papua, Penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, serta Pembentukan Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah Lingkup Provinsi Papua. Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Negara Provinsi Papua tersebut merupakan kegiatan kolaborasi antara Kementerian Perekonomian RI, OJK Papua dan Papua Barat, Bank Indonesia Perwakilan Papua, dan Kanwil DJPB Papua.

Sesuai sambutan Kakanwil DJPB Papua diketahui bahwa pada tahun 2020, di Provinsi Papua, terdapat 18 dari 30 Pemda (60%) yang memperoleh opini WTP, dimana opini ini menunjukkan kualitas terbaik tingkat kewajaran Laporan Keuangan. Opini BPK atas LKPD merupakan salah satu kriteria utama dalam perhitungan Dana Insentif Daerah (DID).

Kehadiran Kakanwil DJKN Papabaruku bersama Kakanwil DJBC Khusus Papua serta perwakilan Kanwil DJP Papabrama dalam kegiatan tersebut adalah sebagai bentuk kolaborasi Kemenkeu Satu dan penandatanganan komitmen bersama pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN).

Diakhir kegiatan tersebut, Nikodemus Sigit Rahardjo berkesempatan berbicara langsung dengan Gubernur Papua (Lukas Enembe) sekaligus memperkenalkan diri sebagai Kakanwil DJKN Papabaruku.