Penilaian aset negara bukanlah sekadar proses administratif, namun langkah penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan nilai asset negara. Akan tetapi, isu SDM dan kelembagaan penilai pemerintah masih menjadi tantangan serius dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD).

Penilai Pemerintah Masih Terbatas

Jumlah penilai pemerintah bersertifikat masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan penilaian aset yang banyak, bermacam-macam jenisnya dan tersebar di seluruh Indonesia, antara lain berupa tanah, bangunan, jalan, jembatan, aset tidak berwujud dsb. Keadaan seperti ini menyebabkan (1) permohonan penilaian antri panjang untuk dapat diproses. (2) Menyebabkan potensi terlambatnya proses pemanfaatan, penghapusan, serta pengelolaan aset lainnya. (3) Menurunya kualitas penilaian dikarenakan beban kerja penilai yang tinggi.

Terbatasnya SDM penilai pemerintah menjadikan banyak instansi menggunakan jasa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Dalam beberapa kesempatan membantu percepatan penilaian, namun juga memunculkan tantangan: (1) Meningkatkan anggaran negara/daerah. (2) Beberapa daerah di remote area kesulitan mendapatkan KJPP terdekat. (3) Tantangan mewujudkan pengawasan agar penilaian tetap independen.

Kelembagaan Penilai yang Belum Kuat

Pada beberapa instansi, unit penilai belum sepenuhnya berdiri sendiri namun masih bergabung dengan bagian pengelola aset ataupun akuntansi. Hal ini menyebabkan penilaian kurang focus sepenuhnya. Selanjutnya belum semua K/L/PD mempunyai penilai internal, sehingga ketergantungan pada DJKN atau KJPP masih tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut perlu penguatan kelembagaan penilai pemerintah sehingga proses penilaian lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Tantangan Kompetensi dan Teknologi

Dengan luasnya ruang lingkup objek penilaian maka Penilai pemerintah perlu peningkatan kompetensi, antara lain: (1) Penilaian aset infrastruktur yang kompleks. (2) Penilaian aset tidak berwujud seperti software dan hak konsesi. (3) Penggunaan drone untuk validasi data aset serta teknologi GIS. Digitalisasi penilaian akan mempercepat perwujudan proses penilaian yang lebih akurat serta efisien, untuk itu perlu kesiapan SDM yang kompeten.

Integritas dalam Penilaian

Pada sisi lain penilaian aset memiliki risiko penyimpangan, baik overvalue maupun undervalue untuk kepentingan pihak tertentu. Oleh karena itu, penguatan integritas penilai, pengawasan tiga lini, serta transparansi dan akuntabiliitas hasil penilaian menjadi faktor untuk mencegah terjadinya fraud.

Penutup

Penilaian aset negara bukanlah angka di atas kertas, namun merupakan langkah penting untuk memastikan pengelolan aset negara berjalan secara optimal dan akuntabel. Mengatasi isu SDM dan kelembagaan penilai pemerintah menjadi salah satu syarat supaya pengelolaan aset negara lebih profesional, efisien, dan bebas dari fraud. Penilaian yang akurat adalah pondasi pengelolaan aset yang bertanggung jawab.