Pendahuluan

Mungkin kita sering mendengar istilah Penilai saat berhubungan dengan pengajuan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Bukan hanya ketika mengajukan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), tetapi juga ketika mengajukan permohonan proposal usaha kepada investor. Pihak investor antara lain perbankan akan menunjuk penilai untuk melakukan penilaian terhadap aset guna diketahui nilai dari aset tersebut. Nilai dari sebuah aset yang dihasilkan akan dipergunakan oleh pihak bank untuk dapat menentukan besaran pinjaman atau besaran dana yang akan dicairkan oleh perbankan.

Sebelum melangkah lebih jauh, baiknya kita mengetahui terlebih dulu siapa sih Penilai itu, ada berapa profesi Penilai di Indonesia, kewenangan apa saja sih yang dilakukan Penilai itu, dari situlah kita akan memahami profesi Penilai, sehingga kita mengerti dan paham bahwa Penilai berperan penting atas hasil nilai dari suatu aset yang dinilainya.

Pembahasan

Berdasarkan   Peraturan   Menteri   Keuangan   Republik   Indonesia   Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal kekayaan Negara, disebutkan beberapa hal sebagai berikut:

1.        Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya,

2.       Penilai Pemerintah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Penilai Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal  Kekayaan  Negara  yang  diberi  tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian, termasuk atas hasil penilaiannya secara independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik yang telah mengalami perubahan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/PMK.01/2017 serta perubahan  kedua  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Penilai Publik, disebutkan beberapa hal sebagai berikut :

1.        Penilai adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan penilaian, yang sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan awal penilaian,

2.       Penilai  Publik  adalah  penilai  yang  telah  memperoleh  izin  dari  Menteri  untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Selanjutnya, berdasarkan Standar Penilai Indonesia (SPI) tahun 2018 pada bagian Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) 3.6.a, dijelaskan bahwa Penilai adalah seseorang yang memiliki kualifikasi, kemampuan, dan pengalaman dalam melakukan kegiatan praktek penilaian untuk mendapatkan nilai ekonomis sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Penilai terdiri dari:

1.        Tenaga Penilai

Adalah seseorang yang telah lulus pendidikan di bidang penilaian yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai, lembaga pendidikan lain, yang diakreditasi oleh Asosiasi Profesi Penilai, atau lembaga pendidikan formal.

2.       Penilai bersertifikat

Adalah seseorang yang telah lulus ujian sertifikasi di bidang penilaian yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai.

3.       Penilai Publik

Adalah Penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan.

Mengacu   pada   peraturan   diatas   dan   Standar   Penilai   Indonesia   (SPI)   dapat disimpulkan bahwa Penilai di indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Penilai Pemerintah dan Penilai Publik. Kedua Penilai memilki lingkup kewengan yang berbeda di dalam melakukan penilaian. Adapun lingkup kewenangannya antara lain:

A.      Penilai Pemerintah

Kewenangan   dalam   lingkup   Penilai   Pemerintah   adalah   penilaian   yang didasarkan pada permohonan dalam lingkup pemerintahan, baik itu lingkup pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penilai Pemerintah dapat melakukan penilaian dengan tujuan penilaian berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan   Negara   nomor   KEP-453/KN/2020   tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penilaian oleh Penilai Pemerintah sebagai berikut: