SEMARANG – Rapat Komite Asset and Liability Committee (ALCo) Regional kembali digelar untuk mempertemukan para pimpinan unit vertikal Kementerian Keuangan di Jawa Tengah, Selasa (20/10/2026), bertempat di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I, Lantai 3, Jalan Ki Mangunsarkoro No. 34, Kota Semarang. Forum ini menjadi sarana evaluasi bersama atas pelaksanaan APBN sekaligus penguatan sinergi Kemenkeu Satu di tingkat regional.

Paparan Kanwil DJKN Jateng dan DIY disampaikan oleh Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, Constantinus Chrisnan Soegiherprajoko. Ia mengawali paparan dengan gambaran lingkup kerja Kanwil DJKN Jateng dan DIY yang membawahi 1.273 satuan kerja dengan 10.056.486 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp805,41 triliun.

Capaian yang menonjol pada September 2026 adalah kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan kekayaan negara. Hingga September 2026, realisasi PNBP mencapai Rp247,91 miliar, atau 146,36 persen dari target periode berjalan sebesar Rp169,39 miliar. Capaian tersebut setara 94,59 persen dari target tahunan 2026 sebesar Rp262,09 miliar. Secara rinci, PNBP dari pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN pada September 2026 tercatat Rp185,57 miliar (170,76 persen dari target bulanan), PNBP pelayanan lelang Rp62,02 miliar (102,25 persen), serta PNBP dari Biaya Administrasi Piutang Negara Rp317,57 juta yang melampaui target hingga 591,61 persen.

Di sektor lelang, realisasi nilai pokok lelang s.d. September 2026 tercatat Rp2,43 triliun dari target Rp2,45 triliun, atau capaian 99,30 persen. Di luar PNBP, lelang turut menyumbang Pajak Penghasilan Final sebesar Rp28,28 miliar dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari obyek lelang sebesar Rp41,79 miliar. Aktivitas lelang juga memperkuat perputaran ekonomi masyarakat, mendorong efisiensi pasar aset, dan membantu perbankan menekan angka Non Performing Loan (NPL).

Dari sisi pembangunan infrastruktur nasional, realisasi pembebasan dan pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jawa Tengah terakumulasi mencapai Rp30,09 triliun s.d. September 2026. Pada September 2026 tercatat tambahan realisasi Rp256,69 miliar yang seluruhnya berasal dari sektor jalan tol, yakni ruas Yogyakarta–Bawen Rp158,36 miliar, Semarang–Demak Rp96,03 miliar, dan Solo–Yogyakarta–Kulon Progo Rp2,3 miliar.

Pada aspek hibah aset, realisasi kumulatif nilai hibah BMN s.d. September 2026 mencapai Rp358,32 miliar. Pada September 2026 tercatat hibah senilai Rp7,48 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo berupa jalan, irigasi, dan jaringan dalam renovasi.

Untuk BMN yang berfungsi sebagai underlying asset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Kanwil DJKN Jateng dan DIY masih mengacu pada data per 30 Juni 2026 karena belum ada pemutakhiran hingga September 2026. Berdasarkan data tersebut, tercatat 554 unit BMN underlying asset SBSN di Jawa Tengah dengan total nilai Rp58,540 triliun. KPKNL Semarang menyumbang porsi terbesar, yaitu Rp44,606 triliun atau 76,2 persen dari keseluruhan nilai.

Dalam paparan penutup, disampaikan dukungan pengelolaan kekayaan negara terhadap Program Prioritas Pemerintah/Asta Cita di Jawa Tengah. Hingga 14 Agustus 2026, sebanyak 21 BMN (33,87 persen) telah memperoleh persetujuan pemanfaatan melalui skema sewa dengan luas objek 9.470,05 meter persegi dan nilai persetujuan Rp359,2 juta. Sebagian BMN tersebut telah digunakan untuk mendukung Sekolah Rakyat dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, 62 BMN senilai Rp32,03 miliar telah dipersiapkan untuk mendukung program prioritas, yaitu Sekolah Rakyat, SPPG, dan Kredit Dana Modal Padanan (KDMP).

Rapat ALCo Regional ini kembali menegaskan peran strategis DJKN dalam menjaga kesehatan fiskal, mendorong penerimaan negara, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Jawa Tengah, sejalan dengan semangat Kemenkeu Satu.