SEMARANG – Aula Gedung Keuangan Negara (GKN) Semarang II menjadi lokasi berlangsungnya Rapat Komite Asset and Liability Committee (ALCo) Regional Jawa Tengah, Rabu (19/8/2026). Rapat yang dihadiri para pimpinan unit vertikal Kementerian Keuangan se-Jawa Tengah ini digelar sebagai bagian dari agenda rutin evaluasi bersama atas pelaksanaan APBN, sekaligus wadah penguatan sinergi Kemenkeu Satu di tingkat regional.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Nikodemus Sigit Rahardjo, tampil sebagai salah satu narasumber dalam rapat tersebut. Ia memaparkan bahwa cakupan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) oleh Kanwil DJKN Jateng dan DIY per 31 Juli 2026 meliputi 1.273 satuan kerja dengan 10.056.486 Nomor Urut Pendaftaran (NUP), setara nilai Rp805,41 triliun.

Kinerja lelang menjadi salah satu sorotan dalam paparan tersebut. Sepanjang Juli 2026, nilai pokok lelang terealisasi Rp298,24 miliar, atau 94,25 persen dari target bulanan sebesar Rp316,42 miliar. Bila diakumulasikan sejak awal tahun, realisasi pokok lelang s.d. Juli 2026 sudah menembus Rp1,75 triliun, setara 98,10 persen dari target periode berjalan sebesar Rp1,78 triliun. Nikodemus menekankan bahwa transaksi lelang bukan sekadar angka penerimaan, melainkan juga turut menggerakkan roda ekonomi masyarakat, mendorong efisiensi pasar aset, sekaligus membantu perbankan menekan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL).

Capaian tersebut ikut mendongkrak realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pengelolaan kekayaan negara, yang hingga akhir Juli 2026 mencapai Rp108,39 miliar. Angka ini setara 91,78 persen dari target periode berjalan sebesar Rp118,10 miliar, atau 41,36 persen bila diukur terhadap target tahunan 2026 sebesar Rp262,09 miliar. Rincinya, kontribusi terbesar datang dari PNBP pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN sebesar Rp66,10 miliar (60,98 persen), disusul PNBP pelayanan lelang Rp42,08 miliar (38,82 persen), dan Biaya Administrasi Piutang Negara Rp209,80 juta (0,19 persen). Di luar PNBP, aktivitas lelang juga menyumbang penerimaan perpajakan melalui PPh Final sebesar Rp18,32 miliar serta penerimaan daerah melalui BPHTB sebesar Rp22,3 miliar.

Pada sisi pembangunan infrastruktur, dukungan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jawa Tengah tercatat terus berjalan. Sepanjang Juli 2026 saja, realisasi pembebasan lahan mencapai Rp355,28 miliar, terdiri atas Rp226,20 miliar untuk ruas Tol Solo–Yogyakarta–Kulon Progo, Rp128,95 miliar untuk ruas Tol Semarang–Demak, dan Rp128 juta untuk Bendungan Jlantah. Dengan tambahan tersebut, akumulasi pembiayaan pengadaan tanah PSN di Jawa Tengah s.d. Juli 2026 mencapai Rp29,818 triliun. Adapun realisasi hibah BMN kepada pemerintah daerah tidak mengalami pertambahan pada Juli 2026, sehingga nilai kumulatifnya tetap berada di angka Rp232,45 miliar.

Terkait BMN yang berfungsi sebagai underlying asset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Kanwil DJKN Jateng dan DIY masih menggunakan data per 30 Juni 2026 karena belum ada pemutakhiran pada bulan Juli. Berdasarkan data tersebut, total BMN underlying asset SBSN di Jawa Tengah berjumlah 554 unit senilai Rp58,540 triliun, dengan KPKNL Semarang sebagai penyumbang nilai terbesar yakni Rp44,606 triliun atau 76,2 persen dari total keseluruhan.

Di bagian akhir paparan, disampaikan pula progres dukungan pengelolaan kekayaan negara terhadap Program Prioritas Pemerintah/Asta Cita. Hingga pertengahan Agustus 2026, sebanyak 21 BMN (33,87 persen) telah mendapat persetujuan pemanfaatan melalui skema sewa dengan luas objek 9.470,05 meter persegi dan nilai persetujuan Rp359,2 juta — sebagian di antaranya sudah dimanfaatkan untuk mendukung Sekolah Rakyat dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, 62 BMN senilai Rp32,03 miliar telah disiapkan untuk mendukung program prioritas lain seperti Sekolah Rakyat, SPPG, dan Kredit Dana Modal Padanan (KDMP).

Menutup forum, Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmen bersama seluruh unit vertikal untuk terus memperkuat koordinasi, menjaga kesehatan fiskal daerah, serta mengoptimalkan peran pengelolaan kekayaan negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang berkelanjutan.