Kinerja Positif Jawa Tengah: Peran APBN Mendorong Pertumbuhan Inklusif (Konferensi Pers APBN Jawa Tengah Realisasi s.d. 30 Juni 2025) 

Perekonomian  Jawa  Tengah  terus  menunjukkan  ketahanan  dan  arah  pemulihan  yang positif  di  tengah  dinamika  global.  Stabilitas  pertumbuhan,  terkendalinya  inflasi,  dan meningkatnya daya beli masyarakat mencerminkan efektivitas kebijakan yang dijalankan. Kementerian Keuangan Satu Jawa Tengah berperan aktif melalui instrumen APBN dalam menjaga  keberlanjutan  pembangunan  daerah,  mendukung  layanan  publik,  serta memperkuat  ketahanan  fiskal.  Sinergi  lintas  unit  terus  diperkuat,  mulai  dari  reformasi perpajakan, pengawasan rokok ilegal, hingga perluasan akses pembiayaan bagi UMKM, sebagai wujud nyata kehadiran negara untuk seluruh masyarakat Jawa Tengah. 

Perkembangan Perekonomian Regional  

Perekonomian  Jawa  Tengah  pada  triwulan  I  2025  tumbuh  stabil  sebesar  4,96%  (yoy), sejajar dengan triwulan sebelumnya dan lebih tinggi dari nasional. Kontribusi Jawa Tengah terhadap  perekonomian  Pulau  Jawa  tercatat  sebagai  yang  terbesar  keempat,  yaitu sebesar  14,49%.  Pada  Juni  2025,  inflasi  di Jawa  Tengah  tercatat sebesar  2,20%  (yoy), lebih  tinggi  dibandingkan  Mei  2025  yang  sebesar  1,66%.  Inflasi  tertinggi  terjadi  di Kabupaten Rembang (2,67%) dan terendah di Kabupaten Wonosobo (1,92%).   

Nilai Tukar Petani (NTP) juga menunjukkan perbaikan, naik dari 111,67 pada Mei menjadi 113,72  di  Juni  2025,  didorong  oleh  peningkatan  harga  pada  subsektor  hortikultura, tanaman pangan, dan perkebunan rakyat. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di bulan Juni 2025 berada di angka 109,9, masih dalam zona optimis meskipun mengalami penurunan dibandingkan  Mei  (120,8).  Sementara  itu,  Nilai  Tukar  Nelayan  (NTN)  naik  dari  98,96 menjadi  99,07  pada  bulan  yang  sama,  seiring  naiknya  harga  tangkapan  laut  seperti kembung, rajungan, teri, dan tenggiri.   

Seluruh  capaian  indikator  tersebut  tidak  lepas  dari  peran  APBN  yang  hadir  melalui berbagai  program  belanja  negara,  transfer  ke  daerah,  dan  perlindungan  sosial  untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Jawa Tengah.  

Perkembangan Kinerja Fiskal Regional 

Kinerja pelaksanaan APBN di Jawa Tengah hingga 30 Juni 2025 menunjukkan hasil yang menggembirakan  dengan  capaian  surplus  anggaran  sebesar  Rp3,18  triliun.  Pendapatan negara mencapai Rp53,4 triliun atau 41,21?ri target, didorong oleh kinerja kuat sektor Industri Pengolahan yang menjadi penopang utama penerimaan pajak. Selain itu, kenaikan harga  referensi  CPO  turut  meningkatkan  penerimaan  Bea  Keluar,  sementara  PNBP mencatatkan  pertumbuhan  signifikan  berkat  optimalisasi  layanan  umum.  Capaian  ini mencerminkan  ketahanan  dan  daya  dorong  APBN  terhadap  aktivitas  ekonomi  di  Jawa Tengah. 

Di sisi belanja, realisasi Belanja Negara sebesar Rp50,22 triliun atau 46,82% menunjukkan upaya  berkelanjutan  pemerintah  dalam  menjaga  kualitas  belanja  yang  tepat  sasaran. Meskipun terdapat dinamika efisiensi dan transisi kebijakan, penyaluran TKD telah realisasi Rp36,10 triliun, tumbuh 1,12% (yoy) sehingga menunjukkan tren positif dalam mendukung pembangunan  daerah  dan  pelayanan  publik.  Hal  ini  menjadi  bukti  bahwa  APBN  hadir sebagai  instrumen  yang  adaptif  dan  responsif  dalam  mendorong  pertumbuhan  ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Tengah. 

Kinerja  APBD  Jawa  Tengah  menunjukkan  fondasi  fiskal  yang  solid  dengan  capaian pendapatan  daerah  mencapai  Rp53,92  triliun  atau  47,63%  dari  target,  mencerminkan pengelolaan yang sehat di tengah dinamika ekonomi. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)  yang  telah  mencapai  Rp16,02  triliun  serta  Transfer  ke  Daerah  (TKD)  yang mendominasi  struktur  pendapatan  sebesar  66,97%  turut  memperkuat  kapasitas  fiskal daerah.  Dari  sisi  belanja  daerah,  realisasi  berjalan  secara  bertahap  dan  menunjukkan komitmen  pemerintah  dalam  menjaga  ritme  pelaksanaan  anggaran  yang  terukur  dan berkualitas.  Dengan  surplus  anggaran  sebesar  Rp14,14  triliun,  terdapat  potensi  besar untuk mendorong program prioritas dan pelayanan publik yang lebih optimal dalam enam bulan ke depan. 

Current Issue Kemenkeu Satu Jateng: Kawal Reformasi Pajak, Tindak Rokok Ilegal, dan Perkuat UMKM 

Kementerian  Keuangan  di  Jawa  Tengah  terus  menunjukkan  komitmen  kuat  dalam mendukung transformasi sistem perpajakan melalui implementasi Coretax dan kebijakan pemungutan PPN oleh instansi pemerintah atas transaksi dengan pengusaha non-PKP. Edukasi  kepada  wajib  pajak  baru  serta  integrasi  NPWP  dalam  Program  MBG  menjadi langkah strategis untuk memperkuat kepatuhan dan memperluas basis pajak. Langkah ini diharapkan dapat mendorong penerimaan negara yang lebih sehat dan berkelanjutan. 

Di  sektor  kepabeanan  dan  fiskal  daerah,  isu  penghentian  pembelian  tembakau  oleh pabrikan  di  Temanggung  mendorong  petani  menjual  hasilnya  ke  produsen  rokok  ilegal. Hal  ini  berpotensi  meningkatkan  peredaran  rokok  ilegal  dan  mengganggu  stabilitas ekonomi  lokal.  DJBC  bersama  stakeholder  terkait  merespons  dengan  edukasi, pengawasan,  dan  koordinasi  lintas  instansi  untuk  menjaga  ekosistem  industri  hasil tembakau  yang  legal  dan  sehat.  Dari  sisi  pelaksanaan  anggaran,  pembukaan  blokir anggaran  akibat  efisiensi  yang  telah  dilakukan  sejak  akhir  Maret  memberikan  ruang akselerasi belanja K/L di Jawa Tengah. Kemenkeu mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan fleksibilitas dana oleh BLU secara optimal.  

Pemerintah  terus  mendukung  penguatan  sektor  UMKM  sebagai  tulang  punggung perekonomian daerah. Meski realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro  (UMi)  secara  tahunan  menunjukkan  kontraksi,  namun  peluang  pemulihan  dan akselerasi  pembiayaan  UMKM  masih  sangat  terbuka  lebar.  Hingga  akhir  Juni  2025, penyaluran  KUR  di  Jawa  Tengah  tercatat  mencapai  Rp22,18  triliun  sementara  UMi mencapai  Rp489,71  miliar.  Angka  ini  menunjukkan  bahwa  akses  pembiayaan  tetap berjalan  dan  memberikan  fondasi  yang  kuat  untuk  mendorong  peningkatan  kembali  di paruh kedua tahun 2025, seiring perbaikan daya beli masyarakat dan penguatan sinergi antara lembaga penyalur serta pemerintah daerah. 

Unduh dalam format PDF : Konferensi Pers APBN Jawa Tengah Realisasi s.d. 30 Juni 2025