Perekonomian global masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketidakpastian ekonomi global dan kondisi geopolitik. Namun demikian, ekonomi domestik tetap terjaga solid yang ditandai dengan kinerja APBN 2023 di regional Jawa Tengah hingga 30 September 2024 tetap kuat seiring pendapatan negara yang terjaga positif dan kinerja belanja negara yang bertumbuh. 

Sejumlah indikator seperti naiknya pertumbuhan ekonomi dengan tren yang kuat dan stabil, penurunan tingkat pengangguran, maupun naiknya beberapa indikator kesejahteraan menunjukkan optimisme bagi masyarakat. Current issue seperti target Cukai Hasil Tembakau yang harus dipenuhi pada akhir tahun menjadi tantangan tersendiri bagi Kemenkeu Satu Jawa Tengah.

Perkembangan Perekonomian Regional

Angka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan II 2024 mencatatkan nilai positif sebesar 4,92 persen (yoy). Adapun laju inflasi tercatat sebesar 0,05 persen (mtm) naik jika dibandingkan Agustus 2024 sebesar -0,07 persen (mtm). Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di Jawa Tengah turut menunjukkan optimisme (>100) sebesar 134,9 (mtm) sedikit turun dibandingkan IKK Agustus 2024 sebesar 136,2 (mtm) namun masih lebih tinggi daripada IKK Nasional sebesar 123,5 (mtm). 

Di sisi lain, Nilai Tukar Petani (NTP) pada September 2024 perlu diperhatikan sebab mencatatkan nilai 113,79 sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 99,67, keduanya turun dibandingkan Agustus 2024. Namun demikian kondisi tersebut masih menunjukkan daya tukar  dari  harga-harga produk  pertanian  maupun  perikanan  tetap terjaga dengan baik.

Perkembangan Kinerja Fiskal Regional

APBN sampai dengan bulan September 2024 mencatatkan kinerja optimis. Penerimaan APBN Jawa Tengah mencapaiRp75,85 triliun (60,84 persen), sementara realisasi Belanja APBN terdiri dari Belanja Kementerian Lembaga (K/L) mencapai Rp29,90 triliun (63,08 persen) dan Belanja TKD mencapai Rp54,78 triliun (78,86 persen dari pagu). Di sisi lain pada APBD Jawa Tengah, terdapat Pendapatan Daerah dengan capaian realisasi sebesar Rp81,66 triliun (72,15 persen) dan Belanja Daerah dengan realisasi Rp70,55 triliun (60,58 persen). Kontribusi realisasi TKDD terhadap pendapatan APBD s.d. 30 September 2024 sebesar Rp54,78 triliun atau 67,08 persen dari total pendapatan APBD dengan Penyaluran DAK Fisik mencapai Rp1,64 triiun (42,01 persen).

Pada Penerimaan Perpajakan, terdapat pertumbuhan positif pada Pajak Penghasilan sebesar Rp1,72 triliun (15,06 persen, yoy) yang terdiri dari PPh Pasal 21, PPh 22 Impor, dan PPh Final. PPN turut mengalami pertumbuhan sebesar Rp1,2 triliun (7,69 persen,yoy) yang didominasi oleh PPN Dalam Negeri dan PPN Impor. Sedangkan PBB mengalami pertumbuhan negatif sebesar -Rp15,61 miliar (-26,13 persen, yoy) akibat adanya pergeseran setoran PBB Perhutanan dan Pertambangan Minerba dari bulan September ke Oktober. Pada komponen Belanja Negara, realisasi Belanja K/L telah mencapai Rp29,90 T (63,08 persen dari pagu), secara nominal tumbuh Rp4,01 triliun (15,47 persen, yoy) yang dipengaruhi peningkatan realisasi Belanja Modal sebesar 10,81 persen (yoy) karena peningkatan belanja infrastruktur dan belanja barang tumbuh 18,34 persen (yoy) yang disebabkan dukungan pelaksanaan Pemilu 2024.

Sedangkan pada APBD, realisasi Pendapatan APBD tercatat sebesar Rp81,66 triliun (72,15 persen) dan realisasi belanja APBD sebesar Rp70,55 triliun (60,58 persen). Terdapat surplus APBD sebesar Rp11,11 triliun dengan pembiayaan Rp1,09 triliun sehingga menghasilkan SILPA Rp12,2 triliun (turun -18,15 persen yoy). Realisasi TKD masih menyumbang porsi Pendapatan Daerah cukup besar yaitu 67,08 persen yang menunjukkan ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat masih tinggi.

Kinerja Kredit Program Pemerintah

Pemerintah terus menciptakan dan mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan dengan memberikan program pembiayaan kredit pemerintah seperti KUR dan UMi. Dukungan program pembiayaan ini sangat penting karena diharapkan menumbuhkan pelaku usaha baru maupun meningkatkan daya saing UMKM sehingga bisa meningkatkan ke skala UMKM naik kelas dan usaha yang lebih besar.

Sampai dengan 30 September 2024, realisasi penyaluran kredit program terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp38,33 triliun (tumbuh 23,73 persen, yoy) untuk 870.980 debitur yang didominasi pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan nilai penyaluran mencapai Rp19,4 triliun. Penyaluran KUR terbanyak di Kab. Pati sebesar Rp2,27 triliun untuk 48.303 debitur dan terkecil di Kota Magelang Rp105,76 miliar untuk 2.230 debitur.

Sedangkan realisasi penyaluran kredit Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp841,38 miliar (terkontraksi
-13,30 persen, yoy) untuk 186.914 debitur yang didominasi sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan nilai penyaluran mencapai Rp774,89 miliar. Penyaluran UMi terbanyak di Kabupaten Brebes sebesar Rp63,29 miliar untuk 13.418 debitur dan terkecil di Kota Magelang sebesar Rp2,15 miliar untuk 506 debitur.

Ditinjau menurut skema penyalurannya, realisasi KUR didominasi pada skema mikro dengan jumlah penyaluran Rp27,01 triliun untuk 674.839 debitur. Sedangkan bank penyalur terbanyak ada pada Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp26,82 triliun untuk 642.468 debitur. Sedangkan realisasi UMi mayoritas ada pada penyaluran pada skema kelompok sebesar Rp744,79 miliar untuk 179.249 debitur dengan penyalur terbanyak dari Permodalan Nasional Madani sebesar Rp653,36 miliar untuk 154,49 debitur.

Current Issues dan Policy Response

Tantangan pemenuhan target Cukai Hasil Tembakau (CHT) di Jawa Tengah memang menjadi perhatian utama. Target yang harus dipenuhi pada akhir tahun sebesar Rp54,75 triliun. Hingga akhir September 2024, hasil penindakan yang dilakukan menunjukkan potensi penerimaan yang hilang sebesar Rp83,62 miliar. Untuk mengatasi hal ini, Kemenkeu Jawa Tengah melalui Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta berupaya meningkatkan penindakan atau operasi pasar dengan mengalokasikan dana Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) menjadi 60 persen dari sebelumnya 50 persen, dan mengurangi dana sosialisasi menjadi 40 persen.

Kemenkeu Jawa Tengah terus berupaya mempercepat belanja APBN dan APBD melalui koordinasi yang intensif dengan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda. Salah satu fokus utama adalah penyaluran DAK Fisik, yang dianggap krusial untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Dalam upaya ini, Kemenkeu Jawa Tengah khususnya Kanwil DJPb bekerja sama erat dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan dapat disalurkan dengan cepat dan tepat sasaran. Hingga akhir September 2024, realisasi DAK Fisik berhasil tumbuh Rp116,47 Miliar (7,66 persen, yoy). Dengan meningkatkan alokasi DAK Fisik, diharapkan pembangunan di daerah dapat berjalan lebih lancar dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Pemerintah terus membangun tata kelola yang baik dalam menjaga keuangan negara secara profesional, kompeten, hati-hati, dan berintegritas. APBN akan terus dikelola dengan baik sehingga menjadi instrumen yang efektif dan kredibel dalam menjaga kepentingan bangsa, negara, dan perekonomian secara berkelanjutan. (Rapat ALCo Jawa Tengah)