Purwokerto, 21 September 2023 - Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Tengah menyampaikan kinerja APBN wilayah Jawa Tengah periode s.d. 31 Agustus 2023 yang dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Jawa Tengah selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Tengah Muhdi, bersama Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I.Y. Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan (DP3) Kanwil DJP Jawa Tengah II Mochamad Taufiq, Kepala Kantor Bea Cukai Purwokerto Erry Prasetyanto, dan Local Expert Universitas Diponegoro Wahyu Widodo.

Perkembangan Ekonomi dan Indikator Kesejahteraan

APBN sebagai salah satu instrumen yang utama dalam menggerakkan roda perekonomian terus bekerja keras dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi. Efektivitas kebijakan fiskal berperan penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan memperbaiki pemerataan, sehingga mencatatkan laju perekonomian yang kuat di Jawa Tengah. Sejumlah indikator seperti naiknya pertumbuhan ekonomi dengan tren yang kuat dan stabil, penurunan tingkat pengangguran, maupun naiknya beberapa indikator kesejahteraan menunjukkan optimisme bagi masyarakat.

Angka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan II 2023 mencatatkan nilai positif sebesar 5,23 persen (y-on-y), lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 10,45 persen (y-on-y). Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yaitu sebesar 9,39 persen (y-on-y). Tren penurunan inflasi juga terus berlanjut, pada Agustus 2023 di Jawa Tengah berhasil mencatatkan besaran 0,03 persen (m-to-m). Angka inflasi ini turun jika dibandingkan Juli 2023 sebesar 0,20 persen (m-to-m).

Seiring dengan kondisi tersebut, Indeks Keyakinan Konsumen pada Agustus 2023 di Jawa Tengah turut menunjukkan optimisme (>100) sebesar 141,3 (m-to-m) lebih tinggi dibandingkan IKK Juli 2023 sebesar 132,1 (m-to-m) maupun IKK Nasional sebesar 125,2 (m-to-m). Nilai Tukar Petani (NTP) pun menunjukkan kondisi semakin baik pada Agustus 2023 sebesar 110,71 naik dibandingkan Juli 2023 sebesar 108,93 begitu pula Nilai Tukar Nelayan (NTN) per Agustus 2023 sebesar 105,30 lebih tinggi jika dibandingkan Juli 2023 sebesar 105,21. Kondisi tersebut menunjukkan daya tukar dari harga-harga produk pertanian maupun perikanan masih tetap terjaga semakin baik.

Perkembangan Kinerja Fiskal Regional

Percepatan transformasi ekonomi diperlukan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, sebagaimana tertuang dalam kebijakan RAPBN tahun 2024. Dalam mendukung arah kebijakan tersebut, APBN di Jawa Tengah berhasil menunjukkan performa yang optimal. Ditinjau dari sisi penerimaan maupun belanja, semua menggambarkan konsolidasi APBN yang sangat kuat, kredibel dan solid. Hal ini tampak pada penerimaan APBN Jawa Tengah sampai dengan 31 Agustus 2023 berhasil mencapai penerimaan Rp66,99 triliun (64,55 persen dari target), serta realisasi belanja APBN mencapai Rp66,82 triliun (62,26 persen dari pagu).

Penerimaan Pajak di Jawa Tengah berhasil mencapai Rp31,63 triliun (69,46 persen dari target), secara nominal tumbuh 3,17 persen dibandingkan periode yang sama TAYL. Jenis penerimaan Perpajakan dengan realisasi tertinggi adalah Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai masing-masing sebesar 66,44 persen dan 73,19 persen. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai berhasil mencapai Rp30,63 triliun (57,51 persen dari target) dengan kontribusi terbesar diberikan oleh penerimaan cukai sebesar Rp29,25 triliun (57,07 persen dari target).

Belanja negara yang berkualitas (spending better) juga menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan terus dipertajam untuk menghasilkan output/ outcome yang mampu memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian. Realisasi belanja Kementerian Lembaga (K/L) di Jawa Tengah berhasil terealisasi sebesar Rp22,57 triliun (54,25 persen dari alokasi). Secara nominal realisasi ini naik sebesar Rp1,42 triliun (6,7 persen) dibandingkan periode yang sama TAYL. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus berkoordinasi kepada K/L maupun pemda untuk meningkatkan kualitas belanja negara.

Sedangkan pada APBD, pendapatan daerah di Jawa Tengah sampai dengan 31 Agustus 2023 terealisasi sebesar Rp69,18 triliun (64,31 persen dari target). Proporsi pagu pendapatan TKD sebesar 62,29 persen terhadap total pagu Pendapatan Daerah menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan di pemerintah daerah. Untuk realisasi Belanja APBD, hingga 31 Agustus 2023 berhasil mencapai Rp60,10 triliun (53,93 persen). Pemerintah berharap masyarakat mampu memperoleh manfaat dari multiplier effect atas realisasi belanja di Jawa Tengah.

Implementasi APBN dalam Kesejahteraan dan Pembangunan Jawa Tengah

APBN diupayakan terus menjadi instrumen utama yang dioptimalkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Tengah melalui beberapa belanja pada bidang prioritas pembangunan yang menjadi perhatian pemerintah di antaranya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan masyarakat. Tercatat hingga 31 Agustus 2023, telah disalurkan Rp84,01 miliar kepada 280 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk Program BLT Desa. Untuk penguatan kesehatan, telah disalurkan Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp12,31 triliun kepada 880 Puskesmas. Sedangkan untuk penguatan pendidikan, terdapat Bantuan Operasional Sekolah yang telah tersalurkan sebesar Rp11,67 triliun kepada 11 juta siswa, BOP PAUD sebesar Rp1,12 triliun kepada 2 juta siswa, dan BOP Kesetaraan sebesar Rp265,92 miliar kepada 173 ribu siswa.

Pemerintah terus mendukung pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan melalui program pembiayaan kredit pemerintah seperti KUR dan UMi. Dukungan program pembiayaan ini diharapkan meningkatkan daya saing UMKM sehingga bisa meningkat ke skala usaha yang lebih besar. Sampai dengan 31 Agustus 2023, realisasi penyaluran kredit program telah mencapai Rp26,27 triliun kepada 698.675 debitur, terdiri dari penyaluran KUR sebesar Rp25,63 triliun kepada 508.018 debitur dan penyaluran UMi sebesar Rp736,83 miliar kepada 190.657 debitur.

Percepatan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan juga dilakukan melalui dukungan APBN kepada Pemerintah Daerah melalui hibah. Pada periode bulan Agustus 2023 telah terealisasi hibah BMN Jawa Tengah sebesar Rp1,19 triliun yang dipergunakan untuk penyediaan sarana prasarana jalan dan jembatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah berupa hibah Jalan Osamaliki (16.219 m²) dan Jalan Veteran (13.420 m²) dari Kementerian PUPR kepada Pemerintah Kota Salatiga sebesar   Rp11,91   miliar   dan hibah Jembatan Mungkung dan Gambiran dari Kementerian PUPR kepada Pemerintah Kabupaten Sragen sebesar Rp6,87 miliar.

Implementasi APBN di Kabupaten Banyumas turut menunjukkan performa yang prima. Untuk program perlindungan masyarakat, terealisasi BLT desa sebesar Rp36,16 miliar kepada 12.392 KPM. Program penguatan kesehatan terealisasi Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp31,05 miliar kepada 62 puskesmas. Sedangkan penguatan pendidikan terealisasi Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp295,14 miliar kepada 664 ribu siswa, Bantuan Operasional Pendidikan-PAUD Rp20,74 miliar kepada 104 ribu siswa, Bantuan Operasional Pendidikan-Kesetaraan Rp6,03 miliar kepada 12 ribu siswa. Dalam penyaluran kredit program, telah disalurkan KUR Rp199,9 miliar kepada 4489 debitur dan UMi Rp3,09 miliar kepada 785 debitur. Dukungan APBN berupa hibah BMN dilakukan berupa infrastuktur jalan untuk kelancaran konektivitas antarwilayah pada Jalan Sudirman Purwokerto sebesar Rp432,54 miliar.