Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta terus menunjukkan komitmen dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara sebagai instrumen strategis dalam mendukung penerimaan negara, pembangunan daerah, serta pertumbuhan ekonomi regional. Hingga 30 April 2026, berbagai capaian kinerja menunjukkan kontribusi nyata pengelolaan aset negara terhadap penguatan fiskal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta saat ini mengelola 1.273 satuan kerja dengan total BMN sebanyak 10.056.486 nomor urut pendaftaran (NUP) senilai Rp805,4 triliun. Besarnya nilai aset tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung fungsi pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta optimalisasi pemanfaatan aset negara.

Sampai dengan April 2026, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan kekayaan negara tercatat sebesar Rp46,66 miliar atau 17,80 persen dari target tahunan sebesar Rp262,09 miliar. Capaian ini mencerminkan upaya konsisten DJKN dalam mengoptimalkan potensi penerimaan melalui berbagai instrumen pengelolaan kekayaan negara.

Secara rinci, realisasi PNBP tersebut bersumber dari pengelolaan BMN sebesar Rp31,43 miliar atau 67,36 persen dari total capaian PNBP. Sementara itu, kontribusi dari Piutang Negara tercatat sebesar Rp164,6 juta atau 0,35 persen, serta PNBP dari layanan lelang mencapai Rp15,07 miliar atau 32,29 persen dari total penerimaan.

Kinerja bulan April 2026 juga menunjukkan tren positif. Realisasi PNBP pengelolaan kekayaan negara pada bulan tersebut mencapai Rp18,5 miliar, sedikit melampaui target bulanan sebesar Rp18,23 miliar atau terealisasi sebesar 101,48 persen. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, capaian ini tumbuh sebesar 40,36 persen atau meningkat Rp5,32 miliar dari realisasi April 2025.

Selain memberikan kontribusi langsung terhadap APBN melalui PNBP, layanan lelang juga berkontribusi terhadap penerimaan daerah dan aktivitas ekonomi melalui pajak. Hingga April 2026, realisasi Pajak Penghasilan (PPh) dari aktivitas lelang tercatat sebesar Rp10,97 miliar, sedangkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencapai Rp7,7 miliar.

Dari sisi aktivitas ekonomi regional, layanan lelang turut berperan dalam mendukung transaksi ekonomi masyarakat. Dengan target pokok lelang sebesar Rp1,52 triliun hingga April 2026, realisasi yang telah dicapai sebesar Rp965,58 miliar atau 63,27 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa layanan lelang tetap menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendorong perputaran ekonomi daerah.

Dalam mendukung pembangunan regional, pengelolaan aset negara juga diwujudkan melalui mekanisme hibah kepada pemerintah daerah serta lembaga sosial, keagamaan, dan pendidikan. Hingga April 2026, nilai hibah aset yang telah direalisasikan mencapai Rp232,3 miliar.

Khusus pada April 2026, dukungan hibah pemerintah pusat tercatat sebesar Rp5,13 miliar, yang antara lain diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Blora, Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo, serta Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Surakarta. Dukungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat infrastruktur pelayanan publik dan kapasitas kelembagaan di daerah.

Lebih lanjut, pengelolaan kekayaan negara juga berperan dalam mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya melalui pembebasan lahan dan pengadaan tanah yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Hingga 30 April 2026, realisasi pembebasan lahan untuk sektor bendungan, jalan tol, dan perkeretaapian di wilayah Jawa Tengah telah mencapai Rp29,4 triliun.

Pada April 2026, realisasi pengadaan tanah tercatat sebesar Rp124,02 miliar, seluruhnya berasal dari pembangunan jalan tol, termasuk ruas Yogyakarta–Bawen, Semarang–Demak, serta Batang–Semarang. Dukungan ini menjadi bagian penting dalam mempercepat konektivitas wilayah, meningkatkan efisiensi logistik, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi regional.

Selain fokus pada infrastruktur, optimalisasi pemanfaatan BMN juga diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah, termasuk Program Asta Cita, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan ketahanan pangan. Hingga April 2026, dari sekitar 60 BMN yang berpotensi dimanfaatkan, sebanyak 20 BMN di Provinsi Jawa Tengah telah direalisasikan untuk mendukung kegiatan SPPG maupun program ketahanan pangan.

Pada bulan April saja, terdapat lima BMN dengan luas total 1.680 meter persegi yang disetujui untuk dimanfaatkan melalui mekanisme sewa guna mendukung program MBG. Selain itu, dua BMN seluas 4.728 meter persegi juga disetujui untuk mendukung program ketahanan pangan.

Berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kekayaan negara tidak hanya berorientasi pada optimalisasi penerimaan negara, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan, pemerataan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pengelolaan aset negara semakin optimal, adaptif, dan berkontribusi positif terhadap kesinambungan fiskal serta pertumbuhan ekonomi regional yang berkelanjutan.

Bahan :

1.      Data Hibah BMN Kanwil DJKN Jateng dan D.I. Yogyakarta sampai dengan 2026;

2.      sumber data pencatatan SBSN;

3.     LMAN lokasi Jawa Tengah;

4.      LCK bulan s.d April 2026;

5.      Data BMN Asta Cita Kanwil Jateng DIY.