Jakarta - Bertempat di Golden Boutique Hotel Jalan Melawai VIII Nomor 6-8 Blok M Jakarta Selatan 27 Pebruari 2014, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  Acara tersebut dibuka oleh Kepala Biro Perencanaan Keuangan BPN Sunrisal dan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Wilayah DKI Jakarta, Kepala Bagian Tata Usaha, dan para Kepala Bidang, serta para Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Seksi Kantor Pertanahan di wilayah DKI Jakarta.

Setelah pembukaan oleh Sunrisal,  Kakanwil DJKN Jakarta berkesempatan memberikan arahan terkait tugas dan fungsi DJKN yang bersinggungan dengan tugas dan fungsi dari BPN. Salah satunya adalah terkait dengan Sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah yang kerjasamanya sudah dilakukan sejak tahun 2013. Try menyampaikan di tahun 2013 ada 20 bidang tanah yang sudah selesai pensertifikatannya. Pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 100 bidang tanah yang sampai saat ini sudah ada 50 bidang yang teridentifikasi. Saat ini Kanwil DJKN DKI Jakarta masih terus menggali informasi terhadap tanah yang dapat disertifikatkan dengan terus berkoordinasi dengan satuan kerja Kementerian/Lembaga.

Kakanwil juga menyampaikan kegiatan lain selain sertifikasi yang perlu dikoordinasikan dengan BPN, antara lain dalam rangka pengurusan piutang negara, seperti dalam hal penerbitan Surat Keterangan Tanah, pemblokiran, pencatatan sita, dan permohonan perpanjangan sertipikat tanah aset-aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks Bank Dalam Likuidasi dan eks PT. PPA dan mengharapkan adanya koordinasi terkait dengan adanya permohonan hak baru yang teridentifikasikan merupakan aset negara.

Dalam kesempatan itu Try juga menyampaikan di sisi pengelolaan aset BPN mempunyai kewenangan antara lain penetapan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN), pemindahtanganan BMN, pemanfaatan BMN dan penghapusan BMN. Terkait dengan penghapusan, Try menekankan agar BPN segera mengajukan permohonan penghapusan terhadap barang rusak berat atau hilang sehingga tidak ada anggaran untuk perawatan yang membebani APBN. Dengan demikian sangat diperlukan koordinasi yang baik dengan DJKN sebagai pengelola barang.

Setelah arahan dari Kakanwil DJKN DKI Jakarta, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pertanyaan silih berganti mengarah kepada Kakanwil terkait sertifikasi, penghapusan, pemblokiran dan juga penghapusan BMN. Di sesi tersebut Kakanwil menghimbau kepada BPN agar lebih berhati-hati dalam menerbitkan sertifikat tanah mengingat banyaknya permasalahan terkait dengan aset eks BPPN, eks BDL, dan aset eks PT. PPA. Menjelang istirahat siang, Try menyampaikan bahwa kerja sama  antara Kanwil DJKN DKI Jakarta dengan BPN yang selama ini sudah berjalan dengan baik, agar terus dapat ditingkatkan mengingat tantangan yang semakin besar. Kanwil DJKN DKI Jakarta siap memberikan apa yang dibutuhkan oleh BPN, baik itu berupa dokumen, maupun sebagai jembatan penyampaian usulan yang akan disampaikan kepada Kantor Pusat DJKN.

Di akhir sesi, Try berpesan bahwa dalam bekerja kita tidak mendapatkan yang nyaman dan aman saja tetapi juga pekerjaan yang penuh tantangan dan berani menghadapinya sehingga tantangan dapat kita selesaikan dengan melakukan tingkat koordinasi yang tinggi. (Teks: OD, Seksi KIHI. Foto: OD/Dian, Seksi KIHI)