Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kapasitas para pemangku kepentingan terkait pengelolaan piutang, telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengurusan Piutang Negara/Daerah oleh PUPN pada hari Rabu, 8 Juli 2026 di Aula Pendopo  Kanwil DJKN DKI Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan satuan kerja mitra kerja/Penyerah Piutang pada  KPKNL Jakarta  II dan IV.

Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta, Dodok Dwi Handoko dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai tata cara penyelenggaraan penagihan serta manajemen pengelolaan Piutang Negara dan Daerah. Diharapkan dengan tata kelola piutang yang semakin baik di tingkat satuan kerja Kementerian/Lembaga, tingkat ketertagihan piutang meningkat sehingga dapat diselesaikan di tingkat satker. Tata Kelola piutang yang baik yang didukung dengan dokumen piutang juga akan meningkatkan potensi ketertagihan piutang macet yang telah diserahkan kepada PUPN/KPKNL dengan kewenangan yang dimiliki oleh PUPN dan tidak dimiliki oleh satuan kerja. Kewenangan dimaksud  antara lain: menerbitkan surat paksa, melakukan penyitaan barang jaminan/harga kekayaan lain, melakukan pencegahan bepergian keluar wilayah RI dan paksa badan.

Raden Ahmad Iman Abdurrahman selaku Narasumber kegiatan dari Seksi Piutang Negara KPKNL Jakarta I menjelaskan secara gamblang dan menarik tentang definisi, dasar hukum, serta proses pengelolaan piutang di Kementerian/Lembaga serta Pengurusan Piutang Negara/Daerah oleh PUPN dimulai dari Tahap Proses Penerimaan sampai dengan Penghapusan Piutang Secara Mutlak, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh PUPN dalam Penagihan dan Pengembalian keuangan Negara.

Kegiatan ini  menjadi sarana diskusi bagi para peserta untuk mendapatkan penjelasan dan penyelesaian atas berbagai kendala dalam penyelesaian permasalahan piutang yang dihadapi.

Diharapkan melalui kegiatan sosialisasi ini, seluruh pihak yang terlibat dapat menerapkan tata kelola piutang yang tertib, transparan, dan profesional, sehingga mampu mendukung optimalisasi penerimaan negara/daerah serta memperkuat pengelolaan keuangan publik yang akuntabel dan berkelanjutan.