A.     PENDAHULUAN

Indonesia telah melalui beberapa peristiwa penting dalam dunia ekonomi, yaitu beberapa peristiwa krisis ekonomi dan keuangan. Peristiwa terakhir adalah krisis ekonomi dan keuangan yang terjadi karena COVID 19 sejak tahun 2020. Mungkin dampaknya bagi ekonomi dan kehidupan masyarakat masih dapat dirasakan hingga saat ini. Tercatat, ekonomi nasional pada waktu itu, tepatnya pada tahun 2020, mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2,05% (BPS.2021). Selanjutnya, beberapa tahun kemudian, BPS (2024) melaporkan ekonomi nasional mengalami pemulihan dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,70% pada tahun 2021, sebesar 5,31% pada 2022, dan sebesar 5,05% pada tahun 2023.  Sementara itu, pada tahun berjalan (2024) ekonomi tumbuh 5,03% (c to c) pada triwulan 3 tahun 2024.

Seiring dengan berjalannya waktu dan pengalaman dalam menghadapi krisis yang terjadi, Pemerintah banyak belajar serta menghasilkan strategi-strategi yang efektif dalam mendongkrak dan memulihkan ekonomi nasional. Salah satu strategi yang pernah dan masih berjalan hingga saat ini adalah didirikannya special mission vehicle (SMV), yaitu didirikannya beberapa badan usaha milik negara (BUMN) yang pembinaanya di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Beberapa BUMN tersebut diantaranya adalah PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (PT SMF).

Berangkat pada uraian dalam paragraf di atas, artikel ini bermaksud mengurai secara ringkas latar belakang perlunya pendirian SMV dan peran dari masing-masing SMV tersebut seperti PT SMI dan PT PII. Artikel ini juga bermaksud untuk menambah literasi masyarakat tentang bagaimana strategi kebijakan keuangan publik dibangun, dan sekaligus sebagai ajang diskusi dalam perbaikan dan penyempurnaan strategi.

B.     URGENSI PENDIRIAN SPECIAL MISSION VEHICLE

Pendirian SMV tidak dapat terlepas dari minimal 2 alasan utama. Yang pertama adalah dibutuhkannya pertumbuhan ekonomi yang terus tumbuh untuk penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan lainnya. Alasan kedua adalah dibutuhkannya daya dukung sumber pembiayaan/pendanaan untuk pembangunan infrastruktur di tengah kondisi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam sejarah Indonesia, tercatat beberapa krisis ekonomi dan keuangan telah dialami oleh Indonesia. Pada tahun 1998, BPS (1999) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1998 menurun dari tahun sebelumnya hampir 14%, dengan tingkat inflasi yang mencapai 77,63%, dan jumlah penduduk miskin pada waktu itu diperkirakan mencapai 49,5 juta orang atau 24,2 persen dari total penduduk Indonesia. Perkembangan ekonomi tergambar dalam grafik-1.

Sumber : CNBC Indonesia. 2022.

Grafik-1 : Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja baru, dan seterusnya, ekonomi harus terus tumbuh. Salah satu cara agar ekonomi terus tumbuh adalah meningkatkan investasi. Peran investasi dalam pencapaian ekonomi dapat terlihat dari kontribusi pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) pada produk domestik bruto (PDB). Pada tahun 1998 kontribusi PMTDB terhadap PDB harga konstan sebesar 24,9%, beberapa tahun kemudian mencapai 31,0% di 2010, 32,4% di 2015, 31,9% di 2020, dan 31,3% di 2023 (BPS. 2024). Angka-angka kontribusi ini menunjukan besarnya peran investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, sangatlah rasional bila Pemerintah mendorong investasi untuk mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Investasi tidak sekedar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan dasar atau umum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah mengkombinasikan antara investasi untuk tujuan ekonomi dan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Melalui RPJMN, Pemerintah mentargetkan kebutuhan investasi untuk membangun infrastruktur sebesar Rp4.796,2 triliun selama periode 2015-2019, dan mentargetkan investasi sebesar Rp6.445 triliun untuk periode 2020-2024 (Jusron, 2022).

Tentunya, besarnya target investasi memunculkan pertanyaan tentang bagaimana sumber dana investasi tersebut berasal. Perlu diketahui bahwa sejak tahun 1998, APBN dalam kondisi terbatas, dan terus menerapkan kebijakan fiskal yang ekspansif untuk meraih pertumbuhan ekonomi. Selain itu, rasio utang pemerintah terhadap PDB pada tahun 1998 mencapai angka yang besar yaitu sebesar 57,7%, kemudian terus meningkat menjadi 85,4% di 1999 dan 88,77% di 2000. Beberapa tahun berikutnya rasio tersebut mengalami penurunan, dan baru mencapai di bawah 50% pada tahun 2005 yaitu sebesar 47,3%.

Kebutuhan dana investasi yang besar dan kondisi APBN yang terbatas ini menjadi poin penting yang melatarbelakangi berdirinya SMV. Di samping harus mendorong investasi, Pemerintah dituntut mengelola utang dengan kredibel, akuntabel, dan sesuai prinsip-prinsip tata Kelola yang baik. Termasuk mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada posisi yang ideal. Pemerintah, melalui SMV, diharapkan menciptakan leveraging (daya ungkit) dana investasi atau pembiayaan yang optimal. Oleh karena itu, dari target kebutuhan investasi sebagaimana tersebut di atas, direncanakan akan dipenuhi dari berbagai pihak. Untuk target kebutuhan investasi pendanaan infrastruktur sebesar Rp4.796,2 triliun (2015-2019) direncanakan akan dipenuhi dari APBN/D sebesar 1.978,6 triliun, BUMN/D sebesar Rp1.066,2 triliun, dan Swasta Rp1.751,4 triliun. Sementara itu, target kebutuhan dana sebesar Rp6.445 triliun untuk periode 2020-2024, akan dipenuhi melalui APBN/D sebesar Rp2.385 triliun, BUMN/D sebesar Rp1.353 triliun, dan Swasta Rp2.707 triliun.

C. Peran SMV Dalam Mendorong Investasi

Telah disebutkan di atas, salah satu strategi Pemerintah dalam mendorong investasi, khususnya untuk infrastruktur, adalah mendirikan SMV. Di bawah ini akan diuraikan secara ringkas kemampuan leveraging PT SMI dan PT PII.

PT SMI didirikan pada tahun 2009 dengan maksud sebagai katalis dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur. Makna katalis disini dapat diartikan sebagai alat atau media yang berfungsi mempercepat. Oleh karena itu, PT SMI diharapkan mampu sebagai katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur khususnya dalam penyediaan pendanaan investasi dengan mendorong partisipasi investasi dari investor swasta.

PT SMI dapat bekerjasama secara langsung maupun tidak langsung dengan sektor swasta dalam mendanai pembangunan infrastruktur. Kerjasama secara langsung dapat dilakukan dengan cara mendirikan atau menyetorkan ekuitas (modal saham) dan atau memberikan pinjaman secara bersama-sama pada badan usaha perseroan terbatas (PT) yang nantinya PT tersebut yang akan membangun infrastruktur. Sementara itu, kerjasama tidak langsung dapat dilakukan dengan cara investor swasta memberikan pinjaman dan atau membeli obligasi PT SMI. Selanjutnya dana dari pinjaman dan atau obligasi tersebut digunakan PT SMI untuk mendirikan dan atau memberikan pinjaman kepada PT pemilik proyek infrastruktur.

Pertanyaan bagaimana kemampuan leveraging PT SMI ? Berdasarkana laporan tahunan tahun 2023, PT SMI  (2024) telah mendanai proyek senilai Rp981,3 triliun untuk periode s.d Desember 2023. Dibandingkan dengan nilai modal disetor maka leveraging mencapai 32,2 kali. Hal ini dapat diartikan Rp1 yang ditempatkan pada modal oleh Pemerintah dapat dilipatgandakan pendanaan dari pihak ketiga menjadi sebesar Rp32,2.

Sumber : PT SMI. 2024

Grafik-2 : Perkembangan Nilai Proyek Yang Didanai PT SMI

PT PII didirikan pada tahun 2009. Beberapa bidang usaha utama yang dijalankan oleh PT PII antara lain : 1) memberikan penjaminan Pemerintah (sovereign guarantee) di bidang infrastruktur dan bidang lainnya selain infrastruktur, dan 2) melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi penjaminan Pemerintah dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan proyek yang mendukung perekonomian nasional (PT PII, 2024). Bila bidang usaha PT PII dikaitkan dengan kegiatan investasi yang ditargetkan oleh Pemerintah, maka dapat dikatakan bahwa tugas PT PII adalah mereduksi risiko investasi yang dilakukan oleh investors, khususnya investor swasta. Penurunan risiko investasi sangat penting untuk menstimulus investor swasta agar berani menanamkan dananya pada pembangunan infrastruktur, dengan kata lain meningkatkan kelayakan kredit (creditworthiness) dari proyek infrastruktur.

Peran PT PII sebagai penjamin dalam kegiatan investasi in line dengan risiko yang dihadapi oleh investor ketika berinvestasi di Indonesia. Allianz (2024) melaporkan beberapa kelemahan yang dimiliki oleh Indonesia diantaranya adalah sistem hukum yang lemah, administrasi pajak yang tidak efisien, ekonomi informal yang kuat, ketergantung ekspor pada komoditas, dan kesenjangan infrastruktur yang serius dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Oleh karena, fungsi penjaminan relevan untuk lebih memberikan kepastian dalam berinvestasi di Indonesia.

Selanjutnya, sejak didirikan sampai dengan akhir 2023, PT PII telah melakukan akumulasi penjaminan terhadap proyek dengan nilai Rp497 triliun dengan nilai eksposure penjamian sebesar Rp91 triliun. Bila dibandingkan dengan nilai ekuitas yang mencapai Rp15,96 triliun maka penjaminan yang dilakukan cukup efektif, namun perlu didorong untuk lebih optimal lagi.     

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat terlihat bahwa SMV mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong peningkatan investasi di Indonesia. Kemampuan leveraging perlu didorong terus sehigga tercapai pada posisi ideal atau maksimal. Selain itu, ketidakpastian atau risiko investasi perlu dikelola dengan baik agar pada posisi yang wajar bagi investor ketika berinvestasi di Indonesia.  

Daftar Referensi

Allianz. 2024. Indonesia : Resilient growth amidst improved fundamentals. Diakses 2 Desember 2024. https://www.allianz.com/en/economic_research/country-and-sector-risk/country-risk/indonesia.html.

CNBC Indonesia. 2022. Indonesia Pernah Diterjang Tiga Resesi, Mana yang Terburuk ? Dibaca 2 Desember 2024. https://www.cnbcindonesia.com/market/20221012140255-17-379180/indonesia-pernah-diterjang-tiga-resesi-mana-yang-terburuk

Jusron D. 2022. Global Infrastructure Hub (GIH) dan Penyediaan Infrastruktur. Diakses 1 Desember 2024. https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1160-1476/umum/kajian-opini-publik/global-infrastructure-hub-gih-dan-penyediaan-infrastruktur

PT SMI. 2024. Laporan Tahunan 2023. Diakses 1 Desember 2024. https://www.ptsmi.co.id/annual-reports

PT PII. 2024. Laporan Tahunan 2023. Diakses 1 Desember 2024. https://www.ptpii.co.id/annual-report.

Penulis: Mohamad Nasir

Analis Kebijakan pada Badan Kebijakan Fiskal