Anda dapat mengajukan permintaan informasi publik melalui beberapa saluran berikut:

1. Surat ditujukan kepada PPID dengan alamat: Kanwil DJKN Jawa Barat, GKN Bandung, Jl. Asia Afrika No. 114, Kota Bandung
2. Surat Elektronik yang ditujukan ke: ppid.kanwildjknjabar@kemenkeu.go.id
3. Formulir Permintaan Informasi Publik pada APT Kanwil DJKN Jawa Barat
4. Situs dengan alamat: http://e-ppid.kemenkeu.go.id/
5. Aplikasi PPID Kementerian Keuangan yang dapat diunduh di App store dan Play store

Layanan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tidak dipungut biaya, kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biayanya sesuai dengan peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Untuk biaya penggandaan atau perekaman yang timbul dari Permintaan Informasi Publik ditanggung oleh Pemohon Informasi Publik.

Kebijakan terkait biaya layanan Informasi Publik di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

1.    Jam Layanan Permintaan Informasi Publik: Hari Kerja, Senin s.d. Jumat, Pukul 08.00 WIB s.d. Pukul 15.00 WIB.

2.    Apabila permintaan Informasi Publik disampaikan atau diterima di luar jam layanan tersebut, permintaan akan direspon pada hari kerja berikutnya.

Masyarakat dapat melaporkan pengaduan terkait layanan dan/atau dugaan pelanggaran disiplin atau kode etik pegawai DJKN dengan cara: 

1.   Datang langsung di Area Pelayanan Terpadu Bersama (APTB) Kanwil DJKN Jawa Barat, GKN Bandung, Jl. Asia Afrika No. 114, Kota Bandung

2.   Telepon: (022) 4213616

3.   Whatsapp Pengaduan: 0899-1147-700

4.   Email Pengaduan: ki.kanwildjkn8@kemenkeu.go.id

5.   SP4N Lapor (https://www.lapor.go.id)

6.   Wise Kementerian Keuangan (https://www.wise.kemenkeu.go.id)

 

 

Dalam Hal Pengaduan diajukan secara lisan:

1.   Pelapor datang menghadap sendiri ke APTB Kanwil DJKN Jawa Barat dengan menunjukkan identitas diri.

2.  Petugas pengaduan memasukkan laporan pengaduan ke dalam aplikasi wise@kemenkeu.go.id dan akan memberikan feedback kepada Pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan pengaduan.

 

 

Dalam Hal Pengaduan diajukan secara tertulis, memuat:

1.   Identitas Pelapor.

2. Identitas Terlapor jelas perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara.

3.  Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat, dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor.

4.  Petugas Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis kedalam aplikasi wise.kemenkeu.go.id dengan melampirkan dokumen pengaduan. Dokumen asli pengaduan diarsipkan pada Kanwil DJKN Jawa Barat dan dapat dikirim ke Unit Kepatuhan Internal DJKN bila diperlukan.

 

 

Dalam Hal Pengaduan diajukan secara elektronik, memuat:

1.   Identitas Pelapor.

2.   Identitas Terlapor jelas.

3.   Dugaan perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara.

4.  Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat, dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor.

5.   Meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi pengaduan logis dan memadai. pengaduan dapat ditindaklanjuti.

 

 

Unit Penanganan Pengaduan:

Pengaduan dari masyarakat akan akan ditanggapi oleh Tim Pengaduan Kanwil DJKN Jawa Barat.

 

Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Kompensasi Bagi Pengguna Layanan Area Pelayanan Terpadu Bersama (APTB) DJKN Bandung

 

Apabila pelayanan tidak sesuai standar:

1.   Petugas kurang ramah

2.   Kekeliruan SOP

3.   NIHIL Pelayanan saat jam pelayanan

 

Anda berhak mendapatkan:

1.   Permohonan Maaf Secara Tertulis

  (Mohon Maaf dan Berjanji Untuk Tidak Terulang Lagi)

2.   Prioritas Pelayanan

      (Pengguna Layanan Berhak Untuk Menerima Pelayanan Prioritas Yang Akan Datang)