Bandung, 23 September 2026 – Kementerian Keuangan Regional Jawa Barat menyelenggarakan Konferensi Pers Kinerja APBN Regional Jawa Barat sampai dengan 31 Agustus 2026 di Museum Perbendaharaan, Jalan Diponegoro No. 59, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (23/9). Kegiatan tersebut dihadiri oleh para wartawan sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan penyampaian informasi mengenai perkembangan perekonomian serta pelaksanaan APBN di wilayah Jawa Barat.

Konferensi pers dipimpin oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Barat, Finari Manan. Turut hadir sebagai narasumber Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat, Fahma Sari Fatma; Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, Budi Setiabudi; Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I yang diwakili oleh Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Mamik Eko Soessanto; serta Perwakilan Balai Diklat Keuangan (BDK) Cimahi.

Dalam paparannya, Kementerian Keuangan Regional Jawa Barat menyampaikan perkembangan kondisi perekonomian regional sekaligus kinerja APBN sampai dengan 31 Agustus 2026. Secara regional, perekonomian Jawa Barat pada Triwulan II 2026 tumbuh sebesar 5,73 persen secara year-on-year (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen. Sementara itu, secara kumulatif Januari hingga Agustus 2026, neraca perdagangan Jawa Barat tercatat mengalami surplus sebesar USD16,63 miliar.

REALISASI PENDAPATAN NEGARA REGIONAL JAWA BARAT

Dari sisi fiskal, sampai dengan 31 Agustus 2026, pendapatan negara di Jawa Barat terealisasi sebesar Rp95,12 triliun atau 50,46 persen dari target APBN, tumbuh 5,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp77,88 triliun atau 69,00 persen dari pagu, dengan surplus APBN regional sebesar Rp17,25 triliun.

Dari sisi penerimaan perpajakan, penerimaan pajak neto hingga Agustus 2026 tercatat sebesar Rp70,57 triliun, dengan pertumbuhan 7,62 persen. Penerimaan tersebut berasal dari Kanwil DJP Jawa Barat I sebesar Rp20,90 triliun, Kanwil DJP Jawa Barat II sebesar Rp29,79 triliun, dan Kanwil DJP Jawa Barat III sebesar Rp19,88 triliun.

Sementara itu, penerimaan Bea dan Cukai Jawa Barat sampai dengan 31 Agustus 2026 mencapai Rp19,4 triliun atau 62,77 persen dari target APBN. Realisasi tersebut tercatat terkontraksi 1,36 persen secara yoy, antara lain dipengaruhi oleh penurunan penerimaan Bea Masuk dan Cukai Hasil Tembakau.

Pada sektor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang, Kanwil DJKN Jawa Barat mencatat realisasi PNBP Kekayaan Negara dan Lelang sebesar Rp377,48 miliar sampai dengan Agustus 2026, atau 130,58 persen dari target tahunan sebesar Rp289,07 miliar. Capaian tersebut terdiri atas PNBP BMN sebesar Rp292,97 miliar atau 159,89 persen dari target, PNBP Piutang Negara sebesar Rp237,25 juta atau 109,99 persen, serta PNBP Lelang sebesar Rp84,28 miliar atau 79,79 persen dari target. PNBP Lelang juga tumbuh 21,77 persen dibandingkan realisasi Agustus 2025.

APBN DUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan berbagai program prioritas pemerintah yang mendapat dukungan APBN di Jawa Barat. Di antaranya program Makan Bergizi Gratis yang hingga periode pelaporan memiliki 6.794 SPPG dengan 14,68 juta penerima manfaat, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan realisasi Rp4,11 triliun untuk 32.649 unit, serta program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah mencakup 5.957 desa/kelurahan dengan perkembangan pemetaan lahan sebesar 59,09 persen.

Dukungan APBN juga terlihat pada program ketahanan pangan dan energi, pendidikan, perlindungan sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Realisasi bantuan sosial di Jawa Barat tercatat sebesar Rp8,21 triliun dengan 12,86 juta penerima, sedangkan penyaluran KUR sampai dengan 31 Agustus 2026 mencapai Rp26,55 triliun kepada 409.952 debitur. Untuk pembiayaan Ultra Mikro (UMi), realisasinya mencapai Rp1,55 triliun kepada 267.965 debitur.

Melalui konferensi pers ini, Kementerian Keuangan Regional Jawa Barat menyampaikan perkembangan pengelolaan APBN secara komprehensif kepada masyarakat melalui media massa. Sinergi antara unit-unit vertikal Kementerian Keuangan di Jawa Barat menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung aktivitas perekonomian di Jawa Barat.

(Tim Humas Kanwil DJKN Jabar)