Bekasi, 22 September 2026 – Pekan Lelang Kemenkeu Satu Wilayah Jawa Barat Tahun 2026 resmi dimulai melalui kegiatan Kick Off Lelang Serentak Sitaan Pajak yang dilaksanakan di Aula KPP Madya Bekasi, Selasa (22/9). Kegiatan ini menjadi pembuka rangkaian Pekan Lelang Kemenkeu Satu Jawa Barat yang berlangsung pada 22–25 September 2026.

Kegiatan tersebut merupakan wujud sinergi Kementerian Keuangan di wilayah Jawa Barat dalam mendukung penegakan hukum di bidang penagihan pajak sekaligus optimalisasi aset negara. Lelang yang dilaksanakan meliputi lelang eksekusi pajak dan lelang noneksekusi BMN dalam rangka penghapusan, dengan total 123 aset bernilai limit Rp24,7 miliar. Aset tersebut berasal dari 22 sitaan pajak dan 23 tegahan Bea dan Cukai, dengan total tunggakan mencapai Rp307,4 miliar dari 70 Wajib Pajak.

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II, Hestu Yoga Saksama, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Pekan Lelang Kemenkeu Satu Jawa Barat merupakan wujud nyata kolaborasi antarunit di lingkungan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan agenda sekaligus memberikan kontribusi terbaik bagi Kementerian Keuangan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat, Dudung Rudi Hendratna, menekankan bahwa keberhasilan kegiatan tidak semata-mata diukur dari capaian lelang maupun penerimaan yang dihasilkan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk terus mengampanyekan lelang kepada masyarakat sekaligus menunjukkan komitmen Kementerian Keuangan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurutnya, lelang tidak hanya berkaitan dengan penerimaan negara, tetapi juga dapat menjadi salah satu indikator optimalnya proses bisnis di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya dalam rangkaian proses penerimaan pajak, penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai, serta optimalisasi pengelolaan BMN.

Pesan tersebut sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang disampaikan melalui Direktur Lelang. Dalam sambutannya, disampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran DJP dan DJKN Jawa Barat atas sinergi dan kolaborasi yang terbangun dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam konteks penegakan hukum, lelang eksekusi pajak memiliki peran penting sebagai bagian dari proses pemulihan hak negara. Pada titik tersebut, dua fungsi yang berbeda dalam Kementerian Keuangan bertemu dalam tujuan yang sama, yaitu menjaga hak negara sekaligus memberikan pelayanan publik yang profesional dan akuntabel.

Konferensi Pers: Memperkuat Pemahaman Publik tentang Lelang

Sebagai bagian dari rangkaian Kick Off, kegiatan dilanjutkan dengan Konferensi Pers Lelang Serentak 2026. Sesi ini menjadi ruang untuk menyampaikan kepada publik mengenai pelaksanaan lelang serentak, latar belakang kegiatan, serta peran lelang dalam mendukung penegakan hukum dan optimalisasi hak negara.

Konferensi pers juga menjadi momentum untuk memperkenalkan lelang tidak hanya sebagai tahapan dalam proses penegakan hukum terhadap tunggakan pajak maupun pengelolaan aset negara, tetapi juga sebagai bagian dari aktivitas ekonomi yang dapat melibatkan masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, Kemenkeu Satu Jawa Barat menunjukkan bahwa kolaborasi antarsatuan kerja tidak berhenti pada pelaksanaan proses bisnis internal, tetapi juga diarahkan untuk menghadirkan layanan publik yang transparan, profesional, dan akuntabel serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme lelang.

(Tim Humas Kanwil DJKN Jabar)