Bandung, 20 Agustus 2026 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Jawa Barat menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 dengan tema “Kanwil DJKN Jawa Barat Melayani Lebih Baik”, Kamis (20/8), bertempat di Auditorium Gedung Keuangan Negara (GKN) Bandung.

Kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Kanwil DJKN Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan. Pelaksanaan FKP merupakan bagian dari amanat penyelenggaraan pelayanan publik serta penerapan standar pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan dan DJKN.

Forum dihadiri oleh berbagai unsur yang memiliki keterkaitan dengan layanan DJKN, antara lain pengguna layanan, stakeholder pelayanan publik, akademisi/ahli/praktisi, organisasi profesi dan masyarakat, media massa, serta jajaran Kemenkeu Satu Jawa Barat. Hadir pula perwakilan Ombudsman Jawa Barat dan akademisi dari Universitas Padjadjaran sebagai bagian dari unsur ahli/pakar/praktisi.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat Dudung Rudi Hendratna menyampaikan bahwa FKP menjadi sarana bagi Kanwil DJKN Jawa Barat untuk mendengarkan masukan, pendapat, dan aspirasi dari para pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Tujuan dari forum ini adalah untuk menjembatani pemahaman antara pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya. Melalui diskusi yang terbuka dan konstruktif, kami ingin mencapai kesepahaman bersama tentang langkah-langkah yang harus kami lakukan untuk meningkatkan kualitas layanan,” ujar Dudung.

Dalam FKP tersebut, Kanwil DJKN Jawa Barat membahas empat layanan utama sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 60/KN/2023, yaitu layanan Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang. Masing-masing layanan dipaparkan oleh kepala bidang teknis terkait untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada para peserta.

Selain pemaparan layanan, kegiatan dilanjutkan dengan review dari Ombudsman Jawa Barat dan akademisi, serta sesi diskusi dan tanya jawab. Forum tersebut menjadi ruang dialog bagi Kanwil DJKN Jawa Barat dengan para pengguna layanan dan stakeholder untuk menyampaikan pengalaman, masukan, serta gagasan terkait penyelenggaraan layanan publik.

Perkuat Budaya Integritas

Tidak hanya membahas kualitas layanan, FKP juga menjadi momentum bagi Kanwil DJKN Jawa Barat untuk memperkuat komitmen terhadap integritas. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat menyampaikan pesan mengenai peran masyarakat dalam peningkatan budaya integritas, khususnya dalam mencegah praktik gratifikasi.

Dudung menegaskan bahwa pegawai Kementerian Keuangan wajib menjaga integritas dan menolak segala bentuk gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan pelayanan. Ia juga mengajak para pengguna layanan untuk turut berperan dengan tidak memberikan gratifikasi atas layanan yang telah diberikan oleh pegawai.

ebagai bagian dari penguatan pengawasan dan perlindungan pelapor, Kanwil DJKN Jawa Barat juga menyampaikan kepada peserta mengenai saluran pelaporan dugaan pelanggaran melalui WISE Kemenkeu. Masyarakat diharapkan tidak ragu untuk menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan penerimaan atau permintaan pemberian terkait layanan maupun pelanggaran lainnya.

Kanwil DJKN Jawa Barat memastikan bahwa laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaannya, termasuk perlindungan terhadap identitas pelapor. Penyampaian laporan juga diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya perbaikan layanan secara berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan FKP Tahun 2026, Kanwil DJKN Jawa Barat berkomitmen untuk terus membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Berbagai masukan yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus penguatan dalam penyelenggaraan layanan yang semakin ramah, efisien, efektif, akuntabel, dan berintegritas.

Forum ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik oleh Kanwil DJKN Jawa Barat bersama perwakilan peserta sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

(Tim Humas Kanwil DJKN Jawa Barat)