PENILAIAN NILAI EKONOMI SUMBER DAYA ALAM HAYATI

TAMAN PESISIR PENYU PANGUMBAHAN
Pendekatan Total Economic Value untuk Kebijakan Fiskal Berkelanjutan

dan Pengelolaan Kekayaan Negara Hayati

Oleh Paulus Agung Cahya Wahyudi

PFPP Ahli Madya Kanwil DJKN Jawa Barat

Catatan : dokumen ini merupakan technical report publik berbasis kajian penilaian ekonomi untuk kepentingan rujukan kebijakan dan publikasi institusional; bukan laporan penilaian untuk transaksi, pengadaan, litigasi, atau tujuan komersial.

Ringkasan Eksekutif

Technical report ini menyajikan valuasi ekonomi Taman Pesisir Penyu Pangumbahan sebagai studi kasus yang siap dirujuk untuk kepentingan kebijakan, pembiayaan konservasi, dan pengelolaan kekayaan negara hayati. Pangumbahan diposisikan sebagai contoh empiris tentang bagaimana jasa ekosistem kawasan konservasi dapat diterjemahkan secara lebih tertib ke dalam bahasa keputusan publik tanpa keluar dari koridor perlindungan ekologis.

Empat pendekatan digunakan secara saling melengkapi, yaitu pendekatan harga pasar untuk stok karbon, Replacement Cost Method untuk perlindungan pantai, Travel Cost Method untuk manfaat pariwisata, dan Contingent Valuation Method untuk keanekaragaman hayati. Tiga komponen inti tahunan—perlindungan pantai, manfaat pariwisata, dan keanekaragaman hayati—membentuk total nilai ekonomi sebesar Rp4.838.265.118 per tahun. Stok karbon diposisikan sebagai komponen prospektif tambahan dan karena itu tidak dijumlahkan ke dalam total inti tahunan.

Temuan kajian menunjukkan bahwa Pangumbahan tidak hanya penting sebagai habitat konservasi, tetapi juga sebagai penyedia manfaat publik majemuk yang relevan bagi argumentasi fiskal, penandaan anggaran biodiversitas, user fee konservasi, trust fund, pembiayaan adaptasi berbasis ekosistem, dan kesiapan pembiayaan iklim. Namun, tidak semua komponen nilai dapat atau harus diterjemahkan menjadi penerimaan fiskal langsung. Dalam dokumen ini, conservation-first valuation ditegaskan sebagai pagar normatif agar hasil penilaian tidak dibaca sebagai legitimasi komersialisasi kawasan, melainkan sebagai dasar untuk memperkuat perlindungan, pembiayaan, dan tata kelola konservasi secara bertahap dan realistis.

Catatan Recoverability dan Provenance

Catatan recoverability: dokumen ini merupakan technical report publik yang menata ulang laporan penilaian ekonomi Taman Pesisir Penyu Pangumbahan untuk kebutuhan rujukan institusional dan publikasi portal. Basis chain-of-custody internal mengacu pada Nota Dinas Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat nomor ND-350/WKN.08/2026 tanggal 17 Maret 2026. Basis kajian mempertahankan struktur metode, angka inti, dan argumen kebijakan utama, dengan penguatan pada identitas dokumen, jalur sitasi, dan keterlacakan anchor case.

Abstrak

Kawasan konservasi pesisir menyediakan jasa ekosistem yang bernilai ekologis, sosial, dan ekonomi, tetapi manfaat tersebut sering belum diterjemahkan secara memadai ke dalam instrumen fiskal dan pembiayaan konservasi. Artikel ini menata ulang kajian penilaian ekonomi Taman Pesisir Penyu Pangumbahan, Kabupaten Sukabumi, untuk menilai nilai ekonomi sumber daya alam hayati, menelaah potensi translasi komponennya ke instrumen fiskal, serta mengkaji implikasinya bagi conservation-first valuation, IBSAP 2025–2045, dan pengelolaan kekayaan negara hayati.

Penelitian menggunakan kerangka Total Economic Value (TEV) dengan empat komponen utama, yaitu stok karbon, perlindungan pantai, manfaat pariwisata, dan keanekaragaman hayati. Data diperoleh melalui survei lapangan, inventarisasi vegetasi, kuesioner pengunjung dan rumah tangga, wawancara terstruktur, serta telaah dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga komponen inti tahunan, yaitu perlindungan pantai, manfaat pariwisata, dan keanekaragaman hayati, membentuk total nilai ekonomi sebesar Rp4.838.265.118 per tahun. Stok karbon diestimasi sebesar 1.953,31 ton C atau 7.162,15 ton CO₂e dengan tiga skenario nilai ekonomi, tetapi diposisikan sebagai komponen prospektif tambahan sehingga tidak dimasukkan ke dalam total inti tahunan. Pada komponen wisata, biaya perjalanan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap frekuensi kunjungan, sedangkan usia berpengaruh positif dan signifikan.

Artikel ini menunjukkan bahwa kawasan konservasi pesisir dapat dipahami sebagai kekayaan negara hayati yang menghasilkan manfaat publik majemuk. Secara konseptual, artikel ini menawarkan conservation-first valuation sebagai formulasi operasional yang menempatkan integritas ekologis sebagai batas normatif penggunaan hasil penilaian. Secara kebijakan, hasil penilaian diterjemahkan ke dalam portofolio instrumen fiskal dan tahapan implementasi konservasi yang lebih realistis.

Kata kunci: IBSAP; konservasi penyu; manfaat pariwisata; natural capital; nilai ekonomi Pangumbahan; perlindungan pantai; total economic value; fiskal hijau.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekosistem pesisir memiliki peran strategis karena secara simultan menyediakan fungsi proteksi, regulasi, produksi, dan budaya. Namun, banyak manfaat tersebut belum tercermin secara memadai dalam keputusan fiskal dan penganggaran karena sebagian besar tidak memiliki harga pasar yang langsung teramati. Akibatnya, konservasi kerap dipandang sebagai beban biaya, padahal keberadaannya justru dapat mencegah kerugian publik yang lebih besar di masa depan.

Persoalan ini menjadi semakin penting ketika kawasan pesisir menghadapi tekanan perubahan iklim, degradasi habitat, dan kompetisi pemanfaatan ruang. Di sisi lain, banyak kajian penilaian ekonomi masih berhenti pada estimasi nilai total tanpa menerjemahkannya ke dalam desain kebijakan, prioritas pembiayaan, atau tata kelola instrumen fiskal. Karena itu, hasil penilaian belum selalu berfungsi sebagai dasar keputusan yang operasional.

Taman Pesisir Penyu Pangumbahan di Kabupaten Sukabumi merupakan kasus yang relevan untuk menjembatani persoalan tersebut. Kawasan ini berfungsi sebagai habitat peneluran penyu hijau sekaligus menghasilkan manfaat sosial-ekonomi melalui wisata berbasis konservasi, edukasi, perlindungan pantai, dan stok karbon pada vegetasi darat. Dalam konteks ini, manfaat perlindungan pantai menunjukkan bahwa kawasan konservasi juga berperan sebagai infrastruktur ekologis, sedangkan komponen karbon membuka peluang pembiayaan iklim yang tetap harus dibaca secara hati-hati karena tidak serta-merta merepresentasikan manfaat tahunan yang siap dimonetisasi.

Dalam konteks nasional, isu ini berkaitan dengan kebutuhan untuk menempatkan keanekaragaman hayati lebih dekat ke pusat perencanaan pembangunan, penganggaran, dan pengelolaan kekayaan negara. Oleh karena itu, penilaian ekonomi kawasan konservasi tidak cukup dipahami sebagai latihan akademik, tetapi juga perlu diarahkan sebagai dasar pembentukan instrumen fiskal yang tetap sejalan dengan tujuan konservasi.

Dalam versi technical report publik ini, Pangumbahan diposisikan pula sebagai anchor case yang dapat ditelusuri dan diperiksa basis argumen, metode, dan angka intinya oleh pembaca luar melalui kanal Kanwil DJKN Jawa Barat.

Meskipun studi penilaian kawasan konservasi pesisir telah berkembang, masih terdapat tiga kekosongan utama. Pertama, studi kasus Indonesia yang menggabungkan perlindungan pantai, manfaat pariwisata, keanekaragaman hayati, dan stok karbon dalam satu kerangka Total Economic Value (TEV) masih terbatas. Kedua, keterkaitan antara hasil penilaian dan desain instrumen fiskal belum banyak dibahas secara sistematis. Ketiga, masih sedikit studi yang secara eksplisit menempatkan prinsip normatif agar hasil penilaian tetap tunduk pada tujuan konservasi. Atas dasar itu, artikel ini menggunakan Pangumbahan sebagai studi kasus untuk menunjukkan bagaimana penilaian ekonomi dapat dibaca sebagai bukti manfaat publik, dasar pembiayaan konservasi, dan pijakan bagi pendekatan natural capital yang lebih berhati-hati.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini diarahkan untuk menjawab empat pertanyaan penelitian.

Pertama, bagaimana metode harga pasar, Replacement Cost Method, Travel Cost Method, dan Contingent Valuation Method menghasilkan nilai ekonomi sumber daya alam hayati di Taman Pesisir Penyu Pangumbahan, khususnya pada komponen stok karbon, perlindungan pantai, manfaat pariwisata, dan keanekaragaman hayati.

Kedua, sejauh mana komponen nilai tersebut dapat menjadi dasar bagi instrumen fiskal dan pembiayaan konservasi, seperti penerimaan berbasis pengguna, payment for ecosystem services (PES), dana lingkungan, penandaan anggaran keanekaragaman hayati, transfer fiskal berbasis ekologi, dan instrumen pembiayaan iklim.

Ketiga, apa implikasi penerapan prinsip conservation-first valuation bagi kebijakan fiskal berkelanjutan pada kawasan konservasi sebagai kekayaan negara hayati.

Keempat, bagaimana model penilaian ini dapat direplikasi untuk mendukung IBSAP 2025–2045 dan pengelolaan kekayaan negara berbasis natural capital.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1.      menjelaskan bagaimana metode harga pasar, Replacement Cost Method, Travel Cost Method, dan Contingent Valuation Method digunakan untuk menghasilkan nilai ekonomi sumber daya alam hayati di Taman Pesisir Penyu Pangumbahan;

2.      menilai relevansi nilai stok karbon, perlindungan pantai, manfaat pariwisata, dan keanekaragaman hayati sebagai dasar instrumen fiskal dan pembiayaan konservasi berkelanjutan;

3.      merumuskan implikasi kebijakan dari prinsip conservation-first valuation bagi kawasan konservasi sebagai kekayaan negara hayati; dan

4.      mengembangkan model replikasi penilaian yang dapat mendukung IBSAP 2025–2045 dan pengelolaan kekayaan negara berbasis natural capital.

1.4 Kontribusi Artikel

Artikel ini merupakan studi kasus empiris dengan tiga kontribusi utama.

Pertama, secara empiris, artikel ini menata ulang hasil penilaian ekonomi Pangumbahan melalui pemilihan komponen nilai yang terukur, penjelasan metodologi yang lebih tegas, dan pelaporan hasil kuantitatif yang lebih terstruktur.

Kedua, secara konseptual, artikel ini menawarkan conservation-first valuation sebagai formulasi operasional dan lensa normatif-analitis untuk menempatkan penilaian ekonomi dalam batas konservasi, sehingga hasil penilaian tidak dibaca sebagai pembenaran bagi pemanfaatan yang melampaui tujuan perlindungan kawasan.

Ketiga, secara kebijakan, artikel ini menerjemahkan hasil penilaian ke dalam portofolio instrumen fiskal, urutan implementasi bertahap, dan model replikasi yang dapat dihubungkan dengan agenda IBSAP 2025–2045, penandaan anggaran keanekaragaman hayati, dan pengelolaan kekayaan negara hayati.

Dengan demikian, Pangumbahan diposisikan bukan hanya sebagai kasus penilaian sumber daya alam hayati, tetapi sebagai studi tentang bagaimana konservasi, fiskal, dan natural capital dapat dipertemukan secara lebih operasional.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

2.1 Penilaian Ekonomi SDA Hayati dan Relevansinya bagi Kebijakan

Penilaian ekonomi sumber daya alam hayati berkembang dari kebutuhan untuk menangkap manfaat lingkungan yang tidak direpresentasikan oleh harga pasar. Freeman et al. (2014) menjelaskan bahwa nilai sumber daya lingkungan pada dasarnya berkaitan dengan perubahan kesejahteraan akibat perubahan kondisi ekosistem, akses, atau kualitas lingkungan. Dalam kawasan konservasi, manfaat yang dominan sering berbentuk barang publik dan eksternalitas positif, sehingga tidak muncul sebagai arus kas komersial yang mudah diamati. Karena itu, penilaian ekonomi penting bukan karena seluruh manfaat lingkungan harus diuangkan, melainkan karena tanpa ukuran yang dapat dibandingkan, manfaat konservasi mudah tersisih oleh proyek yang menawarkan pengembalian finansial langsung.

Bagi negara berkembang, fungsi ini menjadi semakin penting karena banyak kawasan konservasi juga diposisikan sebagai ruang potensial bagi pariwisata, pembangunan infrastruktur, atau pemanfaatan ekonomi lainnya. Dalam situasi seperti ini, argumen konservasi yang hanya bertumpu pada pertimbangan moral atau ekologis sering tidak cukup kuat di arena kebijakan fiskal dan perencanaan pembangunan. Penilaian ekonomi menyediakan bahasa tambahan yang dapat dipahami oleh perencana, aktor fiskal, dan pengelola aset publik. Namun demikian, sebagaimana diingatkan Freeman et al. (2014) serta Hanley dan Barbier (2009), penilaian ekonomi lingkungan harus tetap dipahami sebagai alat bantu pengambilan keputusan, bukan sebagai harga yang meniadakan pertimbangan etik, ekologis, dan sosial.

2.2 Kerangka Total Economic Value

Kerangka Total Economic Value (TEV) merupakan pendekatan yang paling luas digunakan untuk mengorganisasi beragam manfaat sumber daya alam ke dalam satu struktur konseptual. Nilai penggunaan langsung mencakup manfaat yang diperoleh melalui pemanfaatan aktual, seperti rekreasi atau pariwisata. Nilai penggunaan tidak langsung mencakup jasa regulasi, seperti perlindungan pantai dan fungsi iklim. Nilai pilihan merujuk pada manfaat potensial di masa depan, sedangkan nilai non-penggunaan meliputi nilai keberadaan, nilai warisan, dan nilai altruistik terhadap kelestarian spesies atau ekosistem (Freeman et al., 2014; Hanley & Barbier, 2009).

Bagi Pangumbahan, kerangka TEV relevan karena kawasan ini menghasilkan manfaat yang majemuk, yaitu pengalaman wisata berbasis konservasi, habitat penyu, jasa perlindungan pantai, fungsi karbon, dan nilai keberadaan keanekaragaman hayati. Meskipun demikian, artikel ini tidak berupaya menghitung seluruh komponen TEV secara menyeluruh. Estimasi dibatasi pada komponen yang dapat diidentifikasi, diukur, dan dinilai secara kuantitatif secara memadai, yaitu stok karbon, perlindungan pantai, manfaat pariwisata, dan keanekaragaman hayati. Pembatasan ini penting untuk menjaga disiplin metodologis dan menghindari klaim nilai total yang terlalu spekulatif.

2.3 Travel Cost Method dalam Penilaian Rekreasi Alam

Travel Cost Method (TCM) merupakan metode revealed preference yang menilai manfaat rekreasi berdasarkan biaya aktual yang dikeluarkan pengunjung untuk mengakses suatu lokasi. Biaya perjalanan, konsumsi, akomodasi, dan waktu diperlakukan sebagai harga implisit yang dibayar untuk memperoleh pengalaman rekreasi. Hanley dan Barbier (2009) menempatkan TCM sebagai salah satu instrumen utama ekonomi lingkungan ketika pasar untuk pengalaman rekreasi tidak tersedia atau tidak mencerminkan manfaat secara utuh.

Literatur internasional menunjukkan bahwa TCM sangat relevan untuk kawasan alam dan kawasan lindung. Nilai rekreasi cenderung lebih tinggi pada lokasi dengan kualitas ekologi yang baik, pengalaman yang khas, dan substitusi yang terbatas (Ghermandi et al., 2010). Pada kawasan pesisir dan kawasan lindung laut, pengalaman pengunjung juga sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan dan efektivitas pengelolaan konservasi (Togridou et al., 2006; Voke et al., 2013). Temuan ini relevan untuk Pangumbahan, karena daya tarik utamanya bukan wisata pantai massal, melainkan pengalaman konservasi, edukasi, dan pengamatan satwa yang sangat bergantung pada kualitas habitat.

2.4 Contingent Valuation Method dan Nilai Keanekaragaman Hayati

Contingent Valuation Method (CVM) merupakan metode stated preference yang meminta responden menyatakan kesediaan membayar terhadap skenario hipotetik perlindungan lingkungan atau penyediaan jasa publik. Carson (2012) menegaskan bahwa CVM tetap merupakan alternatif praktis yang kuat ketika harga pasar tidak tersedia. Johnston et al. (2017) kemudian memperkuatnya melalui panduan kontemporer bagi studi stated preference, termasuk perlunya skenario yang jelas, instrumen yang konsisten, dan pengendalian terhadap hypothetical bias.

Dalam konteks keanekaragaman hayati, CVM relevan untuk menangkap nilai non-penggunaan. Martín-López et al. (2008) menegaskan bahwa angka penilaian keanekaragaman hayati tidak semestinya dipahami sebagai harga literal atas alam, melainkan sebagai ekspresi preferensi sosial terhadap pelestarian. Hal ini terutama berlaku pada spesies karismatik seperti penyu. Masyarakat sering menilai perlindungan penyu bukan hanya karena manfaat langsung, tetapi juga karena alasan moral, identitas ekologis, warisan antargenerasi, dan keinginan untuk menjaga keberlangsungan spesies. Dengan demikian, CVM berfungsi sebagai jembatan antara dukungan sosial terhadap konservasi dan bahasa kebijakan yang lebih kuantitatif.

2.5 Replacement Cost Method dan Jasa Regulasi Perlindungan Pantai

Replacement Cost Method (RCM) menilai jasa lingkungan melalui biaya yang diperlukan untuk menggantikan fungsi alami ekosistem dengan infrastruktur buatan. Dalam ekosistem pesisir, metode ini sering digunakan untuk menilai fungsi proteksi pantai, pengendalian abrasi, atau peredaman energi gelombang. Barbier (2013) menegaskan bahwa perlindungan pantai merupakan salah satu jasa ekosistem pesisir yang paling penting, namun sering kurang tercermin dalam kebijakan publik. Spalding et al. (2014) juga menunjukkan bahwa ekosistem pesisir berperan besar dalam melindungi wilayah pesisir dan memperkuat adaptasi terhadap risiko iklim.

Bagi Pangumbahan, masuknya komponen perlindungan pantai sangat penting karena memperluas argumen konservasi dari sekadar nilai ekologis dan wisata menuju relevansi fiskal yang lebih langsung. Dibandingkan manfaat lainnya, jasa proteksi pantai memiliki kedekatan yang kuat dengan kebutuhan negara untuk membiayai pengurangan risiko bencana, perlindungan infrastruktur, dan adaptasi iklim. Oleh karena itu, komponen ini menjadi jembatan penting antara penilaian ekologi dan logika penganggaran publik.

2.6 Nilai Karbon, Blue Carbon, dan Fiskal Iklim

Literatur blue carbon menunjukkan bahwa ekosistem pesisir bervegetasi menyimpan karbon dalam jumlah besar dan bahwa degradasinya dapat menghasilkan emisi yang signifikan secara global (Pendleton et al., 2012). Perkembangan literatur ini memperluas cara pandang terhadap kawasan pesisir, yaitu bukan hanya sebagai ruang ekologis lokal, tetapi juga sebagai aset yang relevan bagi mitigasi perubahan iklim dan pembiayaan hijau. Dalam konteks penilaian stok karbon vegetasi darat, persamaan alometrik tropis Chave et al. (2005) menjadi rujukan penting untuk menjaga konsistensi estimasi biomassa dan karbon.

Meski demikian, literatur juga menegaskan bahwa nilai karbon yang kredibel menuntut prasyarat yang ketat, termasuk data stok dan perubahan cadangan, metode pengukuran yang tepat, baseline yang jelas, dan sistem measurement, reporting, and verification (MRV) yang dapat dipertanggungjawabkan (Pendleton et al., 2012). Karena itu, dalam artikel ini stok karbon Pangumbahan lebih tepat diposisikan sebagai komponen prospektif yang memperluas basis argumen fiskal hijau, bukan sebagai instrumen pasar karbon yang siap dioperasionalkan secara langsung.

2.7 Penilaian, Instrumen Fiskal, dan Natural Capital

Perkembangan literatur internasional menunjukkan pergeseran dari sekadar menghitung nilai menuju bagaimana nilai tersebut digunakan dalam keputusan publik. Pascual et al. (2017), melalui kerangka IPBES, menegaskan bahwa penilaian SDA harus dirancang agar relevan bagi pengambilan keputusan. Sejumlah studi juga menunjukkan bahwa hasil penilaian dapat diterjemahkan ke dalam desain instrumen kebijakan, termasuk skema pembayaran jasa lingkungan, pengelolaan alternatif kawasan lindung, dan evaluasi perluasan kawasan lindung laut (Castaño-Isaza et al., 2015; Brouwer et al., 2016; Brander et al., 2020).

Perkembangan ini berkaitan erat dengan konsep natural capital, yaitu pandangan bahwa ekosistem merupakan stok modal yang menghasilkan aliran manfaat bagi masyarakat. Namun, penggunaan konsep ini perlu disertai kehati-hatian normatif. Mengakui alam sebagai modal tidak berarti seluruh nilai lingkungan harus diprivatisasi atau diperjualbelikan. Sebaliknya, pengakuan tersebut menunjukkan bahwa negara perlu mengidentifikasi, menjaga, dan membiayai aset ekologis sebagaimana aset publik lainnya. Dalam konteks Indonesia, implikasi kebijakan dari penilaian tidak berhenti pada penerimaan berbasis pengguna, tetapi juga meluas ke dana lingkungan, pembiayaan campuran, penandaan anggaran keanekaragaman hayati, dan kemungkinan transfer fiskal berbasis ekologi.

2.8 Conservation-First Valuation: Posisi Konseptual dan Prinsip Operasional

Artikel ini menggunakan istilah conservation-first valuation sebagai formulasi operasional untuk penilaian ekonomi pada kawasan konservasi. Pendekatan ini menempatkan integritas ekologis sebagai syarat awal pembentukan nilai sekaligus sebagai batas normatif penggunaan hasil penilaian. Dalam kerangka ini, penilaian ekonomi tidak diarahkan untuk memperluas ruang komersialisasi kawasan, melainkan untuk menunjukkan bahwa fungsi konservasi menghasilkan manfaat publik yang layak dikenali, dipertahankan, dan dibiayai. Dengan demikian, nilai ekonomi dipahami sebagai konsekuensi dari terjaganya fungsi ekologis, bukan sebagai dasar untuk membenarkan pemanfaatan yang melampaui tujuan konservasi.

Sepanjang telaah pustaka yang digunakan dalam artikel ini, istilah conservation-first valuation belum ditemukan sebagai kerangka baku yang mapan dalam literatur utama penilaian sumber daya alam. Namun, kontribusi artikel ini tidak terletak pada klaim bahwa seluruh fondasi normatifnya sepenuhnya baru. Kontribusi yang lebih tepat adalah pada upaya mensintesiskan, memformalkan, dan mengoperasionalkan prinsip-prinsip yang selama ini hadir secara tersebar dalam literatur, terutama kehati-hatian ekologis, prioritas konservasi, pembatasan monetisasi, dan pembacaan natural capital secara hati-hati, ke dalam konteks penilaian kawasan konservasi. Dalam arti ini, conservation-first valuation ditawarkan sebagai lensa normatif-analitis dan formulasi operasional, bukan sebagai teori baru yang berdiri terpisah dari tradisi ekonomi lingkungan yang telah berkembang.

Implikasi praktis dari pendekatan ini adalah bahwa hasil penilaian perlu selalu dibaca melalui tiga pertanyaan. Pertama, komponen jasa ekosistem apa yang layak dinilai tanpa mengaburkan fungsi perlindungan kawasan. Kedua, bagaimana hasil penilaian harus ditafsirkan agar tidak dibaca sebagai izin untuk meningkatkan tekanan pemanfaatan. Ketiga, untuk tujuan kebijakan apa hasil tersebut dapat digunakan, apakah untuk justifikasi anggaran, desain instrumen pembiayaan, penguatan legitimasi konservasi, atau pengembangan indikator kinerja ekologis. Dengan demikian, conservation-first valuation berfungsi sebagai pagar analitis yang menjaga agar penilaian tetap menjadi alat pendukung konservasi.

2.8.1 Pembedaan dengan Safe Minimum Standard, Prinsip Kehati-hatian, Strong Sustainability, dan Natural Capital Accounting

Secara konseptual, conservation-first valuation beririsan dengan beberapa tradisi yang telah lebih dahulu berkembang, tetapi tidak identik dengan semuanya. Safe minimum standard menekankan perlindungan minimum ketika kerusakan berpotensi tidak dapat dipulihkan. Prinsip kehati-hatian menekankan perlunya tindakan protektif dalam kondisi ketidakpastian ekologis. Strong sustainability berpandangan bahwa sebagian modal alam bersifat kritis dan tidak dapat dengan mudah digantikan oleh modal buatan. Sementara itu, natural capital accounting terutama berfungsi sebagai kerangka pencatatan stok dan aliran manfaat alam dalam sistem informasi ekonomi.

Berbeda dari keempat kerangka tersebut, conservation-first valuation berfokus lebih spesifik pada tahap penilaian dan translasi hasil penilaian ke kebijakan. Pendekatan ini menjawab tiga pertanyaan operasional, yaitu komponen apa yang layak dinilai, bagaimana hasil penilaian ditafsirkan, dan untuk tujuan kebijakan apa hasil tersebut dapat digunakan. Karena itu, conservation-first valuation tidak dimaksudkan untuk menggantikan kerangka-kerangka yang telah ada, melainkan menjembatani kerangka tersebut ke praktik penilaian kawasan konservasi secara lebih eksplisit dan aplikatif. Posisi ini penting agar kontribusi konseptual artikel tetap kuat tanpa menimbulkan klaim kebaruan yang berlebihan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi, Status Kawasan, dan Ruang Lingkup Penilaian

Objek penelitian ini adalah Taman Pesisir Penyu Pangumbahan yang terletak di Desa Pangumbahan dan Desa Gunungbatu, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Kawasan ini berada di bawah pengelolaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat melalui Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan, dengan luas 2.706,09 hektare berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/KEPMEN-KP/2016. Secara ekologis, kawasan ini berfungsi sebagai habitat penting peneluran penyu hijau dan ekosistem pesisir penyangga.

Gambar 1.   Kawasan Taman Pesisir Penyu Pangumbahan

Ruang lingkup penilaian dibatasi pada komponen jasa ekosistem yang dapat diidentifikasi, diukur, dan diestimasi secara kuantitatif. Komponen yang dinilai secara moneter meliputi: (1) jasa regulasi berupa stok karbon; (2) jasa regulasi berupa perlindungan pantai; (3) jasa budaya berupa manfaat pariwisata; dan (4) nilai non-penggunaan berupa keanekaragaman hayati. Pembatasan ini dilakukan untuk menjaga disiplin metodologis dan menghindari klaim nilai total yang terlalu luas atau spekulatif.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan kombinasi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui survei lapangan, inventarisasi vegetasi, wawancara terstruktur, dan penyebaran kuesioner. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pengelola kawasan, regulasi, peta kawasan, serta literatur ilmiah yang relevan. Kombinasi sumber ini digunakan agar setiap komponen nilai dinilai dengan dasar data yang sesuai dengan sifat manfaatnya.

Secara operasional, data biofisik digunakan terutama untuk penilaian stok karbon dan perlindungan pantai, data perilaku kunjungan digunakan untuk manfaat pariwisata, sedangkan data persepsi dan kesediaan membayar rumah tangga digunakan untuk nilai keanekaragaman hayati. Pemisahan sumber data ini penting karena tiap komponen nilai merepresentasikan jenis manfaat yang berbeda dan, karena itu, memerlukan pendekatan pengukuran yang berbeda pula.

3.3 Pengumpulan Data dan Desain Responden

Pengumpulan data dilakukan melalui survei lapangan, wawancara terstruktur, penyebaran kuesioner, dan penelaahan dokumen resmi serta literatur ilmiah pada periode 29 Oktober sampai 1 November 2025. Desain pengumpulan data disusun agar masing-masing komponen nilai dibaca dari populasi yang paling relevan.

Survei manfaat pariwisata dilakukan kepada 114 pengunjung. Namun, model ekonometrik hanya menggunakan 113 observasi yang lengkap dan layak olah. Sementara itu, survei manfaat keanekaragaman hayati dilakukan kepada 130 responden rumah tangga di wilayah penyangga kawasan. Pemisahan ini dilakukan agar manfaat pariwisata dibaca dari perilaku aktual pengunjung, sedangkan nilai non-penggunaan dibaca dari preferensi rumah tangga yang memiliki keterkaitan geografis, sosial, dan ekologis dengan Pangumbahan. Dengan demikian, desain penelitian ini secara eksplisit membedakan antara populasi pengguna langsung dan populasi penerima manfaat non-langsung.

3.4 Metode Penilaian per Komponen

Penelitian ini menggunakan satu pendekatan berbasis pasar dan tiga pendekatan berbasis non-pasar untuk menilai empat komponen jasa ekosistem yang berbeda. Pendekatan berbasis pasar digunakan untuk menilai stok karbon, sedangkan pendekatan non-pasar digunakan untuk menilai perlindungan pantai, manfaat pariwisata, dan keanekaragaman hayati. Keempat metode tersebut dipilih karena masing-masing menangkap jenis manfaat yang berbeda dan tidak dimaksudkan untuk saling menggantikan.

3.4.1 Pendekatan Harga Pasar untuk Stok Karbon

Pendekatan harga pasar digunakan untuk menaksir nilai cadangan karbon pada vegetasi darat yang relevan di kawasan konservasi. Penilaian karbon dibatasi pada zona daratan yang memiliki tutupan vegetasi permanen dan berfungsi langsung sebagai habitat peneluran penyu, dengan luas efektif 21,83 hektare. Luasan ini merupakan bagian dari total kawasan konservasi 2.706,09 hektare yang secara biofisik didominasi perairan laut, sehingga komponen perairan laut tidak dimasukkan dalam estimasi cadangan karbon daratan.

Pengukuran cadangan karbon dilakukan melalui inventarisasi tegakan secara langsung menggunakan random sampling. Sebanyak 36 petak ukur berbentuk persegi berukuran 20 m × 20 m (0,04 ha) ditetapkan, sehingga total luasan sampel mencapai 1,44 ha atau 6,6?ri luas tutupan vegetasi efektif. Dalam setiap petak, vegetasi diklasifikasikan ke dalam kategori pohon, tiang, pancang, dan semai. Untuk kategori pohon, tiang, dan pancang dilakukan pengukuran diameter setinggi dada. Biomassa atas permukaan dihitung menggunakan persamaan alometrik umum untuk hutan tropis dataran rendah, sedangkan biomassa bawah permukaan, nekromassa, serasah, dan karbon tanah diperkirakan dengan rasio 67:33 berdasarkan data pengelola kawasan tahun 2025. Cadangan karbon kemudian dihitung dengan faktor konversi 0,47 dan dikonversi ke CO₂e menggunakan faktor 44/12.

Nilai ekonomi karbon diperoleh dengan menerapkan beberapa skenario harga karbon acuan. Dalam artikel ini, hasilnya dibaca sebagai nilai stok karbon pada tanggal penilaian, bukan sebagai manfaat tahunan yang siap dimonetisasi. Karena itu, nilai karbon diposisikan sebagai komponen prospektif yang memperluas basis argumen fiskal iklim, bukan sebagai dasar langsung untuk mengklaim kesiapan pasar karbon.

3.4.2 Replacement Cost Method untuk Perlindungan Pantai

Jasa perlindungan pantai dinilai menggunakan Replacement Cost Method (RCM), yaitu dengan menaksir biaya yang diperlukan untuk menggantikan fungsi proteksi alami kawasan dengan infrastruktur buatan yang sebanding. Logika metode ini adalah bahwa apabila fungsi ekologis perlindungan pantai hilang, negara atau pemerintah daerah pada prinsipnya perlu menyediakan bentuk perlindungan buatan dengan biaya tertentu. Dengan demikian, nilai jasa perlindungan pantai dibaca sebagai biaya pengganti atas fungsi ekologis yang saat ini disediakan secara alami oleh kawasan.

Dalam penerapannya, estimasi ini didasarkan pada fungsi proteksi pesisir, alternatif infrastruktur pengganti, biaya pembangunan, dan umur manfaat struktur. Hasil yang diperoleh diposisikan sebagai nilai tahunan jasa regulasi protektif dan dimasukkan ke dalam total inti tahunan. Meski demikian, artikel ini tetap memperlakukan hasil RCM secara hati-hati, karena nilainya sensitif terhadap asumsi jenis struktur pengganti, panjang bentang yang dilindungi, dan horizon umur manfaat.

3.4.3 Travel Cost Method untuk Manfaat Pariwisata

Manfaat pariwisata dinilai menggunakan Travel Cost Method (TCM), yaitu pendekatan revealed preference yang menaksir nilai rekreasi berdasarkan biaya aktual yang dikeluarkan pengunjung untuk mengakses Pangumbahan. Biaya perjalanan, konsumsi, akomodasi, dan pengeluaran terkait diperlakukan sebagai harga implisit untuk memperoleh pengalaman wisata berbasis konservasi. Dalam artikel ini, TCM dipakai untuk menangkap nilai guna langsung dari kunjungan ke kawasan.

Variabel dependen dalam model adalah frekuensi kunjungan (jumlah_kunjungan), yang merupakan data hitungan (count data). Oleh karena itu, estimasi dilakukan dengan model regresi data hitungan. Spesifikasi utama yang digunakan adalah Poisson QML dengan robust standard errors (Huber–White). Model ini dipilih karena sesuai untuk data frekuensi kunjungan, relatif stabil untuk data hitungan, dan menghasilkan estimasi yang konsisten untuk parameter rata-rata meskipun terdapat kemungkinan pelanggaran terhadap asumsi varian yang sama dengan rata-rata.

Untuk menguji kekokohan hasil, estimasi Poisson QML dibandingkan dengan model Negative Binomial Count sebagai spesifikasi alternatif. Model Negative Binomial digunakan untuk memeriksa apakah tambahan fleksibilitas dalam menangani overdispersion menghasilkan perubahan berarti pada arah koefisien, besaran koefisien, tingkat signifikansi, dan kecocokan model. Dengan demikian, Negative Binomial dalam penelitian ini tidak diposisikan sebagai model utama, melainkan sebagai uji robustness terhadap hasil Poisson QML.

Dalam penelitian ini, model Poisson QML dengan robust standard errors dipertahankan sebagai spesifikasi utama karena model Negative Binomial tidak menunjukkan perubahan substantif pada arah, besaran, maupun tingkat signifikansi koefisien variabel utama. Selain itu, model alternatif tersebut tidak memberikan peningkatan kecocokan model yang berarti, sedangkan parameter dispersonya tidak signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa tambahan fleksibilitas untuk menangani overdispersion tidak terlalu dibutuhkan oleh data, sehingga Poisson QML dinilai memadai sebagai model utama, sementara Negative Binomial digunakan sebagai uji kekokohan hasil.

Variabel penjelas utama yang digunakan dalam model adalah Biaya, Pendapatan, dan Usia. Biaya merepresentasikan total biaya perjalanan yang dikeluarkan pengunjung untuk melakukan kunjungan, Pendapatan merepresentasikan kemampuan ekonomi responden, dan Usia digunakan sebagai karakteristik demografis yang diduga berpengaruh terhadap intensitas kunjungan. Spesifikasi ini digunakan untuk menguji bagaimana biaya, kondisi ekonomi, dan karakteristik individu memengaruhi frekuensi kunjungan ke Pangumbahan.

Setelah model utama diestimasi, surplus konsumen per kunjungan dihitung menggunakan invers dari nilai absolut koefisien biaya perjalanan pada model utama Poisson QML. Nilai ini kemudian diekstrapolasi ke jumlah kunjungan tahunan untuk memperoleh estimasi manfaat wisata total. Karena perjalanan ke Pangumbahan umumnya bersifat multi-destinasi dalam klaster wisata Ujung Genteng, digunakan bobot tujuan kunjungan sebesar 50% untuk menghindari over-attribution manfaat perjalanan pada satu obyek. Bobot ini dipilih sebagai asumsi tengah yang konservatif, mengingat Pangumbahan umumnya bukan satu-satunya tujuan perjalanan, tetapi juga tidak dapat diperlakukan hanya sebagai tujuan sampingan yang kecil.

Dalam penelitian ini, pemilihan Poisson QML sebagai model utama dipertahankan apabila hasil Negative Binomial tidak menunjukkan perubahan substantif pada arah, besaran, dan signifikansi koefisien utama, serta tidak memberikan peningkatan kecocokan model yang berarti. Dengan rancangan ini, hasil TCM tidak hanya bergantung pada satu spesifikasi model, tetapi juga diuji kestabilannya melalui model alternatif yang lazim digunakan pada data hitungan.

3.4.4 Contingent Valuation Method untuk Keanekaragaman Hayati

Nilai keanekaragaman hayati dihitung menggunakan Contingent Valuation Method (CVM) berbasis willingness to pay terhadap program konservasi habitat penyu dan ekosistem pesisir. Skenario hipotetik menjelaskan kebutuhan pendanaan untuk perlindungan habitat penyu bertelur, pengawasan kawasan, dan keberlanjutan ekosistem pesisir. Responden rumah tangga di wilayah penyangga diminta memilih besaran kontribusi tahunan menggunakan format payment card. Format ini dipilih agar responden dapat membandingkan pilihan nilai yang realistis dan mengurangi kecenderungan jawaban yang terlalu ekstrem.

Hasil survei diolah untuk memperoleh mean willingness to pay (WTP), yang kemudian dikalikan dengan populasi rumah tangga relevan untuk menghasilkan estimasi nilai manfaat total. Dalam artikel ini, nilai keanekaragaman hayati dibaca terutama sebagai non-use value yang mencakup nilai keberadaan, nilai pilihan, dan nilai warisan. Agregasi hanya diterapkan pada rumah tangga yang memiliki keterkaitan geografis, sosial, dan ekologis dengan Pangumbahan, dengan tujuan menjaga validitas ruang manfaat dan mencegah over-estimation nilai total. Jawaban nol diperlakukan sebagai true zero ketika responden tidak menolak skenario konservasi, tetapi memang tidak menyatakan kesediaan membayar karena manfaat yang dirasakan terbatas atau karena kendala kemampuan membayar. Dengan demikian, jawaban tersebut dibedakan dari protest zero.

3.5 Asumsi, Batasan, dan Pengendalian Double Counting

Terdapat beberapa asumsi penting dalam penelitian ini. Pertama, data dan informasi yang diperoleh dari sumber resmi, survei, dan pengelola kawasan diasumsikan benar sepanjang telah diverifikasi secara wajar. Kedua, nilai tahunan yang disajikan hanya berlaku untuk komponen perlindungan pantai, manfaat pariwisata, dan keanekaragaman hayati, sedangkan nilai karbon merupakan nilai stok pada tanggal penilaian. Ketiga, penilaian dibatasi untuk tujuan penentuan nilai ekonomi kawasan konservasi. Keempat, hasil yang diperoleh bersifat parsial dan tidak merepresentasikan seluruh potensi nilai ekonomi kawasan.

Secara khusus untuk manfaat pariwisata, penelitian ini mengasumsikan bahwa model Poisson QML cukup memadai sebagai spesifikasi utama untuk menjelaskan frekuensi kunjungan, sementara model Negative Binomial digunakan sebagai pengujian kekokohan. Apabila arah koefisien, besarannya, dan tingkat signifikansinya tetap stabil pada kedua model, dan model alternatif tidak memberikan peningkatan kecocokan yang berarti, maka hasil Poisson QML dipertahankan sebagai dasar perhitungan surplus konsumen. Dengan pendekatan ini, hasil TCM dibaca sebagai estimasi yang telah diuji kestabilannya terhadap pilihan model count.

Untuk menghindari double counting, nilai keanekaragaman hayati dibatasi pada komponen non-use value, manfaat pariwisata dibaca sebagai nilai guna langsung, perlindungan pantai diperlakukan sebagai jasa regulasi protektif, dan karbon diposisikan sebagai jasa regulasi iklim berbasis stok. Pemisahan ini penting agar manfaat yang sama tidak dihitung dua kali melalui kanal nilai yang berbeda. Dalam kerangka ini, penilaian ekonomi diartikulasikan sebagai estimasi konservatif untuk kebutuhan kebijakan, bukan sebagai klaim bahwa seluruh manfaat Pangumbahan telah terkuantifikasi secara penuh.

3.6 Kerangka Analisis

Kerangka analisis penelitian ini mengikuti empat rumusan masalah. Tahap pertama adalah mengidentifikasi bagaimana setiap metode menghasilkan komponen nilai yang berbeda tetapi saling melengkapi. Tahap kedua adalah menerjemahkan komponen nilai tersebut ke dalam kemungkinan instrumen fiskal dan pembiayaan konservasi. Tahap ketiga adalah menilai implikasi normatif dan kelembagaan melalui prinsip conservation-first valuation. Tahap keempat adalah merumuskan model replikasi bagi IBSAP dan pengelolaan kekayaan negara hayati.

Dalam komponen manfaat pariwisata, analisis dilakukan melalui dua tingkat pembacaan. Tingkat pertama adalah estimasi model utama Poisson QML dengan robust standard errors untuk memperoleh hubungan antara biaya perjalanan dan frekuensi kunjungan. Tingkat kedua adalah uji kekokohan dengan model Negative Binomial untuk memastikan bahwa hasil utama tidak berubah secara substantif ketika digunakan spesifikasi alternatif untuk data hitungan. Dengan desain ini, artikel tidak berhenti pada pertanyaan “berapa nilainya”, tetapi juga menunjukkan bahwa hasil estimasi utama cukup stabil secara metodologis untuk dibaca pada level kebijakan.

Catatan Provenance Dokumen

Periode pengumpulan data lapangan, wawancara, dan penyebaran kuesioner pada kajian ini berlangsung pada 29 Oktober sampai 1 November 2025. Dalam versi publik ini, struktur hasil dan pembahasan dipertahankan agar pembaca luar dapat menelusuri hubungan yang konsisten antara desain penelitian, angka hasil, dan translasi kebijakan. Basis penyampaian internal dokumen merujuk pada Nota Dinas Nomor ND-350/WKN.08/2026 tanggal 17 Maret 2026.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penilaian Ekonomi Sumber Daya Alam Hayati Pangumbahan

4.1.1 Stok Karbon sebagai Komponen Nilai Prospektif

Penilaian terhadap komponen karbon dilakukan untuk menangkap fungsi regulasi iklim yang dihasilkan oleh vegetasi darat pada zona efektif Pangumbahan. Dalam konteks kawasan konservasi, komponen ini penting bukan hanya karena menunjukkan keberadaan cadangan karbon, tetapi juga karena memperluas pembacaan manfaat kawasan dari fungsi habitat dan perlindungan pantai menuju relevansinya bagi argumen fiskal hijau dan pembiayaan iklim.

Hasil inventarisasi vegetasi menunjukkan biomassa dan kandungan karbon pada empat strata vegetasi, yaitu semai, pancang, tiang, dan pohon. Hasil perhitungan biomassa, kandungan karbon, luas tutupan, dan total stok karbon disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.   Estimasi Biomassa dan Karbon pada Zona Vegetasi Efektif Pangumbahan

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, total biomassa vegetasi pada zona efektif Pangumbahan mencapai 190,34 ton, dengan kandungan karbon total sebesar 1.953,31 ton C atau setara dengan 7.162,15 ton CO₂e. Kontribusi terbesar berasal dari strata pohon, yang menunjukkan bahwa tegakan pohon merupakan komponen dominan dalam pembentukan cadangan karbon kawasan. Temuan ini menegaskan bahwa kawasan darat Pangumbahan tidak hanya penting sebagai habitat peneluran penyu hijau, tetapi juga sebagai ruang ekologis yang menyimpan jasa regulasi iklim.

Untuk memperoleh pembacaan ekonominya, stok karbon tersebut kemudian dikonversi ke nilai moneter menggunakan tiga skenario harga acuan. Penyajian beberapa skenario ini dimaksudkan untuk menunjukkan sensitivitas hasil terhadap pilihan harga karbon, sekaligus menghindari penggunaan satu harga tunggal yang dapat memberi kesan presisi berlebihan. Hasil konversi nilai ekonomi karbon disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2.   Skenario Nilai Ekonomi Stok Karbon Pangumbahan

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai ekonomi stok karbon Pangumbahan sangat sensitif terhadap harga acuan yang digunakan. Dengan skenario Social Cost of Carbon, nilainya mencapai Rp23.830.000.000, sedangkan dengan acuan World Bank Shadow Price nilainya menjadi Rp7.802.000.000. Jika menggunakan harga perdagangan di Bursa Karbon Indonesia pada 31 Oktober–1 November 2025, nilainya turun menjadi Rp449.912.000. Perbedaan yang cukup lebar antar-skenario ini menegaskan bahwa pembacaan ekonomi karbon sangat dipengaruhi oleh asumsi harga, sehingga hasilnya perlu ditafsirkan secara hati-hati.

Dalam artikel ini, komponen karbon tidak diperlakukan sebagai manfaat tahunan yang siap dimonetisasi, melainkan sebagai nilai stok pada tanggal penilaian. Karena itu, nilai karbon tidak dijumlahkan ke dalam total inti tahunan, tetapi ditempatkan sebagai komponen prospektif yang memperluas argumen fiskal iklim. Posisi ini penting untuk menjaga kehati-hatian interpretasi, karena nilai karbon yang kredibel dalam konteks pembiayaan iklim tetap memerlukan prasyarat kelembagaan dan teknis, seperti baseline, measurement, reporting, and verification (MRV), kejelasan hak kelola, dan rancangan pembagian manfaat.

Dengan demikian, hasil penilaian karbon menunjukkan bahwa Pangumbahan memiliki relevansi tidak hanya sebagai kawasan konservasi spesies dan habitat, tetapi juga sebagai penyedia jasa regulasi iklim. Namun, dalam kerangka conservation-first valuation, nilai karbon tidak dibaca sebagai legitimasi untuk memperluas komersialisasi kawasan, melainkan sebagai bukti tambahan bahwa fungsi konservasi menghasilkan manfaat publik yang relevan bagi kebijakan iklim dan pembiayaan hijau.

4.1.2 Perlindungan Pantai sebagai Jasa Regulasi Protektif

Komponen perlindungan pantai dinilai untuk menangkap fungsi regulasi protektif yang dihasilkan secara alami oleh kawasan pesisir Pangumbahan. Dalam konteks kawasan konservasi, fungsi ini penting karena menunjukkan bahwa manfaat kawasan tidak hanya hadir dalam bentuk habitat dan keanekaragaman hayati, tetapi juga dalam bentuk perlindungan terhadap abrasi, gelombang, dan risiko pesisir yang pada akhirnya dapat mengurangi potensi biaya publik di masa depan.

Penilaian dilakukan menggunakan Replacement Cost Method dengan memperkirakan biaya yang diperlukan untuk menggantikan fungsi proteksi alami kawasan dengan infrastruktur buatan yang sebanding. Dalam artikel ini, bentuk infrastruktur pengganti yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah revetment. Dengan asumsi panjang pantai yang dilindungi sebesar 2.000 meter dan biaya pembangunan revetment sebesar Rp26.500.000 per meter, maka biaya pengganti perlindungan pantai sebagai berikut:

Biaya Pengganti Perlindungan Pantai     = Panjang Pantai × Biaya Revetment per meter

                                                  = 2.000 m × Rp26.500.000,00 per meter

                                                  = Rp53.000.000.000,00

Karena fungsi perlindungan pantai dibaca sebagai manfaat yang mengalir sepanjang umur manfaat struktur pengganti, biaya pengganti tersebut kemudian ditahunkan menggunakan asumsi umur manfaat 50 tahun. Perhitungan nilai perlindungan pantai tahunan dilakukan sebagai berikut:

Nilai Perlindungan Pantai per Tahun      = Biaya Pengganti / Umur Manfaat

                                                                = Rp53.000.000.000,00 / 50 tahun

                                                                = Rp1.060.000.000,00 per tahun

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pangumbahan menghasilkan jasa perlindungan pantai yang bernilai secara ekonomi dan dapat dibaca sebagai manfaat tahunan dari fungsi regulasi protektif. Dalam artikel ini, nilai tersebut dimasukkan ke dalam total inti tahunan karena merepresentasikan jasa lingkungan yang secara langsung mengurangi kebutuhan biaya perlindungan buatan apabila fungsi ekologis kawasan tetap terjaga.

Masuknya komponen perlindungan pantai ke dalam penilaian memperluas argumen konservasi dari sekadar perlindungan habitat dan manfaat wisata menuju relevansi fiskal yang lebih langsung. Kawasan konservasi, dalam hal ini, tidak hanya menjaga keanekaragaman hayati, tetapi juga mengurangi potensi biaya publik di masa depan melalui fungsi perlindungan terhadap abrasi, gelombang, dan risiko pesisir. Dengan demikian, Pangumbahan dapat dipahami sebagai bentuk infrastruktur ekologis yang memberikan manfaat perlindungan secara terus-menerus.

Meskipun demikian, hasil ini tetap perlu dibaca secara hati-hati. Nilai perlindungan pantai sangat dipengaruhi oleh asumsi mengenai jenis infrastruktur pengganti, panjang bentang yang dilindungi, biaya pembangunan, dan horizon umur manfaat. Karena itu, hasil RCM lebih tepat diposisikan sebagai estimasi kebijakan yang konservatif, bukan sebagai angka final yang bebas dari ketergantungan asumsi.

4.1.3 Travel Cost Method dan Nilai Manfaat Pariwisata Berbasis Konservasi

Manfaat pariwisata Pangumbahan dinilai menggunakan Travel Cost Method (TCM) untuk menangkap nilai guna langsung dari kunjungan ke kawasan. Pendekatan ini relevan karena pengalaman wisata di Pangumbahan tidak diperdagangkan melalui pasar yang sepenuhnya mencerminkan manfaatnya, sedangkan pengunjung tetap mengeluarkan biaya aktual untuk memperoleh pengalaman rekreasi berbasis konservasi. Dalam konteks ini, biaya perjalanan diperlakukan sebagai harga implisit yang dibayar pengunjung untuk mengakses pengalaman edukasi, pengamatan satwa, dan lanskap pesisir yang masih relatif terjaga.

Estimasi utama dilakukan menggunakan model Poisson QML dengan robust standard errors. Model ini digunakan karena frekuensi kunjungan merupakan data hitungan (count data) dan, dalam spesifikasi utama, Poisson QML memberikan dasar estimasi yang memadai untuk membaca hubungan antara biaya perjalanan, pendapatan, usia, dan frekuensi kunjungan. Ringkasan hasil estimasi model utama disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3.   Hasil Estimasi Model Poisson QML untuk Frekuensi Kunjungan Tahunan

Catatan editor recoverability: pada versi technical report publik ini, hasil estimasi pada Tabel 3 disajikan ulang dalam format tabel teks agar dapat dicari, disalin, dan diverifikasi pembaca luar tanpa mengubah angka hasil utama.

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3, variabel Biaya berpengaruh negatif dan signifikan terhadap frekuensi kunjungan, dengan koefisien sebesar -1,84E-06 dan nilai probabilitas 0,0013. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi biaya perjalanan yang ditanggung pengunjung, semakin rendah frekuensi kunjungan ke Pangumbahan. Variabel Usia berpengaruh positif dan signifikan, dengan koefisien sebesar 0,017012 dan nilai probabilitas 0,0000, yang menunjukkan bahwa pengunjung yang lebih tua cenderung memiliki frekuensi kunjungan lebih tinggi. Sementara itu, variabel Pendapatan menunjukkan koefisien negatif dan signifikan, yaitu -0,275000 dengan nilai probabilitas 0,0000. Secara empiris, hasil ini menunjukkan bahwa frekuensi kunjungan ke Pangumbahan dipengaruhi secara nyata oleh biaya perjalanan, usia, dan pendapatan pengunjung.

Untuk menguji kekokohan hasil, model Poisson QML dibandingkan dengan model Negative Binomial. Pengujian ini penting untuk memastikan bahwa hasil utama tidak bergantung pada satu spesifikasi model data hitungan. Ringkasan hasil uji kekokohan tersebut disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4.  Hasil Uji Kekokohan Model Negative Binomial

Catatan editor recoverability: pada versi technical report publik ini, hasil uji kekokohan pada Tabel 4 juga disajikan ulang dalam format tabel teks. Penyajian ini menjaga keterbacaan publik dan tidak mengubah arah, besaran, maupun signifikansi hasil yang sudah dijelaskan dalam narasi utama.

Hasil pada Tabel 4 menunjukkan bahwa arah koefisien, besarannya, dan tingkat signifikansi variabel utama relatif tidak berubah ketika spesifikasi model diganti dari Poisson QML ke Negative Binomial. Biaya tetap berpengaruh negatif dan signifikan, Pendapatan tetap negatif dan signifikan, dan Usia tetap positif dan signifikan. Selain itu, model Negative Binomial tidak menunjukkan peningkatan kecocokan yang berarti, sementara parameter dispersi tidak signifikan. Karena itu, model Poisson QML dengan robust standard errors dipertahankan sebagai spesifikasi utama, sedangkan model Negative Binomial berfungsi sebagai uji kekokohan yang mengonfirmasi stabilitas hasil.

Berdasarkan koefisien biaya perjalanan pada model utama, surplus konsumen per kunjungan dihitung menggunakan invers dari nilai absolut koefisien Biaya. Hasil perhitungan menunjukkan surplus konsumen sekitar Rp543.478 per kunjungan. Setelah dikoreksi dengan asumsi atribusi multi-destinasi sebesar 50 persen, nilai yang dapat diatribusikan ke Pangumbahan menjadi sekitar Rp271.739 per kunjungan. Nilai ini kemudian menjadi dasar untuk menghitung manfaat pariwisata tahunan Pangumbahan.

Secara substantif, hasil tersebut menunjukkan bahwa Pangumbahan memiliki nilai rekreasi yang bertumpu pada pengalaman wisata berbasis konservasi, bukan pada pola wisata pantai massal. Daya tarik utamanya terletak pada pengalaman ekologis yang khas, seperti pengamatan penyu, pelepasan tukik, edukasi konservasi, dan kualitas lanskap pesisir yang masih terjaga. Karena itu, manfaat pariwisata Pangumbahan secara langsung bergantung pada keberlanjutan fungsi ekologis kawasan.

Dari sisi kebijakan, temuan ini menunjukkan bahwa manfaat pariwisata merupakan komponen yang paling siap diterjemahkan ke dalam penerimaan berbasis pengguna atau user fee konservasi. Namun, dalam kerangka conservation-first valuation, penerjemahan tersebut tetap harus tunduk pada daya dukung kawasan, kuota kunjungan, dan tata kelola penggunaan penerimaan, agar manfaat ekonomi wisata tidak mengorbankan tujuan perlindungan habitat.

4.1.4 Contingent Valuation Method dan Nilai Keanekaragaman Hayati

Nilai keanekaragaman hayati dihitung menggunakan Contingent Valuation Method (CVM) berbasis willingness to pay terhadap skenario konservasi habitat penyu dan ekosistem pesisir. Pendekatan ini digunakan untuk menangkap dukungan sosial terhadap konservasi yang tidak selalu dapat diamati melalui perilaku pasar atau penggunaan langsung. Dengan demikian, CVM dalam artikel ini berfungsi untuk membaca nilai non-penggunaan yang dilekatkan masyarakat pada keberadaan dan kelestarian Pangumbahan.

Hasil penilaian menunjukkan adanya dukungan sosial yang nyata terhadap konservasi Pangumbahan, yang tercermin dalam kesediaan membayar rumah tangga pada wilayah yang memiliki keterkaitan geografis, sosial, dan ekologis dengan kawasan. Distribusi jawaban willingness to pay disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5.   Distribusi Jawaban Willingness to Pay untuk Konservasi Pangumbahan

Sebagaimana terlihat pada Tabel 5, sebagian besar responden memilih nilai kontribusi pada kisaran Rp10.000 sampai Rp20.000, dengan rata-rata willingness to pay sebesar Rp15.115. Pola ini menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap konservasi Pangumbahan bersifat nyata, meskipun berada pada kisaran kontribusi yang relatif moderat. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa konservasi tidak hanya memiliki legitimasi ekologis, tetapi juga legitimasi sosial yang dapat dikuantifikasi.

Dalam artikel ini, nilai keanekaragaman hayati dibaca terutama sebagai non-use value, yang mencakup nilai keberadaan, nilai pilihan, dan nilai warisan. Dengan demikian, angka yang dihasilkan tidak dipahami sebagai harga literal atas habitat penyu atau ekosistem pesisir, melainkan sebagai ekspresi preferensi sosial terhadap pelestarian. Posisi ini penting karena manfaat utama dari konservasi penyu dan habitat pantai tidak selalu hadir sebagai manfaat langsung yang dapat dikonsumsi, tetapi justru sebagai nilai yang dihargai masyarakat karena keberadaan dan keberlanjutannya.

Dari sisi kebijakan, hasil CVM menunjukkan bahwa konservasi Pangumbahan memiliki legitimasi sosial yang dapat dijadikan dasar bagi pengembangan pembiayaan konservasi. Dibanding komponen lain, nilai keanekaragaman hayati lebih relevan untuk mendukung trust fund, hibah konservasi, payment for ecosystem services (PES) formal yang dirancang secara hati-hati, dan transfer fiskal berbasis ekologi. Namun, hasil ini tetap perlu dibaca secara hati-hati karena bergantung pada skenario hipotetik, format payment card, dan batas populasi rumah tangga yang digunakan dalam agregasi.

4.1.5 Ringkasan Hasil Penilaian

Setelah masing-masing komponen dibahas secara terpisah, hasil penilaian ekonomi Pangumbahan dapat diringkas untuk menunjukkan struktur manfaat kawasan secara keseluruhan. Ringkasan ini penting untuk menegaskan perbedaan antara komponen manfaat tahunan inti dan komponen nilai tambahan yang bersifat prospektif. Hasil ringkasan penilaian disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6.  Ringkasan Hasil Penilaian Ekonomi Pangumbahan

Tabel 6 menunjukkan bahwa tiga komponen manfaat tahunan, yaitu perlindungan pantai, manfaat pariwisata, dan keanekaragaman hayati, membentuk total inti tahunan sebesar Rp4.838.265.118 per tahun. Sementara itu, stok karbon diposisikan sebagai komponen nilai tambahan yang bersifat prospektif dan karena itu tidak dijumlahkan ke dalam total inti tahunan. Pemisahan ini penting agar pembacaan hasil tetap konsisten dengan sifat masing-masing komponen nilai dan tidak menimbulkan kesan seolah seluruh manfaat dapat dijumlahkan sebagai arus tahunan yang setara.

Secara substantif, hasil tersebut menunjukkan bahwa Pangumbahan menghasilkan manfaat publik yang majemuk melalui fungsi regulasi, budaya, dan non-penggunaan. Dengan demikian, kawasan ini tidak hanya penting sebagai habitat konservasi, tetapi juga sebagai kekayaan negara hayati yang menyediakan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks ini, penilaian ekonomi berfungsi untuk memperjelas struktur manfaat kawasan, bukan sekadar untuk menyajikan angka total.

Namun, hasil penilaian tersebut tidak dapat dibaca sebagai satu paket manfaat yang langsung diterjemahkan ke dalam satu instrumen kebijakan yang seragam. Setiap komponen nilai memiliki sifat manfaat, tingkat kesiapan kelembagaan, dan peluang kebijakan yang berbeda. Karena itu, langkah berikutnya bukan sekadar menjumlahkan nilai, melainkan menerjemahkan tiap komponen secara selektif ke dalam instrumen fiskal dan pembiayaan konservasi yang paling sesuai.

Sintesis Pembacaan Nilai: economic value, fiscal capture, dan budget relevance

4.2 Translasi Komponen Nilai ke Instrumen Fiskal dan Pembiayaan Konservasi

Hasil penilaian menunjukkan bahwa setiap komponen nilai memiliki tingkat kesiapan kebijakan yang berbeda. Oleh karena itu, hasil artikel ini tidak mendukung pendekatan yang bergantung pada satu instrumen fiskal tunggal. Sebaliknya, hasil penilaian lebih tepat diterjemahkan ke dalam portofolio instrumen yang berbeda menurut sifat manfaat, kesiapan kelembagaan, dan risiko ekologisnya. Untuk memperjelas hubungan antara komponen nilai, jalur kebijakan, titik masuk kelembagaan, dan indikator implementasi awal, pemetaan tersebut disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7.  Pemetaan Komponen Nilai, Jalur Kebijakan, dan Kesiapan Implementasi

Sebagaimana terlihat pada Tabel 7, manfaat pariwisata merupakan komponen yang paling siap diterjemahkan ke dalam penerimaan berbasis pengguna atau user fee konservasi. Hal ini disebabkan karena manfaatnya berasal dari penggunaan langsung yang dapat diamati, biaya kunjungan dapat diidentifikasi, dan pengelola kawasan memiliki peluang untuk membangun mekanisme kontribusi yang lebih terstruktur. Meski demikian, penerapan user fee tetap harus tunduk pada daya dukung kawasan, kuota pengunjung, dan earmarking yang jelas agar tambahan penerimaan tidak mendorong tekanan pemanfaatan yang berlebihan.

Nilai keanekaragaman hayati lebih relevan untuk mendukung instrumen yang bertumpu pada legitimasi sosial terhadap konservasi, seperti trust fund, hibah konservasi, payment for ecosystem services formal, dan transfer fiskal berbasis ekologi. Berbeda dari wisata, komponen ini tidak terutama berbasis pada penggunaan langsung, tetapi pada dukungan sosial terhadap pelestarian. Karena itu, translasi kebijakannya lebih tepat bergerak ke arah penguatan argumen pembiayaan publik dan semi-publik.

Nilai perlindungan pantai memberi dasar yang kuat bagi instrumen yang berkaitan dengan adaptasi berbasis ekosistem, pengurangan risiko bencana, dan transfer fiskal berbasis ekologi. Dibanding manfaat lain, komponen ini paling dekat dengan logika penganggaran publik karena menunjukkan potensi biaya yang dapat dihindari apabila fungsi proteksi alami tetap terjaga. Dalam konteks ini, kawasan konservasi dapat dibaca sebagai infrastruktur ekologis yang layak memperoleh justifikasi belanja dan insentif fiskal.

Adapun nilai stok karbon memiliki arti strategis dalam kerangka pembiayaan iklim, tetapi belum siap diterjemahkan langsung ke dalam klaim pasar karbon. Agar komponen ini dapat berkembang ke arah instrumen yang lebih operasional, diperlukan penguatan data biofisik, baseline, MRV, kejelasan hak kelola, dan desain pembagian manfaat. Karena itu, fungsi utamanya dalam artikel ini adalah memperluas basis argumen fiskal hijau, bukan menawarkan klaim monetisasi yang prematur.

Dengan demikian, translasi hasil penilaian ke kebijakan perlu dibaca sebagai proses selektif. Tidak semua nilai cocok untuk instrumen yang sama, dan tidak semua komponen memiliki kesiapan implementasi yang setara. Pendekatan portofolio lebih tepat dibanding pendekatan tunggal, karena memungkinkan tiap komponen nilai ditranslasikan sesuai karakter manfaat dan konteks kelembagaannya.

4.3 Conservation-First Valuation dan Implikasinya bagi Kebijakan Fiskal Berkelanjutan

Hasil artikel ini menegaskan bahwa penilaian ekonomi kawasan konservasi perlu dibaca dalam kerangka conservation-first valuation. Dalam pendekatan ini, penilaian tidak dimaksudkan untuk memperluas ruang komersialisasi kawasan, melainkan untuk menunjukkan bahwa fungsi konservasi menghasilkan manfaat publik yang layak dikenali, dipertahankan, dan dibiayai. Dengan demikian, penilaian ekonomi tidak diperlakukan sebagai alat pembenaran pemanfaatan maksimum, tetapi sebagai dasar untuk memperkuat perlindungan ekologis.

Implikasi pertama dari pendekatan ini adalah bahwa tidak semua komponen nilai harus atau dapat dimonetisasi dalam arti operasional. Nilai karbon, misalnya, dapat diakui sebagai bagian dari argumen fiskal hijau tanpa harus langsung diterjemahkan menjadi instrumen pasar. Demikian pula, nilai keanekaragaman hayati dapat memperkuat justifikasi pendanaan konservasi tanpa harus dibaca sebagai harga atas spesies atau habitat. Pendekatan ini menjaga agar hasil penilaian tidak melampaui fungsi normatif konservasi.

Implikasi kedua adalah bahwa kebijakan fiskal berkelanjutan pada kawasan konservasi perlu dibangun melalui tahapan yang realistis. Instrumen yang paling siap diterapkan adalah instrumen yang memiliki hubungan langsung dengan manfaat yang diamati dan didukung oleh kelembagaan yang relatif tersedia, seperti user fee wisata. Sebaliknya, instrumen lain, seperti fiskal berbasis ekologi, hibah konservasi, PES formal, atau pembiayaan karbon, memerlukan penguatan desain kebijakan, indikator kinerja ekologis, tata kelola, dan kapasitas institusional sebelum dapat dioperasionalkan secara memadai.

Implikasi ketiga adalah bahwa pengakuan Pangumbahan sebagai kekayaan negara hayati tidak berarti kawasan tersebut diperlakukan sebagai aset komersial biasa. Sebaliknya, hasil penilaian menunjukkan bahwa negara memiliki dasar yang lebih kuat untuk membiayai dan melindungi kawasan karena kawasan tersebut menghasilkan manfaat publik yang nyata. Dalam arti ini, conservation-first valuation berfungsi sebagai pagar normatif yang memastikan bahwa pendekatan natural capital tetap berada dalam koridor perlindungan kawasan.

Atas dasar itu, implikasi kebijakan dari hasil penilaian tidak berhenti pada identifikasi instrumen yang relevan, tetapi perlu diterjemahkan ke dalam urutan implementasi yang sesuai dengan tingkat kesiapan kelembagaan, horizon waktu, dan risiko kebijakannya. Dalam konteks Pangumbahan, pendekatan yang paling tepat bukanlah memilih satu instrumen tunggal, melainkan menyusun roadmap implementasi bertahap yang menghubungkan hasil penilaian dengan peluang tindakan yang paling realistis. Tabel 8 merangkum roadmap awal implementasi instrumen fiskal dan pembiayaan konservasi di Pangumbahan berdasarkan horizon waktu, kendala institusional kunci, aktor utama, aksi prioritas, dan risiko kebijakan.

Tabel 8.  Roadmap Implementasi Instrumen Fiskal dan Pembiayaan Konservasi Pangumbahan

Setelah dipetakan dalam bentuk roadmap, terlihat bahwa penerimaan berbasis pengguna atau user fee konservasi merupakan instrumen yang paling siap diterapkan dalam jangka pendek karena manfaatnya dapat diamati secara langsung dan memiliki kedekatan dengan sistem pengelolaan kunjungan. Trust fund atau dana konservasi dapat dikembangkan pada horizon jangka pendek hingga menengah, tetapi memerlukan desain tata kelola, prioritas penyaluran, dan akuntabilitas yang lebih kuat. PES formal dan transfer fiskal berbasis ekologi memiliki relevansi kebijakan yang tinggi, tetapi menuntut pekerjaan kelembagaan yang lebih besar, terutama pada aspek indikator kinerja, desain distribusi manfaat, dan integrasi ke sistem fiskal. Adapun pembiayaan karbon berada pada horizon jangka menengah hingga panjang karena masih mensyaratkan baseline, MRV, kejelasan hak kelola, dan pembagian manfaat yang memadai.

Dengan demikian, conservation-first valuation tidak hanya menghasilkan batas normatif bagi penggunaan hasil penilaian, tetapi juga membantu menyusun urutan kebijakan yang lebih realistis. Dalam kerangka ini, nilai ekonomi tidak dibaca sebagai alasan untuk mempercepat monetisasi seluruh manfaat kawasan, melainkan sebagai dasar untuk memilih instrumen yang paling sesuai dengan karakter manfaat, kesiapan tata kelola, dan tujuan konservasi yang hendak dijaga.

4.4 Model Replikasi untuk IBSAP 2025–2045 dan Pengelolaan Kekayaan Negara Hayati

Nilai replikasi dari kasus Pangumbahan tidak terletak pada penyalinan angka hasil penilaiannya, melainkan pada kerangka kerja yang dibangun. Kerangka tersebut menunjukkan bagaimana jasa ekosistem diidentifikasi, bagaimana metode penilaian dipilih secara selektif, bagaimana hasil ditranslasikan ke instrumen kebijakan dan pembiayaan yang sesuai, serta bagaimana keluaran penilaian dihubungkan dengan agenda pengelolaan dan penganggaran yang lebih luas.

Dalam konteks ini, Pangumbahan menawarkan contoh awal tentang bagaimana penilaian ekonomi kawasan konservasi dapat diposisikan bukan hanya sebagai laporan teknis, tetapi sebagai perangkat analitis yang menjembatani fungsi ekologis, pembiayaan konservasi, dan tata kelola kekayaan negara hayati. Karena itu, yang direplikasi dari Pangumbahan bukanlah besarannya, melainkan urutan logika kerjanya. Model ini penting karena mendukung pembacaan yang lebih operasional terhadap IBSAP 2025–2045, yaitu dengan menyediakan rantai bukti dari jasa ekosistem menuju pembiayaan, penganggaran, dan pengelolaan kebijakan biodiversitas.

Secara operasional, model replikasi tersebut terdiri atas empat tahap. Tahap pertama adalah identifikasi jasa ekosistem dominan dan batas konservasi yang harus dijaga. Tahap kedua adalah pemilihan metode penilaian yang sesuai dengan jenis manfaat dan ketersediaan data. Tahap ketiga adalah translasi hasil ke instrumen kebijakan, fiskal, dan pembiayaan yang realistis. Tahap keempat adalah integrasi hasil ke dalam dokumen pengelolaan kawasan, dokumen perencanaan dan penganggaran, serta indikator implementasi yang dapat dipantau. Keempat tahap ini membentuk kerangka kerja yang memungkinkan hasil penilaian bergerak dari sekadar estimasi nilai menuju dukungan yang lebih nyata bagi pengelolaan kawasan konservasi.

Tabel 9 merangkum model replikasi tersebut dalam bentuk tahapan, fokus utama, keluaran, dokumen titik masuk, aktor kunci, dan indikator implementasi awal. Penyajian ini penting untuk menunjukkan bahwa replikasi tidak dipahami sebagai penyalinan hasil, melainkan sebagai penerapan ulang suatu arsitektur penilaian yang dapat disesuaikan dengan karakter kawasan lain.

Tabel 9.  Model Replikasi Penilaian untuk IBSAP 2025–2045 dan Pengelolaan Kekayaan Negara Hayati

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 9, model replikasi dimulai dari identifikasi jasa ekosistem dominan dan batas konservasi yang harus dijaga, lalu bergerak ke pemilihan metode penilaian yang sesuai, translasi hasil ke instrumen kebijakan yang realistis, dan integrasi hasil ke dalam pengelolaan serta penganggaran. Urutan ini penting karena menunjukkan bahwa penilaian ekonomi tidak berdiri sendiri, melainkan harus diposisikan sebagai bagian dari rangkaian keputusan yang menghubungkan pengetahuan ekologis, pilihan metode, perangkat kebijakan, dan kelembagaan implementasi.

Agar model ini dapat diterapkan pada kawasan lain, terdapat beberapa syarat minimum yang perlu dipenuhi. Pertama, kawasan target harus memiliki jasa ekosistem dominan yang dapat diidentifikasi dengan cukup jelas. Kedua, tersedia data biofisik minimum yang memungkinkan penilaian dilakukan tanpa menghasilkan angka yang terlalu spekulatif. Ketiga, terdapat aktor pengelola dan jalur kelembagaan yang dapat menerima hasil penilaian ke dalam perencanaan atau penganggaran. Keempat, untuk komponen tertentu seperti karbon atau fiskal ekologis, tersedia peluang pengembangan baseline, indikator ekologis, dan mekanisme tata kelola yang relevan.

Dalam kaitannya dengan IBSAP 2025–2045, nilai utama model Pangumbahan terletak pada kemampuannya menyediakan kerangka penilaian yang dapat membantu memasukkan biodiversitas ke dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan kekayaan negara hayati secara lebih operasional. Dengan demikian, dukungan terhadap IBSAP tidak berhenti pada pernyataan normatif mengenai pentingnya keanekaragaman hayati, tetapi bergerak ke arah penyediaan model kerja yang dapat diuji, disesuaikan, dan diterapkan pada kawasan konservasi lain.

Secara keseluruhan, pembahasan pada Bab ini menunjukkan bahwa nilai ekonomi Pangumbahan tidak hanya terletak pada besarannya, tetapi pada kemampuannya untuk dibaca sebagai struktur manfaat yang berbeda-beda sifat, kesiapan kebijakan, dan relevansi kelembagaannya. Dengan demikian, hasil penilaian tidak berhenti pada estimasi nilai, tetapi bergerak ke arah pembacaan yang lebih luas mengenai pembiayaan konservasi, batas normatif penggunaan hasil penilaian, dan kemungkinan replikasinya dalam kerangka kebijakan yang lebih besar. Atas dasar temuan tersebut, bagian berikut merangkum simpulan utama artikel ini.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian ekonomi dengan pendekatan harga pasar, Replacement Cost Method, Travel Cost Method, dan Contingent Valuation Method mampu memberikan pembacaan yang saling melengkapi terhadap sumber daya alam hayati di Taman Pesisir Penyu Pangumbahan. Secara empiris, Pangumbahan tidak hanya tampil sebagai kawasan konservasi, tetapi juga sebagai kekayaan negara hayati yang menghasilkan manfaat publik majemuk melalui fungsi regulasi iklim, perlindungan pantai, manfaat penggunaan langsung, dan nilai non-penggunaan keanekaragaman hayati. Tiga komponen manfaat tahunan, yaitu perlindungan pantai, manfaat pariwisata, dan keanekaragaman hayati, membentuk total inti tahunan sebesar Rp4.838.265.118. Sementara itu, stok karbon diestimasi sebagai komponen nilai tambahan dengan tiga skenario, tetapi karena diperlakukan sebagai nilai stok dan sangat sensitif terhadap harga acuan, komponen tersebut tidak dijumlahkan ke dalam total inti tahunan, melainkan ditempatkan sebagai dasar prospektif untuk memperluas argumen fiskal iklim.

Pada komponen manfaat pariwisata, hasil estimasi Poisson QML menunjukkan bahwa biaya perjalanan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap frekuensi kunjungan, sedangkan usia berpengaruh positif dan signifikan. Pendapatan juga menunjukkan koefisien negatif dan signifikan. Uji kekokohan menggunakan model Negative Binomial memperlihatkan bahwa arah koefisien, besarannya, dan tingkat signifikansinya tetap stabil, sementara peningkatan kecocokan model tidak berarti dan parameter dispersi tidak signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa hasil utama TCM cukup robust terhadap pilihan model data hitungan, sehingga Poisson QML dengan robust standard errors dapat dipertahankan sebagai spesifikasi utama. Dengan demikian, manfaat wisata Pangumbahan dapat dibaca sebagai manfaat penggunaan langsung yang nyata, sekaligus sebagai komponen nilai yang paling siap diterjemahkan ke dalam instrumen penerimaan berbasis pengguna.

Dari sisi kebijakan, penelitian ini menunjukkan bahwa setiap komponen nilai memiliki tingkat kesiapan yang berbeda dan, karena itu, tidak tepat diterjemahkan ke dalam satu instrumen fiskal tunggal. Manfaat pariwisata paling siap diarahkan ke user fee konservasi yang tunduk pada daya dukung, kuota pengunjung, dan earmarking. Nilai keanekaragaman hayati lebih relevan untuk mendukung trust fund, hibah konservasi, PES formal yang dirancang secara hati-hati, dan transfer fiskal berbasis ekologi. Nilai perlindungan pantai memberi dasar kuat bagi pembiayaan adaptasi berbasis ekosistem dan transfer fiskal berbasis ekologi karena menunjukkan biaya publik yang berpotensi dihindari. Adapun stok karbon memiliki arti strategis dalam kerangka pembiayaan iklim, tetapi masih memerlukan penguatan data biofisik, baseline, MRV, kejelasan hak kelola, dan kesiapan kelembagaan. Oleh sebab itu, pendekatan yang paling tepat bukanlah bergantung pada satu instrumen, melainkan membangun portofolio instrumen melalui roadmap implementasi bertahap.

Dari sisi konseptual, artikel ini menegaskan pentingnya conservation-first valuation sebagai formulasi operasional dan lensa normatif-analitis dalam penilaian kawasan konservasi. Kontribusi artikel ini tidak terletak pada klaim bahwa seluruh fondasi normatifnya sepenuhnya baru, melainkan pada upaya memformalkan prinsip kehati-hatian, prioritas konservasi, pembatasan monetisasi, dan pembacaan natural capital ke dalam kerangka yang lebih eksplisit untuk konteks kawasan konservasi. Lebih luas lagi, model Pangumbahan menawarkan contoh awal yang layak diuji dan direplikasi untuk mendukung IBSAP 2025–2045 dan pengelolaan kekayaan negara hayati di Indonesia. Nilai replikasinya tidak terletak pada penyalinan angka, melainkan pada arsitektur penilaian yang dibangun: identifikasi jasa ekosistem, pemilihan metode yang sesuai, translasi hasil ke instrumen kebijakan, serta integrasi ke dokumen pengelolaan dan penganggaran. Dalam kerangka ini, penilaian ekonomi sumber daya alam hayati diposisikan sebagai alat untuk memperkuat perlindungan ekologis, meningkatkan kualitas keputusan publik, dan memperluas basis pembiayaan konservasi tanpa mengaburkan batas perlindungan kawasan.

5.2 Saran

5.2.1 Saran untuk Pengelola Pangumbahan

Dalam jangka pendek, pengelola Pangumbahan bersama pemerintah daerah perlu memprioritaskan pembentukan skema user fee konservasi yang transparan, berbasis tiket atau kontribusi kunjungan, serta disertai kuota pengunjung, earmarking, dan pelaporan rutin. Keluaran yang diharapkan adalah tersusunnya skema pungutan, SOP penyaluran dana, dan batas kunjungan berbasis daya dukung. Indikator awal keberhasilannya ialah berjalannya mekanisme pungutan, tersedianya laporan penggunaan dana, dan terdokumentasikannya pembatasan kunjungan.

Pada tahap yang sama, pengelola kawasan, pemerintah daerah, dan mitra pendanaan perlu membentuk wadah dana konservasi atau trust fund sederhana. Keluaran yang diharapkan meliputi terbentuknya wadah dana, aturan prioritas penyaluran, dan mekanisme audit. Indikator awal keberhasilannya ialah berfungsinya kelembagaan dana, tersedianya aturan operasional tertulis, dan keterlacakan penggunaan dana untuk kegiatan konservasi.

Selain itu, pengelola kawasan perlu menyusun matriks nilai–instrumen–aktor sebagai dokumen operasional internal. Keluaran yang diharapkan adalah tersusunnya dokumen yang menghubungkan komponen nilai, opsi instrumen, aktor pelaksana, dan tahapan implementasi. Indikator awal keberhasilannya ialah tersedianya dokumen tersebut dan penggunaannya dalam koordinasi internal maupun lintas lembaga.

5.2.2 Saran untuk Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Dalam jangka menengah, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat perlu memprioritaskan penyusunan policy brief yang menghubungkan fungsi perlindungan pantai dengan fiskal berbasis ekologi, adaptasi berbasis ekosistem, dan justifikasi belanja konservasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Keluaran yang diharapkan adalah tersusunnya policy brief, indikator kinerja ekologis minimum, dan usulan integrasi fungsi proteksi pesisir ke dalam dokumen perencanaan. Indikator awal keberhasilannya ialah tersedianya dokumen kebijakan, dirumuskannya indikator ekologis, dan masuknya fungsi proteksi pesisir ke dalam pembahasan perencanaan daerah.

Pada tahap yang sama, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memanfaatkan penandaan anggaran keanekaragaman hayati agar output konservasi dapat ditelusuri lebih jelas dalam sistem penganggaran. Keluaran yang diharapkan adalah teridentifikasinya program dan kegiatan konservasi yang relevan serta tersusunnya mekanisme pelacakan anggaran biodiversitas. Indikator awal keberhasilannya ialah adanya penandaan yang dapat ditelusuri dan meningkatnya kejelasan hubungan antara belanja publik dan tujuan konservasi.

Dalam jangka menengah hingga panjang, pengembangan pembiayaan konservasi dan iklim perlu diarahkan pada penyiapan carbon readiness package, bukan langsung pada klaim pasar karbon. Aktor yang relevan mencakup pengelola kawasan, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan otoritas lingkungan hidup. Keluaran yang diperlukan adalah inventarisasi biofisik lanjutan, baseline, sistem MRV, kejelasan hak kelola, dan rancangan pembagian manfaat. Indikator awal keberhasilannya ialah tersedianya dokumen baseline, rancangan sistem MRV, kejelasan posisi kelembagaan para pihak, dan tersusunnya skema awal pembagian manfaat.

5.2.3 Saran untuk Penelitian Lanjutan

Penelitian lanjutan perlu diarahkan pada penguatan kekokohan hasil melalui uji sensitivitas yang lebih spesifik. Pada komponen wisata, pengujian perlu dilakukan terhadap bobot multi-destinasi dalam TCM. Pada komponen perlindungan pantai, pengujian perlu diarahkan pada variasi horizon umur manfaat dalam RCM. Pada komponen keanekaragaman hayati, pengujian perlu diarahkan pada batas agregasi rumah tangga dalam CVM. Selain itu, pembandingan spesifikasi model data hitungan, terutama antara Poisson QML dan Negative Binomial, perlu dipertahankan atau diperluas untuk memastikan kestabilan estimasi manfaat pariwisata. Keluaran yang diharapkan adalah tersedianya hasil uji sensitivitas yang lebih rinci dan bukti yang lebih kuat mengenai ketahanan estimasi. Indikator awal keberhasilannya ialah tersusunnya hasil pembandingan model dan adanya pelaporan sensitivitas terhadap asumsi utama.

Di samping itu, model replikasi Pangumbahan perlu diuji pada kawasan konservasi lain untuk menilai sejauh mana kerangka ini berlaku lintas tipe ekosistem, aktor pengelola, dan konteks fiskal. Keluaran yang diharapkan adalah tersedianya studi pembanding lintas kawasan dan pengujian atas syarat minimum replikasi. Indikator awal keberhasilannya ialah adanya penerapan kerangka penilaian pada kawasan lain, tersedianya hasil perbandingan antarkasus, dan meningkatnya kejelasan mengenai batas serta peluang generalisasi model yang ditawarkan artikel ini.

Catatan Penutup Publikasi

Sebagai technical report publik, dokumen ini dimaksudkan untuk membantu pembaca portal memahami basis empiris, batas metodologis, dan relevansi kebijakan dari kasus Pangumbahan secara lebih stabil dan dapat dirujuk. Karena itu, dokumen ini tidak dimaksudkan sebagai dorongan monetisasi kawasan, melainkan sebagai sarana untuk memperkuat keterbacaan manfaat publik, justifikasi perlindungan, dan basis pembiayaan konservasi yang lebih tertib.

Referensi

Aseres, S. A., & Sira, R. K. (2020). Estimating visitors’ willingness to pay for a conservation fund: Sustainable financing approach in protected areas in Ethiopia. Heliyon, 6(8), e04500. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04500

Barbier, E. B. (2013). Valuing ecosystem services for coastal wetland protection and restoration: Progress and challenges. Resources, 2(3), 213–230. https://doi.org/10.3390/resources2030213

Brander, L. M., van Beukering, P., Nijsten, L., McVittie, A., Baulcomb, C., Eppink, F. V., & Cado van der Lelij, J. A. (2020). The global costs and benefits of expanding marine protected areas. Marine Policy, 116, 103953. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103953

Brouwer, R., Brouwer, S., Eleveld, M. A., Verbraak, M., Wagtendonk, A. J., & van der Woerd, H. J. (2016). Public willingness to pay for alternative management regimes of remote marine protected areas in the North Sea. Marine Policy, 68, 195–204. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2016.03.001

Carson, R. T. (2012). Contingent valuation: A practical alternative when prices aren’t available. Journal of Economic Perspectives, 26(4), 27–42. https://doi.org/10.1257/jep.26.4.27

Castaño-Isaza, J., Newball, R., Roach, B., & Lau, W. W. Y. (2015). Valuing beaches to develop payment for ecosystem services schemes in Colombia’s Seaflower marine protected area. Ecosystem Services, 11, 22–31. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2014.10.003

Chave, J., Andalo, C., Brown, S., Cairns, M. A., Chambers, J. Q., Eamus, D., Fölster, H., Fromard, F., Higuchi, N., Kira, T., Lescure, J.-P., Nelson, B. W., Ogawa, H., Puig, H., Riéra, B., & Yamakura, T. (2005). Tree allometry and improved estimation of carbon stocks and balance in tropical forests. Oecologia, 145(1), 87–99. https://doi.org/10.1007/s00442-005-0100-x

Costanza, R., de Groot, R., Sutton, P., van der Ploeg, S., Anderson, S. J., Kubiszewski, I., Farber, S., & Turner, R. K. (2014). Changes in the global value of ecosystem services. Global Environmental Change, 26, 152–158. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.04.002

Freeman, A. M., III, Herriges, J. A., & Kling, C. L. (2014). The measurement of environmental and resource values: Theory and methods (3rd ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315780917

Ghermandi, A., van den Bergh, J. C. J. M., Brander, L. M., de Groot, H. L. F., & Nunes, P. A. L. D. (2010). Values of natural and human-made wetlands: A meta-analysis. Water Resources Research, 46(12), W12516. https://doi.org/10.1029/2010WR009071

Hanley, N., & Barbier, E. B. (2009). Pricing nature: Cost-benefit analysis and environmental policy. Edward Elgar Publishing.

Johnston, R. J., Boyle, K. J., Adamowicz, W. V., Bennett, J., Brouwer, R., Cameron, T. A., Hanemann, W. M., Hanley, N., Ryan, M., Scarpa, R., Tourangeau, R., & Vossler, C. A. (2017). Contemporary guidance for stated preference studies. Journal of the Association of Environmental and Resource Economists, 4(2), 319–405. https://doi.org/10.1086/691697

Loomis, J. (2011). What’s to know about hypothetical bias in stated preference valuation studies? Journal of Economic Surveys, 25(2), 363–370. https://doi.org/10.1111/j.1467-6419.2010.00675.x

Martín-López, B., Montes, C., & Benayas, J. (2008). Economic valuation of biodiversity conservation: The meaning of numbers. Conservation Biology, 22(3), 624–635. https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2008.00921.x

Mitchell, R. C., & Carson, R. T. (1989). Using surveys to value public goods: The contingent valuation method. Resources for the Future.

Pascual, U., Balvanera, P., Díaz, S., Pataki, G., Roth, E., Stenseke, M., Watson, R. T., Dessane, E. B., Islar, M., Kelemen, E., Maris, V., Quaas, M., Subramanian, S. M., Wittmer, H., Adlan, A., Ahn, S. E., Al-Hafedh, Y. S., Amankwah, E., Asah, S. T., ... Yagi, N. (2017). Valuing nature’s contributions to people: The IPBES approach. Current Opinion in Environmental Sustainability, 26–27, 7–16. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2016.12.006

Pendleton, L., Donato, D. C., Murray, B. C., Crooks, S., Jenkins, W. A., Sifleet, S., Craft, C., Fourqurean, J. W., Kauffman, J. B., Marbà, N., Megonigal, P., Pidgeon, E., Herr, D., Gordon, D., & Baldera, A. (2012). Estimating global “blue carbon” emissions from conversion and degradation of vegetated coastal ecosystems. PLOS ONE, 7(9), e43542. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0043542

Pendleton, L., Thébaud, O., Mongruel, R., & Levrel, H. (2016). Has the value of global marine and coastal ecosystem services changed? Marine Policy, 64, 156–158. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2015.11.018

Rees, S. E., Mangi, S. C., Hattam, C., Gall, S. C., Rodwell, L. D., Peckett, F. J., & Attrill, M. J. (2015). The socio-economic effects of a marine protected area on the ecosystem service of leisure and recreation. Marine Policy, 62, 144–152. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2015.09.011

Spalding, M. D., Ruffo, S., Lacambra, C., Meliane, I., Hale, L. Z., Shepard, C. C., & Beck, M. W. (2014). The role of ecosystems in coastal protection: Adapting to climate change and coastal hazards. Ocean & Coastal Management, 90, 50–57. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2013.09.007

Togridou, A., Hovardas, T., & Pantis, J. D. (2006). Determinants of visitors’ willingness to pay for the national marine park of Zakynthos, Greece. Ecological Economics, 60(1), 308–319. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2005.12.006

van Schoubroeck, S., Anougmar, S., Finizola e Silva, M., Ala-Harja, V., Statzu, V., Everaert, G., Watt, L., Barboza, F. R., & Compernolle, T. (2024). Valuation of ecosystem services in marine protected areas: A comprehensive review of methods and needed developments. Ecosystem Services, 70, 101678. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2024.101678

Voke, M., Fairley, I., Willis, M. R., & Masters, I. (2013). Economic evaluation of the recreational value of the coastal environment in a marine renewables deployment area. Ocean & Coastal Management, 78, 77–87. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2013.03.013

Zambrano-Monserrate, M. A., Silva-Zambrano, C. A., & Ruano, M. A. (2018). The economic value of natural protected areas in Ecuador: A case of Villamil Beach National Recreation Area. Ocean & Coastal Management, 157, 193–202. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2018.02.020

Lampiran Minimum Recoverability

Lampiran singkat ini ditambahkan untuk membantu keterlacakan dokumen publik. Isi lampiran tidak mengubah substansi inti kajian, tetapi memudahkan pembaca luar membaca definisi variabel kunci, ringkasan sumber data, serta asumsi interpretatif yang paling menentukan.

A. Definisi Variabel Kunci

B. Ringkasan Sumber Data dan Cakupan

C. Asumsi Kunci dan Catatan Kehati-hatian