Manggarai – Badan Anggaran DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Jumat, 3 Juli 2026, bertempat di Pendopo Pemerintah Kabupaten Manggarai. Kunjungan kerja ini dilaksanakan dalam rangka menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi terkait kebijakan penerimaan negara serta pengalokasian Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran anggota Badan Anggaran DPR RI yang di pimpin oleh DR. Wihadi Wiyanto, S.H., M.H, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena, para kepala daerah, serta perwakilan instansi vertikal Kementerian Keuangan. Dari jajaran Kementerian Keuangan hadir Kepala Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara Sudarsono, Kepala Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT Bali Iyan Rubiyanto, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Adi Setiawan, serta perwakilan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kunjungan kerja ini menjadi forum strategis untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah. Berbagai masukan disampaikan oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan Dana Transfer ke Daerah, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan fiskal daerah, serta harapan terhadap penyempurnaan kebijakan transfer yang mampu mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

Dalam forum tersebut, peserta juga membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan efektivitas pengalokasian Dana Transfer ke Daerah, optimalisasi penerimaan negara, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan nasional. Masukan yang dihimpun diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Badan Anggaran DPR RI dalam pembahasan kebijakan APBN, khususnya terkait formulasi penerimaan negara dan pengalokasian Dana Transfer ke Daerah pada tahun anggaran mendatang.

Kehadiran jajaran Kementerian Keuangan dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen untuk terus mendukung penyusunan kebijakan fiskal yang akuntabel, berkeadilan, dan berpihak pada kebutuhan pembangunan di daerah. Sinergi yang terjalin antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang semakin adaptif terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

Melalui kunjungan kerja ini, Badan Anggaran DPR RI menegaskan pentingnya kolaborasi yang erat antara seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola APBN yang efektif. Hasil dari berbagai masukan dan rekomendasi yang diperoleh di Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat menjadi landasan dalam penyempurnaan kebijakan Dana Transfer ke Daerah sehingga manfaat APBN dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.