Denpasar – Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara berkolaborasi dengan KPKNL Denpasar, KPKNL Mataram dan KPKNL Bima menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 pada Selasa (30/6) secara bersamaan melalui media online Ms Team. Kegiatan ini menjadi sarana komunikasi dua arah antara penyelenggara layanan dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan, saran, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan di lingkungan DJKN.

Kegiatan yang berlangsung cara online (daring) tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, Sudarsono. Dalam sambutannya, Sudarsono menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan sarana komunikasi antara penyelenggara layanan dengan pengguna layanan dan pihak terkait lainnya, untuk mengetahui kualitas layanan dan menjaring masukan guna penyempurnaan dan peningkatan kualitas penyelengaraan layanan publik.

"tujuan dilakukan forum konsultasi publik adalah untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain pembahsan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelnggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik, Forum ini juga menjadi wadah yang sangat baik untuk membangun komunikasi yang terbuka antara penyelenggara layanan dengan masyarakat. Setiap saran, kritik, maupun masukan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi layanan sehingga mampu memberikan pelayanan yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi kepada kepuasan pengguna layanan," ujar Sudarsono.

Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 membahas seluruh layanan yang diselenggarakan oleh Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara maupun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di wilayah kerjanya. Berbagai aspek pelayanan menjadi bahan diskusi, mulai dari kemudahan akses layanan, kejelasan prosedur, kecepatan penyelesaian layanan, kompetensi petugas, pemanfaatan teknologi informasi, hingga mekanisme penyampaian pengaduan dan tindak lanjut atas masukan masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 ini perwakilan dari media mass / pers sebagai bentuk keterbukaan publik, organisasi masyarakat sipil, ahli atau pakar dari akademisi, stakeholder atau pengguna layanan, dan penyelenggara layana itu sendiri, dalam hal ini Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, KPKNL Denpasar, KPKNL Mataram, dan KPKNL Bima. Kegiatan di awali pemutaran video layanan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, dilanjutkan dengan paparan layanan unggulan dan inovasi dari KPKNL Mataram dalam hal ini disampaikan oleh Kepala KPKNL Mataram, Doni Prabudi, parapan dari KPKNL Denpasar oleh Kepala KPKNL Denpasar I Ketut Arimbawa, dan terakhir paparan layanan dan innovasi dari Bima yang di wakili oleh Kepala Seksi Kepatuhan Internal. Muh. Ulin Nuha. Setelah paparan dari masing-masing paparan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tesstimoni dari para pengguna layanan.

Diskusi berlangsung secara interaktif dengan melibatkan para peserta yang memberikan berbagai pandangan dan rekomendasi konstruktif sebagai bahan penyempurnaan penyelenggaraan pelayanan. Seluruh masukan yang diperoleh akan menjadi bagian dari proses evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. 

Melalui Forum Konsultasi Publik ini, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, KPKNL Denpasar, KPKNL Mataram dan KPKNL Bima, menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hasil forum menjadi pijakan penting dalam memperkuat budaya pelayanan prima, memperbaiki proses bisnis, serta menghadirkan layanan yang semakin mudah diakses, responsif, transparan, dan mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh pengguna layanan.

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 diharapkan semakin mempererat sinergi antara DJKN dengan para pemangku kepentingan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan. Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, dan berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (Tim KIHI)