Denpasar, Juni 2026 – Pertumbuhan ekonomi Bali periode triwulan I tahun 2026 mencapai 5,58% yoy lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun demikian, data inflasi menunjukkan nilai yang masih aman sebesar 2,99% yoy atau 0,42% mtm. Dari sisi neraca perdagangan, sebesar US$36,66 juta berhasil terealisasi secara kumulatif. Berdasarkan indeks kesejahteraan, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) menunjukkan angka di atas 100, meskipun masih lebih rendah dibandingkan nasional. NTP turun 0,15 poin menjadi 105,90, sedangkan NTN berhasil naik 1,47 poin menjadi 103,46.

Kinerja Pelaksanaan APBN Regional Bali hingga Mei 2026

Kinerja fiskal di Bali ditandai dengan pertumbuhan dari sisi pendapatan dan belanja negara. Capaian Pendapatan dan Hibah mencapai Rp9,36 triliun atau 30,79?ri target dan tumbuh 7,89% yoy. Pertumbuhan ini secara dominan disumbangkan oleh komponen perpajakan termasuk bea cukai, sedangkan komponen Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkontraksi sebesar -3,16% yoy. Adapun penurunan PNBP berasal dari realisasi PNBP Lainnya yang terkontraksi -20,52% yoy dengan nilai RP855,80 miliar atau 38,83?ri target. Di sisi lain, PNBP BLU tumbuh sebesar 20,33% yoy dengan nilai Rp957,37 miliar (41,49?ri target).

Realisasi penerimaan perpajakan didominasi oleh capaian PPh sebesar Rp5,44 triliun atau 31,30?ri target. Realisasi tertinggi berikutnya disumbangkan oleh Pajak PPN dan PPnBM sebesar Rp1,77 triliun atau 29,77?ri pagu diikuti oleh realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp6,50 miliar. Adapun capaian Pajak Lainnya masih bersifat negative sebesar -Rp173,07 triliun akibat reklasifikasi deposit pajak periode sebelumnya. Kontribusi pajak terbesar s.d. Mei 2026 berasal dari Sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp1,24 triliun tumbuh 5,65% yoy. Dari sisi kepabeanan dan cukai, didominasi oleh capaian cukai sebesar Rp460,52 miliar tumbuh 6,38% yoy. Capaian ini turut didukung oleh kinerja penerimaan bea masuk sebesar Rp57,92 miliar dan bea keluar sebesar Rp493 ribu. Berdasarkan data komoditi ekspor impor, nilai ekspor tertinggi disumbangkan oleh daging ikan sebesar Rp20,98 juta diikuti perhiasan sebesar Rp16,55. Adapun dari sisi impor didominasi oleh importasi parts mesin sebesar Rp5,68 juta, barang dari kulit sebanyak Rp3,55 juta dan perhiasan sebesar RP3,22 juta.

Belanja Negara di Provinsi Bali s.d. Mei 2026 mencapai Rp8,68 triliun tumbuh 7,31% yoy. Pertumbuhan ini secara dominan berasal dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 20,19% yoy dengan nilai Rp3,83 triliun. Realisasi tertinggi disumbangkan oleh Belanja Pegawai sebesar Rp2,30 triliun atau 43,96?ri pagu. Dari sisi belanja barang terealisasi sebesar Rp1,24 triliun tumbuh 14,42% yoy yang didominasi oleh pembayaran remunerasi BLU besar maupun belanja operasional BLU. Pertumbuhan tertinggi disumbangkan oleh Belanja Modal sebesar 64% yoy atau Rp287,39 miliar didominasi realisasi pembangunan gedung sekolah rakyat. Adapun belanja yang terkontraksi di Provinsi Bali hanyalah belanja bantuan sosial sebesar -64,79% yoy atau Rp3,64 miliar untuk pemberian bantuan ATENSI di beberapa wilayah Jawa Timur.

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mendominasi Belanja Negara sebesar Rp4,85 triliun, meskipun terkontraksi sebesar -1,06% yoy. Kontraksi ini didorong oleh penurunan pagu TKD tahun 2026. Berdasarkan komponen TKD, kinerja realisasi tertinggi disumbangkan oleh Dana Desa sebesar 92,60?ri pagu atau Rp199,04 miliar dan terkontraksi -49,77% yoy. Kontraksi realisasi terdalam disumbangkan oleh Dana Bagi Hasil sebesar -65,06% yoy atau Rp58,98 miliar. Adapun realisasi DBH Bali untuk Bulan Mei hanya disumbangkan oleh DBH SDA Perikanan di seluruh kabupaten/kota di Bali. Berdasarkan kinerja tersebut, sampai dengan akhir Mei 2026, APBN di Provinsi Bali mencatatkan surplus sebesar Rp679,98 miliar.

Di samping pelaksanaan APBN, Kementerian Keuangan juga melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Provinsi Bali. Nilai BMN yang dikelola di Provinsi Bali s.d. 31 Mei 2026 mencapai Rp127,16 triliun. Nilai BMN di Provinsi Bali didominasi dalam bentuk tanah senilai Rp97,70 triliun disusul Gedung dan bangunan senilai Rp11,20 triliun. Nilai PNBP BMN tertinggi berasal dari PNBP Pengelolaan BMN sebesar RP5,64 miliar disumbangkan oleh Pemanfaatan Sewa dan Pemindahtanganan BMN, disusul Penjualan Rampasan dan Pendapatan BLU lainnya. Hingga 31 Mei 2026, dukungan terhadap Program Strategis Nasional di Provinsi Bali diwujudkan dalam hal Pembangunan jalan tol Gilimanuk-Negara-Pekutatan-Soka-Mengwi dan Bendungan Sidan.

Kinerja Pelaksanaan APBD Regional Bali hingga Mei 2026

Berdasarkan data konsolidasi seluruh pemda di Provinsi Bali, kinerja pendapatan daerah mencapai Rp12,38 triliun tumbuh 7,38% yoy yang didominasi oleh peningkatan PAD sebesar 10,25% yoy atau mencapai realisasi Rp7,60 triliun. Penurunan terdalam terdapat di komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar -72,28% yoy akibat penurunan pagu dan realisasi di beberapa daerah. Realisasi Pajak Daerah mencapai Rp5,65 triliun yang dominan disumbangan oleh PBJT sebesar Rp3,32 triliun disusul Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp669,47 miliar.

Dari sisi belanja konsolidasi mencapai realisasi Rp9,78 triliun tumbuh 17,42% yoy. Nominal tertinggi disumbangkan oleh Belanja Operasi sebesar Rp7,49 triliun yang berasal dari Belanja Pegawai sebesar Rp4,63 triliun disusul Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1,95 triliun. Adapun pertumbuhan termasif dalam Belanja Operasi berasal dari realisasi Belanja Bunga sebesar 95,25% yoy atau mencapai Rp1,95 triliun. Selanjutnya Adapun belanja daerah dengan pertumbuhan tertinggia dalah Belanja Modal sebesar 231,43% yoy atau terealisasi Rp1,02 triliun yang menunjukkan akselerasi belanja setelah kebijakan efisiensi  tahun 2025.

Kinerja Penyaluran Kredit Program Provinsi Bali hingga Mei 2026

Penyaluran kredit program di Bali mencapai Rp4,52 triliun (tumbuh 38,74% yoy) kepada 52.915 debitur (naik 14,12% yoy). Kinerja penyaluran kredit program Provinsi Bali berhasil menduduki posisi ke-6 sebagai penyalur terbesar tingkat nasional. Nilai ini tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan nilai penyaluran tertinggi berada di Kota Denpasar sebesar Rp773,81 miliar kepada 6.526 debitur. Kabupaten dengan debitur terbanyak adalah Kab. Buleleng sebanyak 9.820 debitur, dengan nilai penyaluran sebesar Rp527,88 miliar. Penyaluran kredit program dominan berada pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 33,62%, sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 20,14% maupun sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya sebesar 12,33%. Skema penyaluran dengan debitur terbanyak adalah Kredit Mikro dengan jumlah 41.712 debitur, sebesar Rp2,71 triliun.