Denpasar - Dalam rangka memperkuat tata kelola organisasi serta optimalisasi pengurusan piutang negara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bali dan Nusa Tenggara menyelenggarakan kegiatan pelantikan Pejabat Administrator serta pengangkatan Ketua dan Anggota Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) di lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, pelantikan didasarkan atas terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor45/MK/SJ/2026 tanggal 10 Maret 2026 tentang Mutasi dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pejabat yang dilantik tersebut adalah Soeparjanto Kepala Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara yang dimutasi menjadi Kepala KPKNL Semarang dan Dwi Wahyudi Kepala Bidang Lelang Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara yang dimutasi menjadi Kepala Bidang Piutang Negara Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau.

Kegiatan pelantikan pejabat administrator yang diselenggarakan secara hybrid di Aula Lantai III Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara Gedung Keuangan Negara (GKN) I Denpasar pada Selasa (10/3) untuk Pelantikan pejabat administrator dan Rabu (11/3) untuk pengangkatan Ketua/Anggota PUPN Cabang di seluruh Indonesia ini berlangsung dengan khidmat dan dihadiri oleh jajaran pejabat serta pegawai di lingkungan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penguatan organisasi guna memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara serta pengurusan piutang negara dapat berjalan secara optimal.

Dalam kesempatan pelantikan Ketua dan Anggota PUPN, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban yang menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas pengurusan piutang negara. Beliau mengungkapkan bahwa kecermatan menjadi sangat penting karena kita akan melakukan penguasaan fisik, yang ditujukan untuk dapat digunakan oleh negara, dan yang akan kita lakukan adalah melakukan pengambilan barang jaminan yang telah disita.

Rionald Silaban berpesan bahwa pelaksanaaan pengurusan piutang negara tersebut harus dilaksanakan dengan penuh integritas dan profesionalisme, dan juga akuntabilitas yang tinggi dari seluruh Anggota PUPN dengan menjunjung prinsip tata kelola yang baik, setiap tindakan pengurusan utang negara diharapkan dapat dilakukan secara cermat.

Melalui pelantikan ini, diharapkan pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban serta mampu memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi. Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara juga terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka mendukung pengelolaan kekayaan negara dan pengurusan piutang negara yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. (text&foto by ween)