Denpasar – Dalam rangka mendorong percepatan pensertipikatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bali dan Nusa Tenggara menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pensertipikatan Aset BMN berupa tanah yang dilaksanakan secara hybrid pada Rabu (4/3). Kegiatan ini bertempat di Ruang Penilaian Lantai 3 Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara Gedung Keuangan Negara (GKN) I Denpasar dan diikuti oleh para pemangku kepentingan terkait.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara Desak Putu Jenny di dampingi Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara I Agus Dardiri dan Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara II Pravilla Arwan Saputra, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran (PHP) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Eka Arya Wirata, serta perwakilan dari Denzibang Udayana, sedangkan turut hadir secara daring perwakilan dari KPKNL Kupang dan KPKNL Denpasar.

Dalam pertemuan tersebut, para peserta rapat membahas berbagai permasalahan yang dihadapi dalam proses pensertipikatan BMN berupa tanah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk aspek administrasi, kelengkapan dokumen, hingga langkah-langkah percepatan penyelesaian sertipikat. Koordinasi lintas instansi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan terwujudnya tertib administrasi, kepastian hukum, serta optimalisasi pengelolaan aset negara.

Melalui rapat koordinasi ini juga, diharapkan sinergi antara DJKN melalui Kanwil dan KPKNL dengan para pemangku kepetingan semakin solid sehingga proses pensertipikatan aset BMN berupa tanah dapat berjalan lebih efektif dan tepat waktu. Kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen bersama dalam menjaga dan mengamankan aset negara sebagai bagian dari upaya mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. (text&foto by ween)