Denpasar, Januari 2025 – Perekonomian Bali mencatatkan hasil yang positif sepanjang 2024. Pada triwulan III tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Bali tercatat tumbuh 5,43% (y-on-y), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh 4,95% (y-on-y). Tingkat Inflasi di Bali Desember 2024 tercatat sebesar 2,34% (y-on-y), tetap berada dalam rentang target 2,5±1%. Kondisi ini menunjukkan inflasi di Bali relatif terkendali sehingga turut memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan APBN.

Seiring dengan kinerja ekonomi yang positif, sejumlah peristiwa penting sepanjang 2024 turut mempengaruhi dinamika perekonomian Bali. Adapun peristiwa-peristiwa tersebut seperti Perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan serta kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar 10% pada periode Triwulan I. Perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, masa libur sekolah, Pesta Kesenian Bali (PKB), serta World Water Forum (WWF) ke-10 yang diselenggarakan di Bali pada periode Triwulan II. Perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan, libur musim panas di Eropa, serta Bali International Air Show 2024 pada periode Triwulan III. Sementara itu, pada Triwulan IV terjadi Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, musim hujan, penyesuaian tarif angkatan udara, serta Nataru 2024/2025 yang turut memengaruhi kinerja ekonomi Bali.

Sampai dengan 31 Desember 2024, Pendapatan Negara di Provinsi Bali terealisasi sebesar Rp22,36 triliun atau 101,78 ?ri target tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 21,03% (y-on-y). Realisasi tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp17,48 triliun (tercapai 96,53?ri target 2024) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp4,89 triliun ( tercapai 123,24?ri target 2024).

Untuk mendukung program pembangunan nasional, realisasi Belanja Negara di Provinsi Bali hingga 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp24,3 triliun, atau 97,79?ri pagu tahun 2024 dengan pertumbuhan realisasi sebesar 9,56% (y-on-y). Realisasi ini terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L) sebesar Rp12,59 triliun (97,24?ri pagu 2024) dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp11,7 triliun (98,38?ri pagu 2024). Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Sidan di Provinsi Bali telah terealisasi 100 ?ngan nilai sebesar Rp357,21 miliar.

Sepanjang tahun anggaran 2024, APBN regional Bali telah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat antara lain pada bidang kesehatan, dengan realisasi sebesar Rp1.514,46 miliar, bidang pendidikan sebesar Rp3.299,50 miliar dan bidang perlindungan sosial sebesar Rp20,26 miliar. Adapun rincian manfaat langsung untuk masyarakat di bidang kesehatan antara lain sebanyak 148,7 ribu keluarga dengan bayi di bawah dua tahun (baduta) yang mendapat fasilitasi dan pembinaan, pembangunan 1 gedung pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan 9 unit gedung layanan. Selain itu, belanja APBN regional Bali juga digunakan untuk penyediaan 5.797 paket Desa Siaga Kesehatan Lainnya dan Bantuan Operasional Kesehatan pada 120 puskesmas.

Di bidang pendidikan, APBN regional Bali berperan dalam penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 768 siswa dan 2.097 mahasiswa. Selain itu, belanja APBN di sektor pendidikan digunakan untuk pembayaran 1.088 Tunjangan Profesi Guru (TPG) guru non-PNS, rehabilitasi 1 unit sekolah, pembayaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap I untuk 1,09 juta siswa dan BOS tahap II untuk 825,8 ribu siswa, serta dari dana Transfer Ke Daerah (TKD) DAK Nonfisik digunakan untuk pembayaran TPG ASN daerah sebesar Rp1,05 triliun.

Sementara itu, di bidang perlindungan sosial, APBN berperan dalam penyediaan alat bantu disabilitas dan asistensi rehabilitasi sosial kepada 1.896 orang penyandang disabilitas, 115 orang Korban Bencana, dan 1.554 orang Lanjut Usia. Dari TKD, Dana Desa juga disalurkan untuk BLT Dana Desa sebesar Rp62,14 miliar kepada 19.194 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima BLT Dana Desa.

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali juga menunjukkan pertumbuhan positif. Realisasi pendapatan daerah seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Bali hingga 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp29,79 triliun, dengan pertumbuhan 5,50% (y-on-y). Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kontributor utama, dengan realisasi sebesar Rp16,33 triliun, tumbuh 5,09% (y-on-y). Pendapatan dari Dana Transfer tercatat sebesar Rp13,46 triliun, yang menunjukkan pertumbuhan 6,54% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada sisi Belanja Daerah, total realisasi mencapai Rp28,09 triliun, tumbuh 1,38% (y-on-y). Sebagian besar Belanja Daerah digunakan untuk Belanja Operasi, dengan realisasi sebesar Rp15,81 triliun. Sementara itu, Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp5,41 triliun dan Belanja Modal mencatat realisasi terendah sebesar Rp3,17 triliun atau 65,69?ri pagu.

Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp 11,71 triliun (98,45?ri pagu), tumbuh 5,70% (y-on-y). Kota Denpasar mencatat persentase penyaluran tertinggi (99,4%) dengan nilai sebesar Rp1.154,16 miliar, sementara Kabupaten Bangli terendah (95,8%) dengan nilai sebesar Rp818,05 miliar. Dana Alokasi Umum (DAU) disalurkan sebesar Rp7,47 triliun, Dana Desa sebesar Rp 635,37 miliar (telah tersalurkan 100%), Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 492,8 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik sebesar Rp2,37 triliun, DAK fisik sebesar Rp437,92 miliar, dan Dana Insentif Fiskal dengan penyaluran Rp 296,63 miliar.

Dana Transfer ke Daerah khususnya Dana Desa, telah dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Desa Baktiseraga, Kab. Buleleng untuk pengelolaan sampah berkelanjutan, yaitu sebesar Rp118 juta. Desa Baktiseraga mengolah sampah organik menjadi pupuk alami melalui Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Reduce-Reuse-Recycle (TPST3R) Baktiseraga Bersih. TPST3R ini telah menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan perekonomian melalui penjualan pupuk.

Untuk mendorong kinerja sektor usaha, pemerintah terus memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi UMKM, melalui penyaluran Kredit Program. Di Provinsi Bali, Kredit Program mencakup Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Pada skema KUR, pemerintah memberikan subsidi bunga untuk meringankan beban debitur. Hingga 31 Desember 2024, total penyaluran Kredit Program di Bali mencapai Rp10,86 triliun, tumbuh 23,02% (y-on-y), dengan penerima manfaat sebanyak 145.502 debitur, meningkat 19,5% (y-on-y). Penyaluran KUR didominasi oleh skema KUR Mikro (dengan plafon kredit Rp10 juta hingga Rp100 juta), yang mencapai Rp6,89 triliun dan disalurkan kepada 120.475 debitur. Berdasarkan sektor usaha, penyaluran Kredit Program terbanyak berada di sektor perdagangan besar dan eceran (41,41%), diikuti sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan (18%), serta jasa kemasyarakatan, sosial, budaya, hiburan, dan perorangan lainnya (13%).

Sebagai penutup, kinerja APBN Provinsi Bali hingga Desember 2024 mencatat tren positif, mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif serta komitmen berkelanjutan dalam mendukung perekonomian daerah.

Kementerian Keuangan Regional Bali berkomitmen memperkuat koordinasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan optimal hingga akhir tahun, mendukung percepatan pembangunan di Bali. Komitmen ini diwujudkan melalui pengelolaan fiskal yang transparan dan akuntabel, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat serta terjaganya stabilitas ekonomi, khususnya di Provinsi Bali. Seluruh pihak diharapkan terus mengedepankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan efisiensi anggaran (value for money). Dengan langkah ini, perekonomian Bali diharapkan dapat pulih lebih cepat dan tumbuh lebih kuat.