Denpasar, 26 Juli 2024 – Kondisi perekonomian Bali pada bulan Juni 2024 terbilang cukup stabil. Pada indikator inflasi, tingkat inflasi gabungan Bali pada Juni 2024 yang tercatat pada angka 2,71 persen yer-on-year (y-on-y) masih dalam rentang sasaran inflasi Nasional pada rentang 2,5±1 persen. Secara bulanan atau month to month (m-to-m), Bali mengalami deflasi sebesar -0,55 persen (m-to-m) dibandingkan bulan sebelumnya. Dari indikator kesejahteraan, Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Bali pada Juni 2024 tercatat 102,99 atau tumbuh 0,92 poin dibanding kondisi bulan sebelumnya. Indeks Nilai Tukar Nelayan (NTN) tercatat 93,52 atau tumbuh sebesar 1,19 poin dari bulan sebelumnya. Selain itu, perbaikan kondisi kesejahteraan penduduk Bali juga terlihat dari Persentase Penduduk Miskin yang pada Maret 2024 tercatat sebesar 4 persen, turun dari Maret 2023 yang tercatat 4,25 persen. Adapun persentase penduduk miskin di Provinsi Bali merupakan angka terendah secara nasional. Dari sisi ketimpangan pengeluaran masyarakat yang ditunjukkan dengan Gini Ratio, Gini Ratio Bali pada Maret 2024 tercatat 0,361, turun 0,001 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 dan September 2022 yang tercatat sebesar 0,362. Penurunan Gini Ratio mengisyaratkan adanya perbaikan pemerataan pendapatan di Provinsi Bali.

Stabilitas perekonomian Bali tentu berimplikasi positif terhadap kinerja APBN. Secara umum, kinerja APBN di Provinsi Bali s.d. Juni 2024 melanjutkan tren pertumbuhan positif pada bulan-bulan sebelumnya. Pendapatan Negara tumbuh positif sebesar 24,3 persen (y-on-y) dan Belanja Negara tumbuh positif sebesar 14,3 persen (y-on-y). Pertumbuhan Pendapatan Negara didukung oleh realisasi penerimaan pajak yang telah mencapai Rp7.928,43 miliar atau 54,83 persen dari target, tumbuh positif 29,68 persen (y-on-y). Pajak Penghasilan tercatat sebagai penerimaan pajak terbesar mencapai Rp5.881,43 miliar dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 33,99 persen, disusul PPN dan PPnBM yang tumbuh sebesar 19,44 persen dengan penerimaan sebesar Rp1.976,37 miliar. Pertumbuhan penerimaan dari PPh yang cukup tinggi didorong oleh peningkatan penerimaan dan penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan, kegiatan persewaan tanah dan/atau bangunan, peningkatan dari nilai transaksi keuangan kripto serta meningkatnya pertumbuhan perekonomian di Bali tahun 2024. Berdasarkan sektor usahanya, pertumbuhan pajak tertinggi terdapat pada sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum dengan pertumbuhan 81,40 persen (y-on-y) dengan penerimaan sebesar Rp1,230,09 miliar.

Penerimaan Bea Cukai turut mendukung Pendapatan Negara di Bali. Sampai dengan 30 Juni 2024, penerimaan Bea dan Cukai tercatat sebesar Rp567,07 miliar, tumbuh 27,49 persen (y-on-y). Penerimaan Bea Masuk s.d. Juni 2024 sebesar Rp75,38 miliar dan telah mencapai 66,31 persen dari target 2024. Penerimaan Bea Masuk yang tinggi akibat importasi tidak rutin berupa beras oleh PT Bulog sebanyak 11.230 Ton. Sementara itu, realisasi penerimaan Cukai s.d. 30 Juni 2024 tercatat sebesar Rp491,69 miliar, tumbuh 25,18 persen (y-on-y). Peningkatan produksi Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebesar 10,78 persen menjadi faktor dominan penyumbang pendapatan Cukai.

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) s.d. 30 Juni 2024 telah mencapai Rp2.330,39 miliar, tumbuh 10,6 persen (y-on-y). Peerimaan PNBP terdiri dari penerimaan PNBP Lainnya sebesar Rp1.421,53 miliar (67,8 persen dari target) dan Pendapatan BLU Rp908,86 miliar (51,7 persen dari target). PNBP Aset, Piutang dan Lelang, s.d. 30 Juni 2024 telah mencapai Rp25,07 miliar atau 44,32 persen dari target Rp48,57 miliar, tumbuh 44,32 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (y-on-y).

Stabillitas perekonomian dan capaian tingkat kesejahteraan di Provinsi Bali salah satunya didukung oleh kinerja Belanja Negara sebagai bagian APBN yang memiliki fungsi alokasi, stabilisasi, dan distribusi. Belanja Negara terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD). Sampai dengan 30 Juni 2024, Belanja K/L telah terealisasi sebesar Rp5.361,59 miliar dan Belanja TKD mencapai Rp6.197,07 miliar. Berdasarkan jenis belanjanya, realisasi Belanja K/L di Bali terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp2.444,00 miliar, Belanja Barang Rp2.120,43 miliar, Belanja Modal Rp782,69 miliar, dan Belanja Bantuan Sosial Rp14,47 miliar. Realisasi belanja di Provinsi Bali tercatat sebagai dampak adanya pembayaran THR pada bulan Maret 2024 dan pembayaran Gaji ke-13 pada bulan Juni 2024 dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan tahun 2023 (kenaikan gaji PNS dan PPPK sebesar 8 persen dan komponen Tunkin dalam THR sebesar 100 persen); realisasi Tahapan Pemilu 2024 di bulan Februari 2024; realisasi pembangunan bendungan Sidan dan pembangunan gedung dan bangunan pada Poltekpar Manado dan Solo Raya; serta akselerasi realisasi bansos PIP pada Satker STAHN Mpu Kuturan Singaraja dan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar serta Satker Mahatmiya di Bali untuk pembelian alat bantu disabilitas.

Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) s.d. 30 Juni 2024 telah terealisasi sebesar Rp6.197,07 miliar atau 53,38 persen dari pagu, tumbuh 12,90 persen (y-on-y). Penyaluran TKD terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) Rp4,16 triliun, Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) Rp1,24 triliun, Dana Desa Rp504,96 miliar, dan Dana Insentif Daerah Rp88,90 miliar. Penyaluran DBH lebih tinggi dibandingkan dengan 2023, hal ini disebabkan oleh pemenuhan persyaratan pencairan oleh pemda dan percepatan rekomendasi penyaluran dari DJPK dan Dit. PA. Pagu DBH mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 36,58 persen (yoy) dengan realisasi sebesar Rp170,51 M atau 38,01 persen dari pagu. Per 30 Juni 2024 Dana Transfer menyumbang 41,29 persen dari total Pendapatan Daerah. Rasio kemandirian Provinsi Bali cukup tinggi dengan rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 58,71 persen, lebih tinggi dari rasio Dana Transfer terhadap Pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan Provinsi Bali tidak bergantung sepenuhnya pada Pemerintah Pusat melalui Dana Transfer untuk memenuhi kebutuhan Belanja Daerah.

Sedangkan untuk kinerja APBD yang datanya diambil dari aplikasi Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI), realisasi Pendapatan Daerah per 30 Juni 2024 mencapai Rp11,72 triliun atau 37,49 persen dari target pendapatan daerah tahun 2024, terjadi pertumbuhan 22,95 persen secara y-on-y. Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp6,88 triliun atau 58,71 persen dari total pendapatan, 41,29 persen berasal dari pendapatan dari dana transfer sebesar Rp4,84 triliun serta 0,01 persen dari lain-lain pendapatan daerah sebesar Rp0,09 miliar. Sementara itu, realisasi Belanja Daerah mencapai Rp11,16 triliun, tumbuh 17,33 persen y-on-y, Dengan kondisi ini, maka per 30 Juni 2024 Provinsi Bali mencatatkan Surplus Anggaran pada APBD sebesar Rp563 miliar.

Selanjutnya, dalam rangka mendorong kinerja sektor usaha, pemerintah memperluas akses pembiayaan terutama bagi UMKM melalui Kredit Program. Kredit Program di Bali terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Pada KUR, Pemerintah menanggung sebagian bunga yang ditanggung oleh debitur dalam bentuk subsidi bunga. Total penyaluran Kredit Program di Provinsi Bali s.d. 30 Juni 2024 mencapai Rp5,77 triliun untuk 73.444 debitur. Penyaluran KUR masih didominasi oleh KUR skema Mikro (dengan nilai kredit di atas Rp10 juta s.d. Rp100 juta) yang mencapai Rp3,64 triliun kepada 61.585 debitur. Berdasarkan sektor usahanya, penyaluran kredit program s.d. 30 Juni 2024 masih didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran (42,85 persen), sektor pertanian (16,65 persen), dan sektor Industri Pengolahan (12,67 persen).

Sebagai penutup, Kementerian Keuangan Regional Bali akan terus meningkatkan koordinasi dan menguatkan sinergi dengan pihak-pihak terkait untuk mengawal dan menjaga stabilitas inflasi serta agar pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali terus berjalan dengan baik hingga akhir tahun anggaran guna mendukung pembangunan Bali. Untuk itu, diperlukan perhatian seluruh pihak terkait agar terus mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan prinsip value for money. Dengan demikian, diharapkan perekonomian khususnya di Provinsi Bali semakin pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat.