Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) sampai dengan bulan April 2024 berhasil mengumpulkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.14,29 miliar, atau 29,42 persen dari target PNBP Tahun 2024 sebesar Rp.48,57 miliar. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi Kanwil DJKN Balinusra pada acara Media Briefing APBN KiTa Regional Bali bulan Mei 2024, secara daring pada Rabu, 29 Mei 2024. Capaian PNBP tersebut berasal dari beberapa sumber antara lain: PNBP Lelang sebesar Rp.7,6 miliar, PNBP Barang Milik Negara (BMN) sebesar Rp.6,10 miliar, dan PNBP Piutang Negara (PN) sebesar Rp.568,72 juta. Sementara itu dari pengelolaan Piutang Negara, Kanwil DJKN Balinusra telah menyelesaikan outstanding PN sebesar Rp.6,45 miliar, atau sebesar 99,86 persen dari target Tahun 2024.

    Sebagai Proyek Unggulan DJKN pada Tahun 2024, program Sertifikasi BMN berupa tanah telah menyelesaikan sebanyak 95 bidang tanah dari total target 778 bidang. Selain itu, DJKN juga berperan dalam pembangunan Pemerintah Daerah dan masyaraka dengan memberikan hibah sebesar Rp.5,37 miliar kepada Pemerintah Provinsi Bali dan kepada Kelompok Tani melalui satuan kerja di Kementerian Pertanian.

    Pada media briefing kali ini juga disampaikan kinerja APBN sampai dengan April 2024 dari Kanwil DJPb Provinsi Bali, Kanwil Pajak Provinsi Bali, serta Kanwil DJBC Provinsi Bali, NTB, dan NTT. Kanwil DJPb bali mencatat realisasi pendapatan regional Bali sebesar Rp.7,44 T atau 38,1 persen dari target 2024 dan realisasi belanja sebesar Rp.7,58 T atau 32,0 persen dari target 2024. Sementara itu Kanwil DJP Provinsi Bali raih capaian Penerimaan Pajak sebesar Rp.5,45 T dari target Rp.14,46 T di Tahun 2024. Penerimaan negara dari Bea dan Cukai dikumpulkan oleh Kanwil DJBC Provinsi Bali, NTB, dan NTT sebesar Rp.1,86 T dari target penerimaan Rp.6,17 T.

    Dengan adanya transparansi pengelolaan pendapatan dan belanja melalui media briefing ini diharapkan masyarakat dapat terinformasi dengan baik terkait kinerja Kementerian Keuangan di regional Provinsi Bali.