Menilai "Emas Hijau" Nusantara

Oleh: Esap Mundi Hartono

Dahulu, kekayaan sebuah negara diukur dari bentang infrastruktur fisik, kilang minyak yang mengepul, atau deretan gedung pencakar langit. Namun, lanskap ekonomi global telah bergeser secara radikal. Hari ini, di tengah ancaman krisis iklim global, dunia sedang mengalihkan pandangannya pada komoditas baru yang tidak kasatmata namun bernilai triliunan rupiah: kemampuan alam menyerap emisi, atau yang kini diwujudkan dalam instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Indonesia, dengan hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia, hamparan bakau (mangrove) terluas, dan kubah gambut yang masif, berada di episentrum kekayaan baru ini. Potensi penyerapan karbon kita bukan lagi sekadar sumbangsih ekologis untuk bumi, melainkan aset finansial strategis. Berdasarkan data yang dikumpulkan potensi penyerapan karbon oleh alam Indonesia kurang lebih ± 594,06 Juta ton CO_2e per tahun sebagaimana pada tabel terlampir.

Sumber: Penulis diolah (2026)

Pertanyaannya: siapkah para Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menjadi "juru taksir" bagi komoditas masa depan ini?

Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan NEK menjadi gong formal dimulainya monetisasi atas setiap ton karbondioksida (CO_2) yang berhasil dikurangi atau diserap. Karbon kini resmi menjadi komoditas ekonomi yang memiliki harga. Namun, bagaimana sebenarnya udara bersih ini diperdagangkan?

Secara global, mekanisme perdagangan karbon bergerak di bawah payung Perjanjian Paris Paris Agreement, khususnya Artikel 6, yang mengatur transfer emisi antarnegara. Di panggung internasional, terdapat dua jenis pasar utama :

• Pasar Karbon Wajib (Mandatory Carbon Market): Dikenal dengan sistem Cap-and-Trade. Di sini, pemerintah menetapkan batasan cap emisi bagi industri kotor (seperti pembangkit listrik atau semen). Jika sebuah perusahaan melepaskan emisi melebihi kuotanya, mereka wajib membeli "hak emisi" dari perusahaan lain yang emisinya di bawah batas. Skema ini sukses diterapkan pada European Union Emissions Trading System (EU ETS).
• Pasar Karbon Sukarela (Voluntary Carbon Market): Perusahaan-perusahaan multinasional membeli kredit karbon secara sukarela dari proyek-proyek hijau (seperti restorasi hutan di Indonesia) untuk menebus dosa emisi mereka (carbon offsetting) demi memenuhi target keberlanjutan perusahaan.

Bagaimana dengan di Indonesia? Arsitektur domestik kita kini semakin matang sejak diresmikannya Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon). Mekanismenya mengombinasikan batasan emisi untuk sektor tertentu (seperti PLTU batubara) dengan perdagangan sertifikat reduksi emisi. Industri yang berhasil melakukan efisiensi atau menanam pohon akan mendapatkan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK). Sertifikat inilah yang kemudian ditransaksikan di bursa seperti saham, di mana korporasi yang kelebihan emisi bertindak sebagai pembeli, dan pengelola proyek hijau bertindak sebagai penjual.

Menilai entitas alam yang abstrak seperti karbon tentu bukan perkara mudah. Namun, bagi Penilai Pemerintah DJKN, dunia ini sebenarnya bukan hal yang sama sekali asing. DJKN telah memiliki rekam jejak panjang dan modalitas yang kuat melalui praktik Penilaian Sumber Daya Alam (SDA) yang telah berjalan selama bertahun-tahun.

Melalui program penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, para penilai DJKN telah terbiasa keluar dari zona nyaman perkotaan untuk masuk ke hutan, pesisir, hingga kawasan konservasi. Mereka telah lama mempraktikkan penilaian untuk mengukur nilai ekonomi ekosistem hutan, valuasi ekonomi terumbu karang, hingga estimasi nilai ekonomi kawasan mangrove.

Pengalaman berharga dalam mengkalkulasi fungsi ekologis—seperti fungsi hutan sebagai penahan erosi atau penyedia air—menjadi structural capital yang sangat berharga. Fleksibilitas berpikir dalam mengonversi manfaat alam menjadi nilai moneter inilah yang menjadi jembatan logis bagi Penilai DJKN untuk melangkah ke tahap berikutnya: menilai kapasitas simpanan karbon (carbon stock) dan penyerapan karbon (carbon sink). Fondasi metodologi penilaian SDA yang sudah dikuasai tinggal selangkah lagi disesuaikan dengan standar teknis pasar karbon.

Bagi DJKN, kehadiran pasar karbon ini menaikkan kelas aset negara dari sekadar bentang alam menjadi green assets bernilai tinggi. Jika dahulu hutan di dalam Taman Nasional dinilai sebatas kayu standarnya (timber value) atau nilai wisatanya, kini nilainya berlipat ganda karena fungsi tak terlihatnya sebagai penyerap polusi dunia.

Di sinilah urgensi peran Penilai DJKN sebagai benteng pertahanan kedaulatan fiskal. Saat ini, banyak pihak swasta maupun investor asing yang melirik hutan dan lahan pemerintah untuk dikerjasamakan dalam skema perdagangan karbon. Jika Penilai Pemerintah tidak memanfaatkan modal pengetahuan SDA-nya untuk merumuskan nilai wajar karbon, ada risiko besar aset negara dikerjasamakan dengan harga yang terlalu murah (under-valuation). Tanpa opini nilai yang akurat dan independen, negara berpotensi kehilangan hak atas Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masif.

Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana mengawinkan keahlian penilaian SDA konvensional dengan dinamika pasar karbon global yang rumit. Menilai karbon tidak bisa dilakukan di dalam ruang hampa atau sekadar melihat tabel tren harga. Ia menuntut integrasi antara sains lingkungan yang presisi dengan ilmu penilaian ekonomi yang akuntabel. Di sinilah DJKN harus mengambil peran sebagai dirigen yang mengorkestrasi kolaborasi multi-pihak: akademisi, praktisi, dan regulator.Secara metodologis, Penilai Pemerintah harus memodifikasi tiga pendekatan penilaian ke dalam konteks karbon :

• Pendekatan Pasar: Membandingkan nilai proyek dengan tren harga sertifikat emisi yang berjalan di IDX Carbon atau bursa regional seperti di Singapura dan Eropa.
• Pendekatan Pendapatan: Memproyeksikan arus kas bersih (*cash flow*) yang dihasilkan dari penjualan kredit karbon jangka panjang, memanfaatkan basis data proyeksi vegetasi yang biasa digunakan dalam penilaian hutan SDA.
• Pendekatan Biaya: Menghitung biaya yang diperlukan untuk melakukan restorasi atau rehabilitasi lahan (misalnya penanaman kembali hutan mangrove) agar lahan tersebut mampu memproduksi unit karbon yang memenuhi standar sertifikasi internasional.

Namun, bagaimana penilai tahu persis berapa ton CO_2 ekuivalen yang terkunci di sebuah area gambut? Di sinilah akademisi dan ilmuwan lingkungan masuk. DJKN perlu membangun kemitraan strategis dengan universitas dan lembaga riset untuk menyuplai formula ilmiah berbasis data biomasa dan alometrik pohon. Penilai menyediakan alat hitung ekonominya, sementara akademisi menyediakan basis data sainsnya.

Selanjutnya, DJKN harus merangkul praktisi pasar karbon—seperti lembaga verifikator independen, pengembang proyek hijau (project developer), dan pengelola IDX Carbon. Dari para praktisi inilah penilai pemerintah dapat menyerap ilmu tentang standar sertifikasi internasional seperti Verra atau Gold Standard serta memahami bagaimana risiko operasional dilapangan dapat mempengaruhi volatilitas harga karbon. Tanpa perspektif praktisi, angka yang dihasilkan penilai berisiko menjadi angka teoritis yang tidak laku di pasar nyata.

Terakhir dan yang paling krusial adalah penyelarasan dengan regulator perdagangan karbon, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). DJKN wajib mengintegrasikan sistem penilaiannya dengan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) milik KLHK. Langkah kolaboratif ini memastikan bahwa setiap aset negara yang dinilai memang telah lolos tahapan Measurement, Reporting, and Verification (MRV) yang sah, sehingga opini nilai yang dikeluarkan DJKN memiliki legalitas hukum yang kuat di mata regulasi nasional maupun internasional.

Modal berupa pengalaman menilai SDA serta jaringan kolaborasi yang kuat harus segera dikristalisasikan menjadi kebijakan nyata. Pertama, DJKN bersama Asosiasi Profesi Penilai dan akademisi perlu mengonversi petunjuk teknis penilaian SDA yang ada menjadi Standar Penilaian khusus aset karbon. Kedua, akselerasi peningkatan kapasitas SDM melalui program joint-training dengan regulator dan praktisi bursa untuk membekali para fungsional penilai di DJKN.

Pada akhirnya, Nilai Ekonomi Karbon bukan lagi sekadar tren hijau. Ini adalah realitas ekonomi baru yang diatur oleh mekanisme pasar global yang ketat. Dengan modalitas penilaian SDA yang kuat dan komitmen kolaborasi lintas sektor di tangan Penilai Pemerintah, DJKN berada di posisi strategis untuk memastikan Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penonton, melainkan pemain utama yang mendapatkan hak finansial yang adil dan berdaulat atas kontribusinya menyelamatkan bumi. Jangan sampai "emas hijau" nusantara dinilai dengan harga "perak" hanya karena kita terlambat mengapitalisasi keahlian dan kemitraan kita.