Pendahuluan

Latar Belakang

Banyak dampak yang dirasakan oleh masyarakat di seluruh dunia sebagai akibat dari perubahan iklim. Dampak dari perubahan iklim tersebut tidak hanya bersumber dari dampak yang terlihat secara fisik seperti tren peningkatan suhu, kelangkaan air, naiknya permukaan laut dan produktivitas produksi pangan, tetapi juga berdampak pada ekonomi (Auffhammer, 2019). Bahkan, secara khusus dalam sebuah peneilitian yang menekankan pada kaitan antara perubahan iklim dengan potensi kemiskinan di daerah pedesaan Indonesia, terlihat bahwa apabila masalah perubahan iklim ini tidak diatasi maka akan berpengaruh pada peningkatan kemiskinan (Fujii T 2016).

Rumusan Masalah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan pelayanan penilaian, Penilai Pemerintah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat melakukan penilaian sumber daya kehutanan dengan objek berupa hutan lindung dan hutan konservasi. Pada lingkup wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara, terdapat satu Taman Nasional yang secara kelembagaan berada di bawah Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata. Melihat beberapa aspek potensi pengelolaan serapan karbon, serta dengan melihat dampak nyata pengaruh sumber daya kehutanan, maka perlu kiranya melihat sejauh mana potensi serapan karbon pada kawasan Taman Nasional Aketajawe Lolobata.

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

• Bagaimana potensi serapan karbon tanaman hutan pada Taman Nasional Aketajawe Lolobata?

• Berapa potensi monetisasi karbon pada Taman Nasional Aketajawe Lolobata

Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata

Letak kawasan TN Aketajawe Lolobata secara keseluruhan berada di Pulau Halmahera, pulau terbesar di Provinsi Maluku Utara. Secara administratif, letak kawasan TN Aketajawe Lolobata meliputi satu kota dan dua kabupaten, yaitu Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kabupaten Halmahera Timur. Penetapan zona pengelolaan kawasan TN Aketajawe Lolobata tahun 2014dibagi menjadi 5 (lima) zona yaitu zona inti (80.821,9ha), zona rimba(51.879,24 ha), zona pemanfaatan (10.682,9ha), zona tradisional (17.836,48 ha), dan zona rehabilitasi (6.108,95 ha).

Metodologi Penelitian

Untuk lokasi analisis pengambilan sampel yang telah dilakukan oleh tim Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata dilakukan sebagaimana laporan kegiatan yaitu di kelompok hutan Sungai Onat (1050 mdpl) dan kelompok hutan Sungai Hategou (1050 mdpl) yang berlokasi di Resort Miaf SPTN Wilayah III Maba.

Sementara itu, untuk keperluan simulasi penghitungan manfaat finansial dari serapan karbon, digunakan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Kekayaan yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam Hutan Lindung dan Hutan Konservasi. Disamping itu, juga mempertimbangkan beberapa jenis kajian literatur terkait tanaman antara lain serta data harga pasar karbon yaitu harga karbon EUA.

Metode 

Pada rangkaian penelitian ini, penulis mengedepankan metode kuantitatif dalam menghitung nilai manfaat karbon yang dihasilkan oleh tanaman. Penghitungan potensi nilai serapan karbon dilakukan secara bertahap mengikuti alur penilaian yang dimulai dari pengumpulan data analisa vegetasi, menentukan kerapatan pohon, penghitungan biomassa dengan menggunakan persamaan allometrik dan menghitung potensi karbon yang tersimpan dalam vegetasi hutan yang dilanjutkan dengan melakukan perhitungan untuk kurs valuta asing atas nilai pasar karbon.

Analisis

Tumbuhan Damar 

Secara taksonomi, dikenal dengan nama Agathis sp, merupakan jenis pohon yang besar sekali, tinggi hingga 65 m, diameter hingga 1,6 m. Daerah penyebaran alaminya meliputi Papua New Guinea, New Britain, Indonesia (Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Irian Jaya), Philipina, Malaya. Jenis ini ditanam sebagai hutan tanaman, penanaman sulaman dan reboisasi di berbagai wilayah sebaran alaminya. 

Simulasi perhitungan nilai manfaat karbon tumbuhan damar

Merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 7 tahun 2014, maka tahapan yang dilakukan antara lain mengumpulkan data jenis pohon damar yang dilengkapi dengan data diameter batang pohon. Selanjutnya, dilakukan penghitungan nilai Kerapatan tanaman dengan membagi antara jumlah individu dengan luasan per Hektar. Atas perhitungan tersebut diperoleh kerapatan sebanyak 6 individu per Hektar. Tahapan selanjutnya adalah dengan menghitung biomassa sampel dengan menggunakan persamaan Allometrik sebagai berikut :

Y=0,4725.D 2,0112

Y : Biomassa di atas tanah (KG/Pohon) 

Ρ : Massa Jenis Kayu (gram/cm3) yang diperoleh melalui daftar massa jenis kayu 

D : Diamater Batang Setinggi Dada

Setelah memperoleh hasil dari perhitungan pada persamaan allometrik, maka dilakukan penghitungan simpanan karbon tanaman Agathis dalam vegetasi hutan dengan cara mengalikan biomassa tanaman Agathis dengan kerapatan pada wilayah sampel dan konstanta persentase kandungan karbon pada berat kering tanaman dengan formula sebagai berikut :

C = Y x K x 0,45

Penutup 

Kesimpulan 

Dari analisis yang dilakukan pada jenis tanaman Agathis sp, di satu titik lokasi pada Resort Miaf di Taman Nasional Aketajawe Lolobata, diperoleh hasil pendugaan nilai serapan karbon yang diperoleh untuk jenis tanaman tersebut di Resort Miaf adalah sebesar Rp74.813.558.434 untuk 1 (satu) jenis tanaman. Jika dilakukan perhitungan dengan lebih komprehensif dipastikan, cadangan karbon pada kawasan Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata konservasi lebih tinggi, antara lain karena ragam varietas tanaman dan karena pertumbuhan tanaman sepanjang tahun yang berpotensi menyerap karbon lebih banyak.

Saran 

Beberapa aspek yang mungkin untuk diimplementasikan dalam pengelolaan sumber daya alam di sektor kehutanan berkaitan dengan kajian yang telah penulis lakukan diantaranya:

• Keterlibatan Penilai DJKN melalui kerjasama dengan unit vertikal pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diharapkan dapat membantu menyajikan data serapan karbon yang menjadi isu strategis dalam membantu mengatasi perubahan iklim dan untuk program pembangunan berkelanjutan.

• Kebutuhan pendanaan perubahan iklim tentunya tidak dapat terpenuhi hanya dengan mengandalkan pendanaan publik melalui mekanisme APBN, untuk itu mekanisme pembiayaan diperlukan menopang APBN dalam kegiatan pembangunan. Melalui pembiayaan tersebut, maka akan menimbulkan multiplier effect dalam keberlanjutan pembangunan nasional