JAYAPURA – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jayapura terus berkomitmen memastikan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) berjalan secara akuntabel dan produktif. Pada Senin (22/6), Tim Penilai KPKNL Jayapura turun langsung ke lapangan untuk melaksanakan penilaian objek BMN milik Satuan Kerja Komando Daerah TNI Angkatan Laut (TNI AL) X Jayapura.

Penilaian ini merupakan salah satu perwujudan dari siklus krusial dalam manajemen aset negara. Sesuai dengan ketentuan umum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014, penilaian BMN merupakan proses kegiatan yang terstruktur untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian pada saat tertentu. Tahapan ini berjalan selaras dengan rangkaian pengelolaan BMN lainnya, mulai dari perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, hingga pengawasan dan pengendalian.

Dorong Pemanfaatan Aset Melalui Mekanisme Sewa

Objek kegiatan penilaian kali ini berupa tanah dan/atau bangunan milik Komando Daerah TNI Angkatan Laut X Jayapura. Penilaian ini dilakukan dalam rangka rencana pemanfaatan BMN berupa sewa, yang nantinya akan diperuntukkan bagi Primer Koperasi Angkatan Laut (Primkopal) Kodaeral X.

Tugas penilaian aset ini dilaksanakan oleh M. Nur, Pejabat Fungsional Penilai Ahli Pertama KPKNL Jayapura, bersama dengan tim penilai yang telah ditunjuk.

Dalam pelaksanaannya, tim melakukan survei lapangan guna melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi fisik objek. Tidak hanya itu, tim penilai juga melakukan penggalian serta pencarian data pembanding di sekitar lokasi sebagai instrumen dalam menyusun opini nilai yang objektif, wajar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Optimalisasi Aset Negara Sebagai Sumber Pendapatan

Selain untuk memberikan kepastian nilai, pelaksanaan penilaian BMN ini merupakan wujud nyata dari optimalisasi pengelolaan aset. Melalui opini nilai sewa yang dihasilkan oleh Tim Penilai KPKNL Jayapura, negara dapat menetapkan tarif sewa yang sesuai dengan nilai pasar. Mekanisme pemanfaatan berupa sewa ini pada akhirnya dapat menjadi sarana efektif untuk mengumpulkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).