Kesepakatan tersebut difokuskan pada optimalisasi pengelolaan kekayaan negara dan daerah yang mencakup berbagai aspek teknis, mulai dari penilaian aset dan pengurusan piutang daerah, hingga pelaksanaan lelang BMD. Langkah ini dipandang sebagai tonggak penting bagi Pemkab Yalimo dalam membenahi administrasi sekaligus meningkatkan nilai guna aset yang dimiliki.

Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Yalimo Bapak Nahor Nekwek, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Yalimo Bapak Didimus Wandik, beserta Kepala BPKAD Kabupaten Yalimo Bapak Moses Kepno beserta jajaran staf terkait. Turut hadir pula para pejabat serta pegawai dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Papua, Papua Barat, dan Maluku, serta jajaran KPKNL Jayapura.

Dalam sambutannya, Kepala Bagian Umum Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, Hendra Leo Purba, menekankan bahwa pengelolaan kekayaan negara, baik berupa Barang Milik Negara (BMN) maupun BMD, wajib mengikuti siklus tata kelola yang diatur oleh undang-undang. Ia menggarisbawahi bahwa tahapan akhir dari siklus tersebut, terutama proses penghapusan aset, sangat memerlukan dukungan layanan penilaian dan mekanisme lelang yang transparan.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Yalimo menyambut baik inisiatif ini dan berharap sinergi tersebut dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset yang lebih produktif. Selain untuk tujuan ekonomi, kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat penataan BMD agar sepenuhnya selaras dengan regulasi yang berlaku.

Sejalan dengan hal tersebut, Pelaksana Harian (Plh) Kepala KPKNL Jayapura, Cliff Joshua Martino Coutrier, memaparkan cakupan wilayah kerja KPKNL Jayapura yang meliputi 20 kabupaten/kota di empat provinsi. Mengacu pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024, nilai total aset tetap pemerintah daerah di wilayah kerja KPKNL Jayapura mencapai Rp81,51 triliun. Dari jumlah tersebut, tercatat masih terdapat aset rusak berat yang perlu segera dilakukan penghapusan.

Sebagai tindak lanjut dari MoU ini, kedua belah pihak berkomitmen untuk melakukan koordinasi berkelanjutan. Fokus utamanya adalah memastikan setiap aset milik Pemkab Yalimo tidak hanya terjaga secara fisik dan legal, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Yalimo.

Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi mengenai langkah implementasi jangka pendek, termasuk rencana inventarisasi serta penilaian aset-aset strategis yang menjadi prioritas utama Pemkab Yalimo dalam waktu dekat.