Sinergi Pengelolaan BMN dan Penilaian

Dalam agenda pembinaan BMN dan penilaian, Tim KPKNL Jayapura melakukan koordinasi intensif dengan 12 satker di wilayah Jayawijaya dan Lanny Jaya. Koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan persepsi terkait siklus pengelolaan aset, mulai dari penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan penilaian BMN.

Instansi-instansi yang dikunjungi meliputi:

1.     Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Wamena;

2.     Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya;

3.     Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Jayawijaya;

4.     Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Lanny Jaya;

5.     Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Stasiun Wamena;

6.     Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayawijaya;

7.     Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wamena;

8.     Pengadilan Agama Wamena;

9.     Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya;

10.  Unit Penyelenggara Bandar Udara Tiom;

11.  Unit Penyelenggara Bandar Udara Wamena; dan

12.  Balai Taman Nasional Lorentz.

Selain melakukan pembinaan, koordinasi tim KPKNL Jayapura kali ini membuahkan hasil signifikan dalam upaya penertiban administrasi aset negara. Saat melakukan koordinasi intensif di Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Wamena, tim mendapatkan informasi krusial mengenai keberadaan aset yang belum terdata secara administratif pada sistem pelaporan BMN, hal tersebut menjadi catatan untuk dapat segera ditindaklanjuti penertiban berupa pencatatan sesuai ketentuan.

Penggalian Potensi Lelang

Tak hanya fokus pada satker pemerintah, tim juga bergerak ke sektor perbankan. Melalui koordinasi dengan PT Bank Papua Cabang Jayawijaya dan PT BRI Cabang Wamena, diperoleh komitmen kerja sama dalam pengajuan lelang Hak Tanggungan untuk mempercepat penyelesaian kredit bermasalah.

Optimalisasi SBSK dan Penertiban Aset

Dari hasil pertemuan tersebut, lahir komitmen kuat dari para pemangku kepentingan. Beberapa poin krusial yang disepakati meliputi:

1. Optimalisasi Tanah dan Bangunan: Satker berkomitmen memperbaiki rapor Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK) yang masih berkategori merah agar aset dapat digunakan secara maksimal.
2. Penyelesaian Aset Rusak Berat: Komitmen untuk segera melakukan penjualan BMN rusak berat melalui prosedur lelang guna menghapuskan beban pemeliharaan BMN.
3. Legalitas Aset: Percepatan pensertipikatan tanah BMN sebagai langkah pengamanan hukum dan administrasi negara.